KPK Bentuk Tim Buat Pelototi Kebijakan Ketahanan Pangan

Deputi Bidang Statistik Pro­duksi Badan Pusat Statistik (BPS) Adi Lumaksono mengata­kan, saat ini KPK sudah mem­buat tim un­tuk mengawal keta­hanan pa­ngan.

“KPK sudah bikin tim dan UKP4 (Unit Kerja Presiden bi­dang Pengawasan dan Pengen­dalian Pembangunan) juga ikut mengawal kebijakan ketahanan pangan,” katanya, Jumat (30/11).

Menurut Adi, alasan lembaga pem­berantas korupsi itu ikut me­ngawasi karena pangan masalah yang sangat penting. Apalagi  jika terjadi keku­rangan pangan pe­merintah paniknya luar biasa dan berusaha untuk menga­tasi itu.

“Karena itu, pemerintah harus serius menjaga ketahanan pangan dan tak sembarangan meng­ambil kebijakan impor. Saat ini produk pangan impor sudah mem­banjiri dalam negeri,” ujarnya.

Ketua KPK Abraham Samad pernah mengatakan adanya jaring­an mafia yang bermain dalam tata kelola impor bahan makanan se­lama ini. Akibatnya, masyarakat dibanjiri barang-barang impor yang belum tentu dibutuhkan.

“Hasil penelusuran KPK ini bentuk permainan, tata rantai mafia yang bermain,” tegasnya.

Menurut Samad, masyarakat sebenarnya tidak memerlukan im­por daging, impor susu atau­pun impor beras. Namun, impor barang-barang itu terus dilaku­kan karena ada permainan para mafia yang menguntungkan pi­hak-pi­hak tertentu namun meru­gikan masyarakat.

Adi menyatakan, saat ini yang menjadi sorotan adalah kebijak­an impor peme­rintah dengan alas­an untuk men­jaga stok dan ke­tahanan pangan. Namun, hing­ga kini belum ada data berapa pro­duksi pangan da­lam negeri. Ka­rena itu, BPS akan mela­ku­kan sensus pertanian ta­hun depan.

“Sensus ini untuk me­ngetahui berapa produksi pangan dalam negeri, sehingga kita tahu ke­mampuan dan keku­rangan­nya,” jelas Adi.

Sensus ini juga untuk menge­tahui apakah kebijakan impor yang dilakukan pemerintah su­dah tepat atau belum. Pasalnya, ke­bijakan itu akan berdampak pada petani dalam negeri.

Sedangkan untuk cakupan dari sensus pertanian ini adalah tana­man pangan dan hortikultura (sa­yuran, buah-buahan). Terma­suk perkebunan, peternakan, per­ikan­­an dan kehutanan.

“Saat ini buah impor banyak membanjiri pasar dalam negeri. Ini dikeluhkan para petani. Bah­kan petani bawang tidak mau me­manen bawangnya,” katanya.

Rektor Universitas Gadjah Ma­da (UGM) Prof Pratikno ber­pen­dapat, tidak masuk akal untuk masyarakat Indonesia dengan kekayaan melimpah tapi ma­yo­ritas petani masih mengalami ma­salah pangan.

“Ini menjadi ironis di tengah negara lain gen­car me­nyediakan stok pangan, In­do­nesia masih saja berkutat de­ngan impor pa­ngan,” ujarnya.

Dia menduga, korupsi sektor pangan justru terjadi di tingkat ke­bijakan, sehingga kondisi men­jadi lebih parah karena ko­rupsi tersebut telah terjadi se­belum mengkorupsi anggaran dan lain-lain.

Peneliti Pusat Kajian Anti Ko­rupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan, korupsi di bidang pangan terjadi dari hulu hingga ke hilir, dari pengadaan bibit hingga peng­iri­man. Dia me­­nawarkan pada KPK untuk be­kerja sama mewu­judkan audit kualitas agar benih layak diba­gikan dan tidak pro pasar.

Anggota Komisi VI DPR So­hibul Iman mengatakan, kon­disi impor pangan Indonesia yang me­rupakan negara agraris sudah sangat mencemaskan. Defisit pa­ngan Indonesia tahun lalu tem­bus 9,24 miliar dolar AS atau mende­kati Rp 90 triliun.

Menurut Sohibul, defisit tujuh ko­mo­ditas pangan utama na­sional terus meningkat. Pada 2011, vo­lume impor beras, ja­gung, gan­dum, kedelai, gula, susu dan da­ging mencapai 17,6 juta ton se­nilai 9,4 miliar dolar AS. Defisit pangan tahun 2011 men­capai 17,35 juta ton dengan nilai 9,24 miliar karena ekspor hanya 250 ribu ton dengan nilai 150 ju­ta dolar AS.

Lebih rinci, data BPS menun­jukkan, impor beras Indonesia mencapai 2,75 juta ton dengan nilai 1,5 miliar dolar AS atau 5 persen dari total kebutuhan dalam negeri. Impor kedelai mencapai 60 persen dari total konsumsi dalam negeri sekitar 3,1 juta ton dengan nilai 2,5 miliar dolar AS.

Impor jagung sebesar 11 persen dari konsumsi 18,8 juta ton se­nilai  1,02 miliar dolar AS, gan­dum 100 persen impor dengan nilai 1,3 miliar dolar AS, gula putih 18 persen dari konsumsi atau 1,5 miliar dolar AS dan da­ging sapi 30 persen dari konsumsi atau 331 juta dolar AS dan susu 70 persen dari konsumsi. [Harian Rakyat Merdeka]