BPS: Sensus Ekonomi 2026 Tembus 40 Persen

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan laju pendataan antarwilayah menunjukkan variasi, mulai dari 30 persen hingga melampaui 50 persen. 

Provinsi Bali menjadi salah satu yang menonjol dengan realisasi mencapai 43 persen (peringkat ke-17 nasional), sedangkan wilayah Papua, khususnya Papua Pegunungan, masih menghadapi tantangan akibat kendala geografis.

"Tantangan di Papua, terutama di Papua Pegunungan. Bali di posisi 17," ujar Amalia usai acara penandatanganan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Gubernur Bali, dikutip Senin 13 Juli 2026. 

Untuk memastikan akurasi data dalam hajatan besar 10 tahunan ini, BPS mengerahkan sistem pemantauan berbasis digital. Teknologi ini mampu melacak keberadaan petugas lapangan secara real-time untuk memastikan pendataan dilakukan presisi sesuai alokasi wilayah.

Istimewanya, BPS juga membagikan hak akses dashboard pemantauan ini kepada para kepala daerah agar perkembangan di wilayah masing-masing bisa diawasi secara langsung.

"Karena sensus ekonomi dilakukan 10 tahun sekali dan membutuhkan anggaran yang besar, maka data yang dihasilkan harus benar-benar akurat," tegas Amalia sembari mengapresiasi dukungan Pemprov Bali yang telah menerbitkan surat edaran hingga tingkat kabupaten/kota.

Menanggapi fasilitas akses real-time dari BPS, Gubernur Bali Wayan Koster menyambut positif dan berkomitmen memanfaatkannya secara maksimal untuk mengawal pengumpulan data ekonomi daerahnya.

"Saya akan memantau langsung, nanti aksesnya diberikan BPS. Saya minta akhir Juli Bali sudah 60 persen," kata Koster.

Koster menegaskan, integrasi dan percepatan sensus ini sangat krusial. Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi pijakan basis data vital bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, sekaligus mengatasi celah keterbatasan data ekonomi yang selama ini kerap dihadapi daerah.

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google