"Polri optimistis Pilkada serentak yang digelar di 270 daerah pemilihan akan sukses," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Prabowo Argo Yuwono saat membuka webinar 'Potensi dan Jalan Keluar dari Kerawanan Pilkada Serentak 2020' di Hotel Grand Dhika, Jakarta, Selasa (17/11).
Mengenai potensi kerawanan, menurut Argo, berbeda di masing-masing daerah. Karena itu, pendekatan antara satu daerah dengan daerah lain pun berbeda.
"Kita tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama di antara masing-masing daerah," jelas Argo.
Dia berharap di sisa waktu yang ada bisa dieliminir potensi kerawanan penyelenggaraan pilkada.
Optimisme dan pesimisme, lanjut Argo, jangan dihadap-hadapkan tetapi harus disinergikan untuk mencapai tujuan bersama.
Senada dengan Kadiv Humas Polri, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin mengemukakan, KPU sudah melakukan rapat dengan Komisi II DPR untuk mengatasi kerawanan-kerawanan.
"Di awal tahun, DPR juga telah melakukan rapat dengan Menko Polhukam untuk mencegah kerawanan-kerawanan," jelas Azis.
Dia berharap penyelengaraan pilkada serentak tidah hanya sekedar sukses memilih figur tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi.
"Pada akhirnya sukses penyelenggaraan Pilkada juga harus dilihat bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutur Azis.
Dalam webinar itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengingatkan sejumlah potensi kerawanan pilkada. Pertama, berdasarkan hasil survei Oktober 2020 sebanyak 40 persen responden menyatakan tidak akan hadir di TPS akibat pandemi Covid 19.
"Ini jumlah yang besar mengingat partisipasi pilkada tidak lebih 76 persen," jelas Djayadi.
Selain itu, pandemi Covid 19 telah meningkatkan jumlah pengangguran dan orang miskin.
Dua kondisi itu, sebut Djayadi, berpotensi maraknya terjadinya politik uang terutama pada tahapan akhir jelang pelaksanaan pilkada.
Sementara itu, Direktur STIA LAN Prof. Nurliah Nurdin mengemukakan, delapan bulan setelah pandemi Covid 19, ada 70 yang menunda penyelenggaraan Pemilu 2020.
"Karena itu indikator sukses tidaknya Pilkada serentak 2020 di antaranya adalah meningkatnya partisipasi publik dan tidak terjadi atau minim penularan Covid 19," tukas Nurliah.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pembicara (DKPP) Prof. Mohammad Alhamid, M.Si dalam kesempatan itu menegaskan, siapapun bisa menyampaikan laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilu.
"Penyelenggara pemilu, peserta, tim kampanye, masyarakat dan pemilih dapat melaporkan pelanggaran," jelas Mohammad.
Adapun sanksi yang bisa dijatuhkan DKPP, lanjut Mohammad, mulai dari teguran tertulis, peringatan keras hingga pemberhentian tetap.
Dia berharap penyelenggaran pemilu bersikap profesional, lebih cerdas dari penyelenggara pemilu, dan menghindari minum kopi dengan peserta pemilu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Meskipun ada kerawanan-kerawanan yang menyangkut penyelenggaraan hingga pandemi Covid 19, Polri optimistis Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang akan sukses. 
