Karena itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengajak seluruh elemen NU diminta mewaspadai intervensi kekuasaan agar organisasi tetap berorientasi pada kepentingan umat.
"NU banyak yang tertarik, NU banyak yang menggoda. NU adalah salah satu
political resource yang bisa dikapitalisasi sebagai bagian dari kepentingan politik," kata Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, lewat keterangan resminya, Rabu, 19 Agustus 2026.
Dia menjelaskan dibandingkan organisasi sosial-keagamaan lain yang basis massanya lebih terbatas, NU memiliki daya tawar politik jauh lebih besar. Kondisi ini membuat banyak pihak berkepentingan mendekati, memengaruhi, bahkan ikut menentukan arah kepemimpinan NU.
Fenomena ini tidak lepas dari sejarah panjang relasi NU dengan politik Indonesia. Mulai dari masa NU sebagai partai politik, keterkaitannya dengan Masyumi, bergabung dengan PPP pada era Orde Baru, hingga kembali ke Khittah 1926 dan memasuki era pasca-Reformasi dengan dinamika hubungan NU dan PKB.
Namun ia membedakan antara keterlibatan warga NU dalam politik dengan penggunaan struktur organisasi NU sebagai arena transaksi politik. Menurutnya jika pengurus NU tidak bisa menjaga syahwat kekuasaan sebaiknya NU berubah saja menjadi partai politik.
Persoalan menjadi berbeda ketika politik transaksional masuk ke organisasi keagamaan yang selama ini memiliki legitimasi moral kuat. Ia menilai siapa pun yang menguasai atau mendapat legitimasi dari struktur NU berpotensi memperoleh akses ke sumber daya politik yang besar.
"Inilah yang membuat NU gonjang-ganjing. Pengikutnya banyak. Kalau pengikutnya banyak, tarik-menariknya juga besar," ujarnya.
Besarnya basis massa Nahdlatul Ulama (NU) dinilai membuat organisasi kemasyarakatan Islam tersebut rentan menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik dan kekuasaan. 
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: