Awas, Menteri ‘Brutus’ Coba Gagalkan Program Anti Miskin

Pemerintah mengklaim program pengentasan kemiskinan sudah berjalan maksimal. Buktinya angka kemiskinan saat ini tinggal 11 persen. Masa sih...???

“Program-program pe­ngen­tasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah saat ini bukan hanya bagi-bagi proyek saja,” tegas Men­ko Kesra Agung Laksono kepada Rakyat Merdeka.

Pernyataan Agung ini me­nyin­dir Ketua DPR Marzuki Alie yang sebelumnya mengatakan proyek kemiskinan pemerintah tidak berjalan maksimal dan ter­kesan hanya jadi bahan pro­yekan saja karena penurunannya tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.

Menteri asal Partai Golkar ini pun memaparkan alasannya. Me­nurut Agung, pada awal pe­me­rintahan Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono (SBY) jumlah orang miskin mencapai 17,9 per­sen, tapi saat ini jumlahnya su­dah turun tinggal 11 persen.

“Itu berdasarkan data Badan Pu­­sat Statistik (BPS),” katanya.

Agung mengaku saat ini pe­nu­runan kemiskinan masih berki­sar di angka 0,8 persen per ta­hun. Tapi angka itu lebih tinggi diban­ding penurunan kemiskin­an di Amerika Latin dan Afrika. Ber­dasarkan data World Econo­my Forum, angka penurunan di ne­gara tersebut rendah atau 0,3 persen per tahunnya.

Agung menyatakan, peme­rin­­tah menargetkan, akhir pe­me­rin­tah Presiden SBY angka ke­mis­kin­an akan berada di ba­wah 10 persen.

Untuk mengatasi kemiskinan tersebut, pemerintah telah mem­bagi program penanggulangan kemiskinan ke dalam 4 kategori klaster. Hal ini dilakukan agar ke­lompok hampir miskin dapat di­lindungi dari kerentanan akan perubahan keadaan.

Klaster pertama adalah prog­ram penanggulangan kemiskin­an yang sasarannya adalah ru­mah tangga miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Prog­ram Bantuan Siswa Miskin, Prog­ram Jaminan Kese­hatan Ma­syarakat (Jamkesmas) serta Prog­ram Beras untuk Masyarakat Mis­kin (Raskin).

Klaster kedua, program pe­nang­gulangan kemiskinan yang sasarannya komunitas, dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Klaster ke­tiga program pemberdayaan eko­nomi yang sasarannya adalah usa­ha mikro dan usaha kecil dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Klaster keempat ditujukan men­jadi program pro rakyat lainnya, yang disasar lebih khu­sus lagi seperti kelompok miskin, nelayan dan sebagainya. “Kami setiap tahun mengucurkan dana Rp 50-60 triliun untuk program pengen­tasan kemiskinan,” klaim Agung.

Namun saat ditanya mengenai jumlah pengangguran yang me­ning­kat, Agung menegaskan, jumlahnya saja yang bertambah namun presentasinya tidak.

Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Baghdowi meng­imbau kementerian dan lembaga terus berkoordinasi dengan DPR guna mengatasi penanganan ke­miskinan yang di tiga tahun ter­akhir penurunannya lambat.

“Saya melihat ada rentang dan sistem yang tidak pas dalam upa­­­y­a pemerintah menang­gu­langi kemiskinan. So­al­nya ang­ga­ran­nya tinggi tapi laju pe­nu­ru­nan­nya kok lambat,” kata Bagh­­dowi kepada Rakyat Mer­deka.

Anggota Fraksi Partai De­mokrat itu menduga ada menteri yang mencoba menggagalkan program anti kemiskinan di te­ngah komitmen negara mengen­taskan permasalahan itu. Terma­suk DPR melalui penyediaan sa­rana dan prasarana perundang-undangan anti kemiskinan.

“Jika kondisinya seperti ini (pe­nurunan angka kemiskinan terus melambat), jangan-jangan ada menteri ‘Brutus’. Artinya, program anti kemiskinan sebagus ini dia telikung,” katanya.

Untuk diketahui, istilah Brutus diambil dari nama Markus Yu­nius Brutus yakni Senator Ro­mawi yang terkenal sebagai pe­mimpin konspirasi pembunuhan Julius Caesar.

Baghdowi menjelaskan, tahun lalu DPR menyetujui anggaran kemiskinan sebesar RP 86 triliun. Namun, dari angka sebesar itu hanya satu juta orang yang ter­angkat kemiskinannnya.

Menteri Perencanaan dan Pem­ba­ngunan Nasional/ Kepala Ba­dan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Ar­mida S Alisjahbana mengatakan, pen­duduk miskin di Indonesia ter­sebar tidak merata. Jumlah terbe­sar dari penduduk miskin 57,8 persen berada di Pulau Jawa.

Lalu sebanyak 21 persen di Su­matera, 7,5 persen di Sula­wesi, 6,2 persen di Nusa Teng­gara, 4,2 persen di Maluku dan Papua dan angka terkecil sebe­sar 3,4 persen tersebar di Kali­mantan. [Harian Rakyat Merdeka]