Senayan Dukung Izin Developer Nakal Dicabut

Dampaknya, masyarakat ber­penghasilan rendah (MBR) ma­kin sulit mempunyai rumah ­huni. Karena, pengembang lebih tergiur menjual perumahan me­nengah dan mewah yang ke­un­tungannya sangat besar.

Anggota Komisi V DPR bi­dang Perumahan Saleh Husin mengatakan, penertiban ini ­segera dilakukan demi kepen­ti­ngan masyarakat luas. Ia men­dukung langkah Menpera Djan  Faridz men­cabut izin para pe­ngem­bang nakal.

“Saya secara pribadi maupun atas nama DPR sangat meng­apre­siasi tindakan tersebut. Apa­lagi  untuk kepentingan ma­syarakat luas. Jika ada pe­ngem­bang nakal, cabut saja izinnya,” tegas Saleh kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia mengungkapkan, saat ini banyak pengembang yang belum menerapkan konsep hunian ber­imbang. Dampaknya, rakyat kecil makin sulit mendapatkan rumah layak huni. Sebab, pe­ngembang lebih memikirkan profit dengan menjual perumah­an menengah dan mewah.

“Kalau pengembang makin sedikit yang membuat rumah se­derhana, MBR makin sulit mem­punyai rumah. Peran Ke­menpera sangat penting di sini. Pe­ngem­bang seperti ini harus ditindak tegas,” kata politisi Hanura itu.

Saleh juga menegaskan, sia­papun pengembangnya, baik itu pengembang besar atau kecil, Kemenpera harus berani me­nin­dak kalau mereka terbukti me­la­kukan pelanggaran.

Vice President Director PT Agung Podomoro Land (APL) Han­daka Santosa menyatakan, siap diganjar sanksi, termasuk pen­cabutan izin seperti ancaman Men­teri Perumahan Rakyat (Men­pera) Djan Faridz, jika nyadi­nilai me­langgar dalam menja­lan­kan aturan hunian berimbang ini.

Handaka mengaku, selalu ber­usaha mematuhi aturan yang di­gulirkan pemerintah. “Kita sih tergantung peme­rintah, maunya bangun dimana siap-siap saja. Tapi selama ini, pe­ngembang me­­rasa dipersulit de­ngan Peratur­an Daerah mau­pun konsep itu sen­diri,” katanya saat di­kontak Rak­yat Merdeka, kemarin.

Ia juga tidak khawatir, jika se­waktu-waktu perusahaannya di­audit. “Setidaknya, kami yakin bukan dari salah satu tiga nama pengembang yang masuk daftar hitam Menpera,” ujar Handaka.

Wakil Direktur APL Indra Wi­jaya berharap, pemerintah meng­kaji ulang Peraturan Menteri Peru­mahan Rakyat (Permenpera) tentang pola hunian berimbang tersebut. Ka­rena, menurutnya, sebelum pola 1:2:3 digulirkan, sudah ada juga aturan dengan pola 1:3:6.

“Pola awal tidak berhasil, se­karang diganti lagi yang baru. Seharusnya dikaji dulu, apa yang membuat peraturan kemarin itu tidak berhasil. Jangan sekadar me­ngeluarkan peraturan-pera­turan baru, tapi realisasinya di la­pangan menyulitkan pengem­bang,” cetus Indra.

Indra mengatakan, sejak dulu, perusahaannya sudah mem­ba­ngun hunian berupa rumah susun hak milik (rusunami) untuk mas­yarakat menengah ke bawah.

Corporate Secretary APLJus­tini F Omas menambahkan, saat ini, APL sudah membangun ru­sunami di tiga wilayah yakni, ru­sunami di wilayah Kepala Ga­ding dan Kalibata, serta satu ka­wasan menengah, apartemen Pa­rahyangan di Bandung yang me­nyasar mahasiswa dengan bujet yang cukup terjangkau.

Presiden Direktur Sum­ma­re­con Tbk Johanes Mardjuki me­ne­rangkan, perusahaannya lebih banyak membangun perumahan menengah hingga menengah ke atas dan tetap mentaati peraturan yang dikeluarkan pemerintah.

“Pasar kita rumah kelas me­nengah dan menengah atas. Se­lama ini, segala peraturan pe­me­rintah kita taati. Jadi tak ada ma­salah,” kata Johanes.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Setyo Maharso menga­kui, saat ini para pengembang ke­sulitan membangun hunian ber­imbang.

Alasnnya, Per­menpera masih me­miliki keku­rangan, se­perti ba­tasan harga ru­mah, me­nengah dan mewah serta batasan jumlah rumah yang mesti diba­ngun hunian berimbang. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google