Penanggulangan Tragedi Rohingya Melalui Jalur Kemanusiaan

Indonesia
Maka Presiden Indonesia Joko Widodo secara khusus menggelar konferensi pers di Istana Merdeka untuk menjelaskan sikap pemerintah Indonesia terhadap tragedi Rohingya. Sejak awal tahun 2017, Indonesia telah mengirim bantuan obat-obatan dan makanan untuk Rohingya di Myanmar sebanyak 10 kontainer. Indonesia juga membangun sekolah di Rakhine untuk Rohingya, dan akan membangun rumah sakit yang sudah sejak dulu direncanakan dimulai Oktober tahun ini.

Indonesia secara khusus telah meluncurkan program bantuan untuk Myanmar yang diberi nama Hummanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO). Program ini mewadahi 11 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) untuk memberikan bantuan jangka panjang dan menengah bagi rakyat Myanmar, khususnya di Rakhine Bantuan senilai 2 juta dolar AS tersebut diberikan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia. Dana HASCO berasal dari donasi masyarakat Indonesia.  

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertolak ke Naypyidaw untuk bertemu para pejabat tinggi negeri Myanmar demi berupaya menghentikan kekerasan terhadap Rohingya. Orang pertama yang akan ditemui Menlu Retno di Myanmar adalah Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi. Selanjutnya, Panglima Militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang dianggap sebagai satu-satunya orang yang dapat menghentikan pembantaian Rohingya. Sebelumnya Menlu Retno juga telah berbincang dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. PBB menyatakan dukungan penuh kepada Indonesia yang ingin sekuat tenaga menyelesaikan krisis Rohingya.

Kemanusiaan
Misi yang diemban Menlu Retno memang berat bahkan terkesan Mission Impossible akibat skala dan dimensi problematika yang dihadapi memang luar biasa kompleks terkait aspek etnis, sosial, ekonomi, agama bahkan politik bukan internal Myanmar saja namun juga merambah sampai ke negara-negara yang menjadi tujuan pengungsian kaum Rohingnya. Ibarat benang ruwet maka masalah Myanmar memang tidak bisa diselesaikan dengan pencarian apalagi penetapan siapa yang salah dan siapa yang benar.

Perdebatan melalui jalur SARA jelas rawan menghadapi jalan buntu. Apalagi jika polemik merambah masuk ke ranah agama yang diperparah dengan kepentingan politik kekuasaan . Maka kebijakan pendekatan yang telah dirintis oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan ditalaksanakan oleh Menlu Retno Marsudi sudah berada di jalur dan arah yang tepat dan benar. Indonesia tidak melibatkan diri ke polemik SARA, sosial, ekonomi, agama , politik namun murni berupaya menempuh jalur kemanusiaan bukan dengan sekadar retorika namun dengan tindakan langkah nyata memberikan bantuan kemanusiaan.

Insya Allah, melalui jalur kemanusiaan, bangsa Indonesia mampu menyentuh lubuk sanubari kemanusiaan bangsa Myanmar untuk berkenan menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap sesama manusia di kawasan Rakhine terhadap minoritas masyarakat Rohingnya yang pada hakikatnya merupakan sesama manusia sama dengan minoritas masyarakat Myanmar. [***]

Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan