"Kami meminta Kementerian Pertanian memperkuat mitigasi untuk menghadapi El Nino. Ancaman El Nino tidak boleh dianggap sebagai persoalan musiman semata. Dampaknya dapat menurunkan produksi pangan nasional jika mitigasinya tidak dilakukan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran," kata Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah kepada wartawan, Minggu, 19 Juli 2026.
Politikus PKB itu mengingatkan, pada semester pertama 2026 masih terdapat puluhan ribu hektare sawah terdampak kekeringan. Bahkan, sejumlah sentra produksi pangan seperti Sulawesi Selatan masih mencatat luas lahan puso yang cukup tinggi.
Menurut Rina, kondisi tersebut menjadi alarm bahwa sistem mitigasi perubahan iklim di sektor pertanian masih belum berjalan maksimal.
"Data tersebut menunjukkan bahwa sistem peringatan dini harus benar-benar diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan. Jangan sampai informasi sudah tersedia, tetapi respons di daerah terlambat sehingga petani tetap mengalami gagal panen," tegasnya.
Karena itu, Rina meminta Kementan membuka kepada publik sejauh mana efektivitas penerapan Siperditan di daerah. Mulai dari penyampaian informasi kepada petani hingga langkah antisipasi yang dilakukan sebelum kekeringan melanda.
Tak hanya itu, pemerintah juga diminta memastikan seluruh sarana pendukung sudah tersedia sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Di antaranya distribusi pompa air, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan dan optimalisasi embung, penyediaan benih tahan kekeringan, hingga pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian.
"Petani tidak cukup hanya diberi informasi bahwa akan terjadi kekeringan. Mereka juga harus dibekali solusi, mulai dari ketersediaan air, benih yang sesuai, hingga pendampingan agar dapat menyesuaikan pola tanam secara tepat waktu," ujarnya.
Rina menegaskan, kesiapan menghadapi El Nino menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus mewujudkan target swasembada pangan.
"Jangan sampai target produksi terganggu hanya karena kesiapan mitigasi belum optimal. Ketahanan pangan harus dibangun melalui sistem yang tangguh, adaptif terhadap perubahan iklim, dan mampu melindungi petani sebagai ujung tombak produksi pangan nasional," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: