Kebijakan ini berkaitan dengan kritik Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, yang menyebut sistem administrasi token listrik selama ini sangat membebani rakyat kecil
"Kami akan ubah sistem pembayaran pulsa token dalam waktu dekat," kata Sofyan usai rapat koordinasi di kantor Menko Maritim dan Sumber Daya di gedung BPPT I, Jakarta Pusat, Senin (7/9).
Sofyan akui, rata-rata masyarakat kelas menegah ke bawah hanya mampu membeli pulsa token berkisar Rp 15 ribu sampai Rp 30 ribu.
"Jadi kasihan, kalau beli 15 ribu cuma dapat 5 ribu. Kami bersama Menko Rizal dan ESDM sudah diskusi. Ini
urgent untuk diperbaiki. Biaya administrasi maksimal 5 ribu saja untuk pulsa token, biar beban masyarakat lebih ringan," terang Sofyan.
[wid]
BERITA TERKAIT: