PGN Pelajari Putusan KPPU

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan, sejauh ini pelaksanaan bisnis PGN, khususnya dalam pen­etapan harga telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Tingginya harga gas pada periode Agus­tus-November 2015 disebab­kan masuknya gas tambahan yang bersumber dari liquefied natural gas (LNG).

"Ditambah lagi biaya yang timbul pada masing-masing rantai bisnis (trader tanpa fasilitas), selain dari pasokan gas dari Pertamina EP," ujar Rachmat di Jakarta, kemarin.

Sebagai informasi, dalam per­sidangan terakhir yang digelar Selasa (14/11), Majelis Hakim KPPU memutuskan manajemen PGN bersalah dalam penetapan harga jual gas bumi di Medan. Dalam amar putusannya, PGN dinyatakan telah menetapkan harga yang berlebihan (exces­sive price) dengan tidak mem­pertimbangkan kemampuan daya beli konsumen dalam menetapkan kenaikan harga gas dalam kurun waktu Agustus-November 2015.

Selain itu, dalam sejum­lah Perjanjian Jual beli Gas (PJBG) yang diteken antara PGN dan konsumen terdapat adanya klausul baku yang ber­sifat merugikan. Menanggapi hal tersebut, Rachmat menga­takan, manajemen PGN akan mempelajari salinan putusan tersebut.

Adapun hal yang juga men­jadi sorotan manajemen PGN terhadap putusan persidan­gan itu, aspek tata kelola belum dilihat secara holistik, khususnya skema bisnis hilir gas bumi.

Selaku BUMN dengan sta­tus terbuka, PGN siap secara transparan untuk membukti­kan akuntabilitas pengelolaan gas dalam kegiatan usahanya. Apalagi, PGN telah men­jalankan fungsi pioniring di sektor hilir gas selama lebih dari 52 tahun.

"Kami berkeyakinan bahwa penetapan harga yang kami jalankan sudah sesuai dan memenuhi aspek hukum yang berlaku," tukasnya. ***