Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Arif Havas Oegroseno, mengatakan, jika kebijakan penetapan pajak sawit oleh Perancis benar-benar terjadi, bisa terjadi efek domino yang menjalar ke negara-negara Eropa lainya.
"Ini akan menjadi efek menjalar. Kalau Perancis bikin, negara-negara Eropa yang lain ikut mencontoh," kata Arif di kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Jakarta, Senin (11/4).
Arief juga mengungkapkan tentang rencana adanya deklarasi Amsterdam. Di dalam deklarasi tersebut, produk sawit diwajibkan sustainable atau ramah lingkungan. Sementara Belanda sendiri sampai saat ini tidak mengenakan tarif apapun untuk produk sawit Indonesia.
Namun, jika Perancis benar-benar merealisasikan penetapan pajak progresif untuk produk sawit, maka Belanda dan negara lain juga diprediksi mengikuti.
"Jadi bukan hanya Belanda, Uni Eropa yang kita takutkan bisa 28 negara langsung menerapkan," ucapnya.
Karena itu, Arief melanjutkan, pihaknya tengah melakukan negosiasi dengan pihak Perancis. Misalnya dengan mengusulka kebijakan pajak diberikan untuk produk sawit yang tidak ramah lingkungan atau tax non sustainable.
"Misalnya untuk sawit yang ramah lingkungan itu dikenakan tax sebesar 30 persen. Sisanya tidak perlu dikenakan. Atau bahkan, bisa diberikan reward untuk para eksportir sawit yang sustainable,"ujarnya.
Menurut Havas, pemerintah siap melakukan negosiasi dengan Pemerintahan Perancis terkait pengenaan pajak sawit.
"Ini kan masih diproses Perancis, keputusannya pada bulan Juni. Kita akan negosiasi dan kasih usulan kepada Perancis nantinya," tuturnya.
[ald]
Indonesia menolak rencana penetapan pajak progresif untuk semua produk berbasis minyak kelapa sawit oleh Perancis. 
BERITA TERKAIT: