Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat menyoroti konflik antara Israel, Palestina, Iran dan beberapa negara lainnya.
“Kita masih harus waspada terhadap adanya kemungkinan disrupsi tambahan dari rantai pasok, terutama untuk minyak dan gas. Karena, kondisi di wilayah tersebut masih sangat fluid,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA di Jakarta, pada Jumat (26/4).
Dalam kesempatan itu, bendahara negara RI itu mencontohkan harga minyak mentah Brent yang saat ini sudah mencapai 88 dolar AS per barrel, atau meningkat 14,3 persen secara year to date (ytd). Serta harga minyak West Texas Intermediate (WTI), yang juga mengalami peningkatan harga 17,5 persen (ytd) menjadi 84,2 dolar AS.
Menurut Sri Mulyani, peningkatan harga minyak dan gas ini dapat berdampak pada ekonomi Indonesia, APBN negara, dan berpotensi menimbulkan inflasi.
Selain itu, situasi ini juga diperparah dengan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) yang masih mempertahankan suku bunga tinggi, karena inflasi di Negeri Paman Sam yang belum kembali ke situasi yang mereka harapkan.
“Jerome Powell (Kepala Gubernur The Fed) menyampaikan, kondisi perekonomian Amerika Serikat masih sangat robust dan tumbuh, dan inflasi belum menurun secara signifikan di level yang diharapkan. Ini yang menyebabkan Federal Reserve menunda penurunan suku bunga,” lanjutnya.
Menkeu itu mengatakan bahwa market berharap suku bunga The Fed akan menurun pada 2024 ini, namun sayangnya bank sentral AS itu diprediksi akan kembali menahan suku bunga di angka 5,0 persen yang terjadi sejak Juli 2023 lalu.
“Market tadinya memiliki harapan, penurunan suku bunga bisa terjadi 2024 ini secara bertahap. Namun, dengan data terbaru, nampaknya harapan market tidak terpenuhi, karena Federal System tetap akan menjaga kebijakan suku bunganya. Mungkin, penurunan baru akan terlihat apabila AS sudah dalam kondisi yang meyakinkan,” tambah Sri Mulyani.
Untuk itu, Sri Mulyani meminta masyarakat agar tetap mewaspadai beragam faktor geopolitik yang disebutkan, karena bisa menghambat ekonomi dalam negeri.
BERITA TERKAIT: