Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, korps bhayangkara sebagai pemelihara keamanan berkepentingan untuk mengamankan jalannya sidang gugatan yang dilayangkan para kandidat karena tidak puas dengan perolehan hasil suaranya.
"Oleh karena itu, bagaimana Polri bisa menjamin proses di MK itu berjalan dengan baik dalam sidang sengketa pilkada maka Polri mengambil langkah-langkah," kata Rusdi kepada wartawan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (5/1).
Polri, sambung Rusdi, tentunya akan berkoordinasi dengan MK terkait objek mana saja yang menjadi bagian Polisi untuk melakukan pengamanan. Termasuk menggelar pasukan pengamanan di setiap rumah hakim MK. Hal ini dilakukan polri dengan tujuan agar para hakim MK dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang.
"Kami mengidentifikasi pengamanan pada objek-objek yang tersangkut dengan MK baik itu MK sendiri, lembaga pendidikan MK, rumah pegawai MK sampai rumah hakim dan termasuk keluarga hakim yang menyidangkan sengketa akan Polri lakukan pengamanan," pungkas mantan Karobinops SOPS Polri ini.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pilkada serentak sudah memasuki tahapan gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). 
BERITA TERKAIT: