Muhammad Romahurmuziy: Pamflet Bagian Dari Kampanye, Tidak Ada Hubungannya Dengan Sidang Ahok

"Kalaupun ada yang mem­berikan penafsiran berbeda itu haknya. Tapi umat pasti akan mengikuti mana yang menjadi pandangan ulama kita," ujar pria yang akrab disapa Romi ini. Berikut pandangan Romi terkait cara memilih calon pemimpin;

Selain perintah Al-Maidah 51, apa yang menjadi arus umat memilih gubernur mus­lim?
Begini, pernah suatu ketika salah seorang gubernur dipang­gil untuk menyajikan laporan keuangan, kemudian dikatakan bahwa ini dibuat oleh seorang menteri keuangan dalam tanda petik, dari suatu negara bagian yang tergabung dalam pemerin­tahan Madinah pada saat itu.

Dan disebut dari kalangan non muslim. Kemudian Sayidina Umar langsung memberikan teguran agar yang bersangkutan diganti. Saya kira itu menjadi arus utama pemahaman umat dan ulama kita.

Tapi kok ada juga ulama lain yang menafsirkan ber­beda soal perintah memilih pemimpin muslim?
Kalau pun ada yang mem­berikan penafsiran berbeda itu haknya. Tapi umat pasti akan mengikuti mana yang men­jadi pandangan ulama kita yang palingutama.

Terkait maraknya selebaran yang mengajak agar tidak memilih calon pimpinan non­muslim?
Pada dasarnya semua bentuk atribut yang dilakukan dalam rangka kampanye, sepanjang tidak merongrong UUD, tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak menyinggung agama lain, tidak ada persoalan.

Masak sih?
Kan yang penting, seka­rang masyarakat diberikan pilihan. Dan kami tentu Partai Persatuan Pembangunan be­rada dalam posisi yang sesuai dengan usungan AHY-Silvy untuk dipastikan bahwa ajaran menurut agama Islam, yang dipahami oleh masyarakat secara umum adalah bahwa memilih pemimpin itu ada tuntunannya.

Jadi yakin nggak ada masalah soal pamflet itu?
Saya kira tidak ya. Karena pamflet itu kan bagian dari kampanye. Sementara proses persidangan (Ahok) ini kan tidak ada hubungannya dengan Pilkada DKI.

Apa pandangan PPP soal wacana penambahan kursi pimpinan di MPR, khususnya yang diminta PDIP?
Ya saya kira dari awal men­gatakan, sebenarnya Fraksi PPP mendorong agar pimpinan MPRini dapat terwakili seluruh kom­ponen fraksi.

Bagaimana caranya?
Artinya bukan hanya satu dua kursi, tapi seluruh fraksi yang ada di MPR kan. Kan ada sepu­luh. Kalau kemudian DPD dita­mbahkan di sana menjadi sangat wajar. Dan sejauh ini sebenarnya kan DPD sudah diwakili dengan keberadaan Pak Oso (Oesman Sapta Odang).

Tapi Oso sudah menjadi ketua partai?
Bahwa kemudian Pak Oso sekarang menjadi Ketua Umum Partai Hanura, itu lain soal. Tapi ketika dulu sesungguhnya sudah ada.

Selain PDIP, partai-partai lain juga minta kursi pimpi­nan di MPR?
Justru itu. Makanya pilihan yang tersedia cuma dua.

Apa saja itu?
Jadi sekarang pilihan yang ada adalah mengakomodir secara terbatas dalam rangka menghor­mati pemenang pemilu, yakni PDI Perjuangan. Atau menan­mbah seluruh komponen fraksi yang ada

Soal perlakuan terhadap TKI yang menjadi ABK di Taiwan, komentar Anda?
Yang pertama tentu saya ber­harap pemerintah segera me­manggil perwakilan Taiwan. Karena di Indonesia ada TETO (Taiwan Economic and Trade Office) yang di sini ada per­wakilannya. Untuk menjelaskan, apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana yang ditangkap dari berita-berita tersebut.

Selain itu?
Kedua, tentu menyampaikan nota protes apabila hal tersebut benar. Dan ketiga tentu melaku­kan advokasi. Dan meminta kepada pemerintahan Taiwan untuk segera mengambil tin­dakan terhadap pihak-pihak swasta, yang mempekerjakan di luar batas. Taiwan ini adalah kita menganut one China Policy, Indonesia menganut satu China. Karena kita juga butuh menyam­paikan hal ini kepada pemerintah China untuk bisa memberikan atensi. ***