Tak Ada Pembangunan Di Lahan Waduk Brigif

 Beberapa waduk yang ter­henti pembangunannya antara lainWaduk Pondok Ranggon I, dan II di Cipayung, Jakarta Timur, serta Waduk Brigif, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setelah pekan lalu bertandang ke Waduk Pondok Ranggon I dan II, Rabu lalu, Rakyat Merdeka menyambangi Waduk Brigif.

Dari pengamatan, lahan yang direncanakan dibangun waduk berada di sisi kali penghubung yang oleh warga sekitar disebut Kali Salak. Kali itu bermuara di Kali Krukut. Lahan berada di cekungan yang cocok untuk me­nampung air. Di tengah, masih ada jalan warga membelah lahan bakal waduk.

Hari itu, tak tampak sedikit punaktivitas pembangunan sama sekali. Meski demikian, plang pengumuman kepemilikan tanah negara terpampang jelas di jalan-jalan akses menuju areal bakal waduk, baik Jalan Haji Raisan, maupun dari Jalan Aselih.

Saat ini, terdapat tiga kolam kubangan di lahan tersebut. Ukurannya tidak begitu besar. Di sore hari, kolam tersebut diman­faatkan warga untuk mancing.Sementara di sekitarnya, semaktumbuh cukup tinggi, dan se­bagian kecil dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam.

Jauhari, warga sekitar lahan, salah satu warga yang kerap mancing di kolam tersebut. Rumahnya berada persis di sisi lahan. Posisinya di antara lahan bakal waduk dengan Kali Salak. Dia jadi salah satu warga yang lahannya turut dibebaskan.

"Saya kan dulu di depan situ, terus pindah kemari (menun­juk rumahnya). Lahan tempat tinggal saya yang lama sudah dibebasin, sekarang sudah jadi kubangan. Rencana katanya kan mau dijadiin ada empat kolam," kata Jauhari, saat berbincang.

Namun, katanya lagi, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan pembangunan akan di­lanjutkan. Sementara, lanjutnya, warga masih terus menunggu proses tersebut. Saat ini, warga sudah rela lahannya dibebaskan untuk pembangunan waduk.

"Baru-baru ini sempat diukur-ukur, dan sudah beberapa yang dibayar, tapi belum ada kelanjutan apa-apa. Kalau nggak salah BPN November 2017 baru ngukur lagi. Sebelumnya memang sempat dikeruk, sempat alat berat masuk empat unit,"  terangnya.

Dia menegaskan lagi, tak ada lagi warga yang tidak mau lahannya dibebaskan. Semua warga sudah sepakat. Hanya saja, tambahnya, dari Pemprov-lah yang belum terlihat bergerak untuk segera menyelesaikan pembangunan.

"Dulu iya warga nggak sepa­kat, kalau sekarang kan sudah setuju semua. Kalau biaya pem­bebasan lahan memang belum beres semua dari ratusan KK yang kena," bebernya.

Kembali ke belakang, Jauhari menjelaskan, sesuai aturan Pemprov, wilayah itu dulunya adalah wilayah yang tidak boleh dibangun. Kata dia, lahan bakal waduk itu diatur untuk menjadi tempat resapan air, khususnya di wilayah Jakarta Selatan.

"Dari tahun jebot (sejak du­lu), dari zaman Gubernur Ali Sadikin, wilayah ini memang buat resapan air nggak boleh dibangun. Kan Jakarta perlu buat penampungan air untuk cegah banjir, jadilah ini mau dibangun waduk," tutur warga asli Cipedak itu.

Tak jauh dari rumah Jauhari, warga lainnya bernama Mathies mengungkapkan proyek ini telah terhenti lebih dari dua tahun. Namun, dia tidak mengetahui alasan mengapa proyek waduk ini tak kunjung selesai. Padahal, ujar Mathies, warga ingin proyek cepat selesai.

Menurut Mathies yang rumahnya ikut dibebaskan, warga sebenarnya mendukung adanya proyek waduk Brigif. Namun, diameminta ada transparansi dalam proses pembayaran uang ganti rugi rumah yang akan dibebaskan.

"Kami mendukung program ini, tapi tidak ada keterbukaan dari Pemprov. Kami tidak neko-neko, kami oke sesuai hak kita," tuturnya.

Berbeda dengan Waduk Brigif, pembangunan Waduk Giri Kencana di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, terus berlanjut. Dari pantauan di hari yang sama, proses pekerjaan di lahan waduk sedang berlangsung.

Waduk Giri Kencana sendiri berada di Jalan Giri Kencana, Cilangkap, Kecamatan Cipayung. Letaknya tak begitu jauh dari waduk Pondok Ranggon I dan II yang masih mangkrak. Posisinya berada di sekitar pe­mukiman warga yang cukup padat penduduk.

Sama seperti waduk lain yang berada di sisi kali, Waduk Giri Kencana berada di sisi Kali penghubung yang oleh warga disebut Kali Panjang. Kalinya tidak begitu besar, lebarnya hanya sekitar tiga sampai lima meter. Di hilir, Kali Panjang bermuara ke Kali Sunter. Kali itu juga yang berada di sisi lahan bakal Waduk Pondok Ranggon I dan II.

Hari itu, tampak dua unit ekskavator milik Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta terpakir di bagian depan waduk. Selain itu, di bagian depan juga terdapat bangunan semi permanen yang dijadikan semacam pos petugas proyek.

Meski belum sepenuhnya sele­sai, bentuk Waduk Giri Kencana sendiri sudah mulai tampak. Dari pengamatan, bentuk kolam tidak simetris, di ujung tampak lebih besar daripada di bagian depan. Waduk juga belum begitu dalam. Hal itu tampak dari beberapa orang yang masuk ke dalam hanya sampai perut orang dewasa.

Dari sejumlah informasi yang diperoleh, pembangunan Waduk Giri Kencana disebut sempat terhenti. Namun, hal itu diban­tah Pengawas Proyek Waduk Giri Kencana Wahyu Santoso Mulyadi. Dia menyebut, pem­bangunan Waduk Giri Kencana tidak pernah berhenti.

"Nggak, kita nggak pernah berhenti. Dari Oktober 2017 sampai sekarang kita nggak pernah berhenti sama sekali. Pembangunan tetap jalan terus," kata Wahyu, saat ngobrol-ngo­brol dengan Rakyat Merdeka di lokasi waduk.

Kata dia, waktu itu sempat terhenti karena ada masa transisi dari pemerintahan (gubernur) yang lama dengan yang baru. Namun setelah itu, katanya, tetap berlanjut hingga saat ini.

"Nggak lama juga itu berhenti. Kalau untuk waduk Giri Kencana dari nol sampai sekarang nggak pernah berhenti, malah dulu satu alat sekarang nambah jadi dua alat. Sejauh ini progress-nya sudah 50 persen," ujarnya.

Memang, sambungnya, ada kendala pembebasan lahan yang belum. Kalau diambil sebagian-sebagian, kata Wahyu, nanti malah pekerjaannya malah kepotong-kepotong. Makanya, pihaknya sekarang mengerjakan yang lahannya sudah dibebaskan sambil pembebasan lainnya berjalan paralel dengan pem­bangunan.

Selain pembebasan lahan, kendala lain yang ditemui yakni keterbatasan alat. Pihaknya, terang Wahyu, memerlukan alat amfibi yang berukuran cukup besar untuk melakukan pengerukan waduk. Karena, pengerukan tidak cukup hanya dengan ekskator.

"Sebenarnya alatnya ada, tapi kalau lewat pemukiman nggak akan muat. Dan kalau ditembusin lewat Mabes TNI bisa saja, tapi kita mikir juga, harus lewat berapa pos, dan itu kan objek vital. Mungkin nanti solusinya kita cari alat amfibi yang ukurannya lebih kecil bisa lewat jalan pemukiman warga," ucapnya.

Progress Waduk Giri Kencana Sudah 50 Persen
Sempat Mangkrak

Pembebasan lahan kerap jadi kendala dalam proyek infrastruk­tur yang digarap Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hingga 2017, hal itu tampak dalam sejumlah proyek waduk di Jakarta.

Waduk Brigif diperluas sejak tahun 2013, ketika Joko Widodo atau Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hingga kini, waduk masih menyisakan peker­jaan besar. Waduk itu belum ber­fungsi optimal lantaran sebagian lahannya belum dibebaskan dan belum dibangun.

"Tahun 2016 kemarin pembebasan totalnya 41 bidang, yang tidak setuju 18 bidang," kata Lurah Cipedak Rizki Januar, beberapa waktu lalu.

Pembebasan lahan untuk Waduk Brigif pada 2016 dianggarkan Rp 14 miliar, tidak rampung hingga akhir tahun lalu.Sebanyak 23 pemilik lahan dengan total luas 4.280 meter persegi sudah dibayarkan tahun lalu. Namun, hal itu tidak otomatis membuat pembangunanwaduk dilanjutkan. Alat berat han­ya menggarap sebagian dari 23 bidang lahan itu.

"Dari 23 bidang tersebut, tidak semuanya bisa dikerjakan karena tidak sebidang, contoh ada yang sebelah kirinya sudahdibe­baskan tapi sebelah kanannya belum. Bila dikeruk akan meng­ganggu warga," kata Rizki.

Rizki mengatakan, saat ini pihaknya masih mengumukan peta bidang yang terkena proyek perluasan Waduk Brigif.

"Pihak yang keberatan den­gan peta bidang tersebut agar berkirim surat langsung ke Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta," kata dia.

Hal yang sama pun sempat terjadi di proyek Waduk Giri Kencana, Cilangkap, Jakarta Timur. Saat berkunjung ke lokasi bakal waduk beberapa waktu lalu, bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mendapati proyek mangkrak. Padahal, peresmian proyek telah dilakukan sejak Gubernur Jokowi.

"Ini ada masalah pembebasan lahan saja. Makanya itu yang saya katakan, ada permasalahan lahan ini karena ada sengketa juga. Nah, itulah kenapa kami minta semua orang berserti­fikat," ujar Ahok.

Dia mengatakan, masih ban­yak lahan yang belum dibebas­kan lantaran belum bersertifikat. Para pemilik lahan, menurut dia, enggan mengurus sertifikat hak kepemilikan tanah karena nilai pajak yang terbilang tinggi.

Padahal, kata Ahok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang nilai jual obyek pajaknya di bawah Rp 2 miliar.

"Ini ada masalah BPHTB pa­jak enggak bisa bayar. Makanya kami bebaskan (biayanya). Kami yakin tahun ini (2017) pembebasan lahan akan lebih mudah," ujarnya.

Dari pantuan saat itu, sekilas waduk tersebut tidak tampak karena terhalang rumput liar yang tinggi. Lahannya pun masih berupa tanah merah yang tidak rata, sehingga banyak kubangan. Lubang-lubang tersebut juga tertutup rumput liar.

Meski di area waduk tersebut telah terpampang pengumuman tanah milik negara, ternyata beberapa lahan tersebut tidak bisa dibebaskan karena masih ada yang dalam masalah sengketa. Hal tersebut membuat Pemprov DKI masih urung membeli lahan.

Berkat ada nota kesepahamanyang disepakati bersamaKementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menurut Ahok, pemerintah Jakarta bisa meng­gunakan lahan sengketa.

"Kalau sampai dia katakan ini sengketa, kami dengan SK Gubernur akan mengambil alih dan memanfaatkan. Ini leb­ih menguntungkan buat DKI karenatidak perlu mengeluar­kan uang. Kami akan langsung pakai dan dimanfaatkan sampai keputusan (pengadilan) inkrah, baru kami kembalikan atau kami beli," ujarnya.

Namun, menurut Pengawas Proyek Waduk Giri Kencana Wahyu Santoso Mulyadi, pembangunan tetap berlangsungparalel dengan pembebasan lahan. Progress pembangunan Waduk Giri Kencana per Rabu (14/2), kata dia, telah mencapai 50 persen.

"Sambil jalan pembebasan lahan, sambil dikerjakan. Anggarannya pun sudah ada. Progress-nya juga tiap saat kita lapor­kan," terang Wahyu, kepada Rakyat Merdeka. ***