Itu menyusul Forum Kabah Membangun (FKM) mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Capres) 2024 di Yogyakarta.
"Belum ada kan ini masih forum, ini kan organisasi kemasyarakatan kalau dilihat dari payung hukumnya, dia ormas," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).
"Di Indonesia membebaskan masyarakat berserikat dan berkumpul sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang," terangnya.
Awiek menuturkan, sekalipun di FKM terdapat sejumlah kader PPP, namun pihaknya tidak mempermasalahkan. Itu lantaran hingga saat ini PPP belum mendeklarasikan capres pada Pemilu 2024.
"Karena PPP itu tidak atau belum menentukan calon presiden siapapun, yang akan diusung di Pemilu 2024," katanya.
Meski begitu, Awiek mengakui pihaknya akan mempertimbangkan usulan untuk capres dari akar rumput PPP. Hal ini akan diputuskan berdasarkan hasil musyawarah kerja nasional (Mukernas) PPP.
"Semua suara baik dari struktural, maupun kultural tentu akan menjadi pertimbangan kita mengambil keputusan, kapan nanti pada saatnya kita akan menggelar Mukernas. Dalam Mukernas akan diputuskan siapa calon presiden yang akan diusung oleh PPP," demikian Awiek.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan tidak akan memberikan sanksi kepada kader yang mendeklarasikan dukungan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. 
BERITA TERKAIT: