Jokowi
keukeuh dengan argumentasi yang dibangunnya sendiri seperti yang dikumandangkan kuasa hukumnya dan para relawannya hampir satu tahun terakhir. Tak ada solusi, kebijaksanaan, atau sikap kenegarawanan.
Ijazahnya yang lebih dulu dilaporkan ke Bareskrim dan yang menuduh dialah yang membuktikan. Satu.
Jokowi benar-benar lupa bahwa ijazahnya ini sudah pernah memenjarakan dua orang warga negara, tanpa pernah dibuka, apalagi diuji apakah benar-benar asli atau sebaliknya. Dan ingat, Jokowi memotong laporan masyarakat ke Bareskrim, dengan melaporkan balik pihak pelapor ke Polda Metro Jaya. Ini tak lazim, sebetulnya.
Hasilnya, sudah sama-sama kita ketahui. Laporan masyarakat di Bareskrim ditutup dan laporan Jokowi dan relawannya naik di penyidikan di Polda Metro Jaya.
Sekarang, sudah ada delapan orang tersangka dan sudah dikenakan pula cekal selama enam bulan ke depan. Wajar masyarakat pun bertanya dengan proses hukum yang seperti itu. Apalagi pihak tersangka dan kuasa hukumnya.
Yang menerbitkan ijazah sudah mengakui ijazah Jokowi asli. Lalu apa lagi? Ini juga masih menjadi alasan Jokowi. Dua.
Tapi Jokowi juga lupa bahwa yang membuat orang ragu, justru apa yang dilakukannya sejak awal. Baik soal IPK-nya sendiri yang pernah dikatakan di bawah 2. Lalu soal Pak Kasmudjo dosen pembimbing skripsi atau akademik atau dua-duanya?
Intinya, keraguan orang itu justru diproduksi oleh Jokowi sendiri, bukan orang lain. Wajar saja orang juga menuntut ia membuka saja ijazahnya.
Apalagi pihak UGM sendiri, meski sudah mengakui Jokowi alumni mereka, tapi selalu saja terlihat kesulitan giliran membuktikannya.
Sesuatu yang mudah, kok sulit betul dibuktikan dan bertele-tele. Wajar juga Profesor Sosiologi Hukum UNJ, Ciek Julyati Hisyam justru meyakini ijazah Jokowi palsu, karena saking sulitnya dibuktikan hal yang sederhana.
Jokowi juga kembali mengatakan bahwa ada operasi politik dari pihak lain, yang dikatakan sebagai orang besar di balik kasus ijazahnya ini, untuk merendahkan reputasinya. Tapi ia tak mau mengatakan siapa, dan menganggap orang sudah tahu tanpa harus dikatakan. Tiga.
Padahal justru dengan membukanya dan membuktikan bahwa ijazahnya asli seperti yang dilakukan Arsul Sani semua akan berakhir dengan sendirinya.
Tapi Jokowi tetap memilih institusi negara dan hakim di Pengadilan nanti yang harus membuktikannya. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudahkan? Begitulah.
Yang paling penting juga diketahui, sebetulnya pihak mana yang meminta wawancara eksklusif antara Jokowi dan
KompasTV, di tengah suasana bencana ini? Apakah pihak
KompasTV atau pihak Jokowi sendiri? Ini juga menentukan keseluruhan dari isi wawancara itu sendiri. Ini yang terakhir.
Jokowi mau diwawancarai, tapi tidak mau live dan pertanyaan tak dibebaskan seperti yang pernah dilakukan Presiden Prabowo sebelumnya, itu juga menentukan apakah wawancara itu murni atau ada
setting politik yang hendak mau diraih?
Sebetulnya, ini yang paling sulit dijawab ketimbang jawaban Jokowi saat diwawancarai itu yang tak banyak berubah alias sudah basi.
ErizalDirektur ABC Riset & Consulting
BERITA TERKAIT: