Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, persepsi tersebut menjadi salah satu faktor yang terus muncul dalam diskursus politik, meskipun penilaian mengenai independensi institusi Polri tetap harus didasarkan pada fakta dan kinerja, bukan semata-mata pada persepsi publik.
“Dalam politik, persepsi sering kali sama pentingnya dengan realitas. Ketika muncul anggapan bahwa seorang pejabat memiliki kedekatan dengan rezim sebelumnya, maka tuntutan perubahan biasanya akan semakin menguat, terlepas dari benar atau tidaknya persepsi tersebut,” kata Amir, dikutip Rabu 5 Agustus 2026.
Meski demikian, Amir mengingatkan bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pergantian Kapolri.
Karena itu, menurutnya, seluruh spekulasi harus ditempatkan sebagai dinamika politik yang masih menunggu keputusan resmi.
“Dalam negara demokrasi, pergantian Kapolri hanya sah apabila dilakukan sesuai mekanisme konstitusional melalui usulan Presiden dan persetujuan DPR,” tutup Amir.
BERITA TERKAIT: