Suksesi Damai Merupakan Salah Satu Indikator Peradaban

Presiden Indonesia/Net

PENGERTIAN kepemimpinan merupakan sesuatu yang krusial, baik di organisasi bisnis, sosial, maupun politik. Hal inilah yang menyebabkan teori tentang pergantian kepemimpinan dalam ilmu sosial mendapatkan perhatian cukup besar.

Dalam negara demokratis, seorang pemimpin dipilih secara demokratis, dalam pengertian siapa saja dapat dipilih tanpa batasan-batasan darah atau keturunan, suku, agama, maupun batasan lain, dengan harapan agar yang muncul ke permukaan adalah mereka yang terbaik.

Pengertian baik yang dimaksud, tentu baik secara intelektual, cakap dalam bidang yang ditekuni, maupun baik secara moral. Pada bagian yang terakhir inilah agama berperan besar.

Bagaimanapun baiknya seorang pemimpin, ia harus tetap dijaga agar tidak terpeleset terhadap penyakit bawaan yang ada pada semua manusia sejak ia diciptakan. Untuk itulah kekuasaan harus dibatasi, disamping dengan kaidah transparan dan diawasa dalam penggunaannya.

Pembatasan kekuasaan yang dimaksud, baik terkait dengan besarnya maupun rentang waktunya. Terkait dengan  waktu, periodesasi jabatan antara dua pemilu dan batasan maksimal dua periode sudah menjadi fenomena umum yang diterima masyarakat.

Sedangkan terkait dengan besarnya kekuasaan, prinsip Trias Politika menjadi pegangan utama, dimana kekuasaan dibagi menjadi tiga: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya kemudian diatur dalam sebuah mekanisme yang saling mengawasi.

Di negara-negara dengan peradaban tinggi, disamping sistemnya sudah baik juga ditopang oleh budaya politik yang luhur pada masyarakat dan terutama para pejabatnya. Budaya menghormati hukum, dan prinsip menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok, merupakan pilar-pilar utamanya. Besarnya peran budaya politik sebagai kunci sukses negara demokratis banyak dibahas oleh Samuel Huntington.

Karena itu, tidak berlebihan jika sejumlah ilmuwan sosial menempatkan pergantian kepemimpinan atau lazim disebut dengan istilah "suksesi" sebagai salah satu indikator kemajuan peradaban sebuah bangsa. Bangsa yang maju mampu melakukan suksesi secara periodik dan dengan cara yang damai.

Indonesia telah melakukan suksesi sekian kali. Jika dilihat dengan menggunakan di atas, maka dapat dipilah menjadi tiga kelompok: Pertama, proses suksesi diiringi oleh kekerasan yang menelan korban manusia maupun harta benda. Termasuk kelompok ini adalah proses turunnya Presiden pertama Sukarno dan Presiden kedua Soeharto.

Kedua, kelompok transisi sebagaimana dialami Presiden ketiga BJ. Habibie yang terpaksa turun sebelum waktunya, dan Presiden keempat Abdurahman Wahid yang digantikan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri di tengah jalan. Pada kelompok ini, nyaris tidak timbul korban, walau berlangsung keras dan dapat dikatakan tidak damai. Secara teoritis periode ini disebut dengan Transisi Demokrasi.

Ketiga, sejak Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono sampai Presiden ketujuh Joko Widodo, suksesi berlangsung secara damai dan tepat waktu. Tradisi seperti ini seharusnya terus dijaga. Secara teoritis disebut Indonesia telah memasuki tahapan konsolidasi demokrasi, yang merupakan tahapan tertinggi bagi negara otoritarian yang melakukan  proses demokratisasi.

Meskipun demikian, masih banyak kritik. Ada yang menyatakan bahwa benar Indonesia telah meninggalkan tahapan transisi demokrasi, akan tetapi belum memasuki tingkat konsolidasi demokrasi. Ada pula ilmuwan politik menyebut Indonesia masih dalam kategori negara demokratis secara prosedural, karena masih banyaknya penyimpangan yang terjadi, baik dalam pelaksanaan pemilu maupun dalam pengelolaan kekuasaan.

Meskipun demikian, hal ini tidak lantas memberikan legitimasi bagi kita untuk memulainya dari awal kembali, dengan cara menurunkan Presiden di tengah jalan. Kalau sampai muncul pikiran seperti ini, berarti kita akan mundur ke belakang.

Pergantian pemimpin secara damai dan secara periodik, seharusnya menjadi prinsip yang dijaga oleh semua kekuatan politik di tanah air. Sedangkan bagaimana mengubah status demokrasi prosedural menjadi demokrasi substansial, atau bagaimana mencapai tahapan konsolidasi demokrasi secara hakiki,  yang bermuara pada kemajuan negara dan kemakmuran seluruh rakyatnya, dilakukan dengan tetap menjaga prestasi yang telah diraih sebagai aset bersama.

Keinginan meraih sesuatu yang lebih baik, harus dilakukan secara periodik dan secara damai melalui pemilihan pejabat eksekutif dan legislatif, di pusat maupun di daerah melalui Pemilu, Pilpres, dan Pilkada, agar Indonesia masuk kategori bangsa yang beradab.

Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Menegakkan Kebenaran Dan Melawan Kebathilan, Bagaimana Caranya?
Muhammad Najib

Menegakkan Kebenaran Dan Mel..

20 September 2020 13:18
Mengintegrasikan Kembali Sain Dan Teknologi Dengan Nilai-nilai Islam
Muhammad Najib

Mengintegrasikan Kembali Sai..

17 September 2020 16:02
Membaca Arah Jalur Sutra Baru Di Dunia Islam
Muhammad Najib

Membaca Arah Jalur Sutra Bar..

15 September 2020 14:36
Mengapa Bahrain Mengikuti Jejak UEA Menormalisasi Hubungan Diplomatik Dengan Israel?
Muhammad Najib

Mengapa Bahrain Mengikuti Je..

12 September 2020 21:38
Hikmah Di Balik Normalisasi Hubungan Diplomatik UEA-Israel
Muhammad Najib

Hikmah Di Balik Normalisasi ..

05 September 2020 13:22
Dinasti Abbasiyah, Pemerintahan Yang Berhasil Persatukan Sunni-Syiah Dan Arab-Non Arab
Muhammad Najib

Dinasti Abbasiyah, Pemerinta..

04 September 2020 23:54
Membaca Arah Normalisasi Hubungan UEA-Israel
Muhammad Najib

Membaca Arah Normalisasi Hub..

31 Agustus 2020 11:48
Mengenal Khairuddin Barbarossa, Bajak Laut Yang Menjadi Momok Bangsa Eropa
Muhammad Najib

Mengenal Khairuddin Barbaros..

28 Agustus 2020 14:56