Rembug Warga NU Bahas Masa Depan Tata Kelola PBNU Jelang Muktamar

Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog kritis bagi warga Nahdlatul Ulama untuk membahas berbagai tantangan tata kelola organisasi yang berkembang dalam dinamika PBNU kontemporer menjelang Muktamar Warga Nahdliyin 2026.

Koordinator FORBES NU 26 KH. Abdul Waidl menyampaikan bahwa forum ini tidak dimaksudkan sebagai arena konflik, melainkan sebagai ikhtiar intelektual dan moral untuk mengembalikan NU pada tradisi organisasi yang sehat, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

“NU adalah milik seluruh warga nahdliyin. Karena itu, pengelolaan organisasi harus senantiasa berpijak pada prinsip musyawarah, keterbukaan, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap konstitusi organisasi. Forum ini menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan gagasan dan rekomendasi demi perbaikan bersama,” ujarnya di Depok, Minggu, 14 Juni 2026.

Sebagai organisasi keagamaan dan sosial terbesar di Indonesia, NU memiliki peran strategis dalam kehidupan keagamaan, kebangsaan, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. 

Karena itu, tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berlandaskan musyawarah menjadi pondasi penting dalam menjaga marwah serta keberlanjutan organisasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai persoalan internal PBNU menjadi perhatian publik dan warga nahdliyin. Mulai dari menguatnya sentralisasi pengambilan keputusan, melemahnya mekanisme musyawarah dan kolegialitas, stagnasi sejumlah lembaga dan badan otonom, hingga munculnya kritik terkait transparansi pengelolaan sumber daya organisasi. 

"Karena itu, kami melihat situasi tersebut memunculkan kebutuhan akan ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi praktik tata kelola organisasi sekaligus merumuskan agenda perbaikannya," tegas Waidl.

Rembug Warga NU menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki perhatian terhadap penguatan tata kelola organisasi dan demokrasi internal NU, yakni Mustasyar PBNU Dr. KH. Muhammad AS Hikam dan Manager Riset & Data Seknas FITRA KH. Badiul Hadi, SE, M.Si. 

Diskusi difokuskan pada tiga isu utama, yaitu sentralisasi kekuasaan dan melemahnya tradisi musyawarah, transparansi kebijakan dan stagnasi kelembagaan, serta akuntabilitas keuangan publik dan mitigasi konflik kepentingan.

Forum yang diikuti pengurus NU, badan otonom, akademisi, aktivis masyarakat sipil, profesional, dan kader muda NU ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis terkait penguatan tata kelola organisasi, perbaikan sistem administrasi dan kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta revitalisasi fungsi lembaga dan badan otonom.

Hasil-hasil diskusi dan rekomendasi yang dirumuskan dalam Rembug Warga NU akan menjadi bagian dari kontribusi pemikiran warga nahdliyin menjelang pelaksanaan Muktamar NU ke-35 pada Agustus 2026.