Kepolisian Negara Republik Indonesia
HEAD POLRI

Tidak Subjektif, Peringatan Virtual Police Melalui Kajian Tim Ahli

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono/Net

Sesuai dengan 16 program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo nomor lima yakni pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas, maka Virtual Police hadir sebagai bagian dari pemeliharaan Kamtibmas khususnya di ruang digital agar bersih, sehat dan produktif.

Virtual Police juga merupakan kegiatan kepolisian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang opini atau konten yang dianggap berpotensi melanggar tindak pidana.

"Melalui Virtual Police, kepolisian memberikan edukasi dan pemberitahuan bahwa apa yang ditulis ada melanggar pidana, mohon jangan ditulis kembali dan dihapus," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2).

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini membeberkan, peringatan Virtual Police kepada akun yang dianggap melanggar tidak subjektif melainkan lewat kajian mendalam bersama para ahli.

Adapun prosesnya ialah, ketika di suatu akun ditemukan tulisan atau gambar yang berpotensi melanggar pidana. Kemudian petugas menscreen shoot unggahan itu untuk dikonsulrtasikan oleh tim ahli yang terdiri dari ahli pidana, bahasa dan ITE.

"Apabila ahli menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran pidana baik penghinaan atau sebagainya maka kemudian diajukan ke Direktur Siber atau pejabat yang ditunjuk di Siber memberikan pengesahan kemudian Virtual Police Alert Peringatan dikirim secara pribadi ke akun yang bersangkutan secara resmi," urai Argo.

Peringatan dikirimkan melalui Direct Message atau DM. Tujuannya, ungkap Argo, pihak kepolisian tidak ingin pengguna media sosial tersebut merasa terhina dengan peringatan yang diberikan oleh pihak kepolisian melalui Virtual Police.

"Diharapkan dengan adanya Virtual Police dapat mengurangi hoax atau post truth yang ada di dunia maya. Masyarakat dapat terkoreksi, apabila membuat suatu tulisan atau gambar yang dapat membuat orang lain tidak berkenan dan untuk menghindari adanya saling lapor," ungkapnya.

Disisi lain, Argo menepis kekhawatiran beberapa pihak dengan adanya Virtual Police mempersempit kebebasan masyarakat di ruang digital.

"Polri tidak mengekang ataupun membatasi masyarakat dalam berpendapat namun Polri berupaya untuk mengedukasi apabila melanggar pidana," demikian Argo.
EDITOR: IDHAM ANHARI

Artikel Lainnya

Polrestabes Bandung Terus Matangkan Strategi Bersama Forkopimda Terkait Larangan Mudik

Polrestabes Bandung Terus Mata..

Rabu, 21 April 2021
Larangan Mudik, Kapolri: Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi

Larangan Mudik, Kapolri: Kesel..

Rabu, 21 April 2021
Komandan Tiga Tersangka Pembunuh Laskar FPI Aman

Komandan Tiga Tersangka Pembun..

Rabu, 21 April 2021
Polri Jelaskan Alasan Mudik 2021 Dilarang

Polri Jelaskan Alasan Mudik 20..

Rabu, 21 April 2021
Polisi Temukan Pidana Dalam Kebakaran Kilang Minyak Pertamina Balongan

Polisi Temukan Pidana Dalam Ke..

Rabu, 21 April 2021
Polri Harap Red Notice Jozeph Paul Zhang Segera Terbit

Polri Harap Red Notice Jozeph ..

Rabu, 21 April 2021
Larangan Mudik, Polres Cirebon Akan Perketat Empat Jalur Ini

Larangan Mudik, Polres Cirebon..

Selasa, 20 April 2021
Polri Pastikan Jozeph Paul Zhang Tak Bisa Lari Dari Jerat Hukum Indonesia

Polri Pastikan Jozeph Paul Zha..

Selasa, 20 April 2021
Kepolisian Negara Republik Indonesia