Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara dengan
Bloomberg News yang dipublikasikan pada Minggu, 15 Maret 2026.
Dalam wawancara tersebut, ia menegaskan kebijakan fiskal pemerintah tetap disiplin meski dunia sedang diwarnai gejolak geopolitik dan ketidakpastian harga energi.
Menurutnya, pemerintah tidak memiliki rencana untuk melonggarkan batas defisit 3 persen yang telah ditetapkan dalam undang-undang, kecuali jika negara menghadapi krisis besar.
“Kecuali jika terjadi keadaan darurat yang sangat besar seperti Covid,” ujar Prabowo.
Kendati demikian, Prabowo mengakui pemerintah tetap mewaspadai dampak lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik di Timur Tengah, termasuk perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Ia menyebut kondisi akan menjadi semakin menantang jika harga minyak bertahan di atas 120 dolar AS per barel dalam waktu lama.
Meski begitu, pemerintah berupaya menghindari kenaikan harga bahan bakar dalam negeri. Namun, Prabowo mengakui langkah tersebut tidak akan mudah apabila lonjakan harga minyak global berlangsung berkepanjangan.
“Itu akan sangat sulit," kata Prabowo mengenai tantangan menjaga stabilitas harga bahan bakar jika harga minyak dunia terus meroket.
Selain itu, Prabowo juga menegaskan pemerintah akan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada subsidi bahan bakar dan menggantinya dengan pengembangan energi terbarukan, terutama tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt dalam beberapa tahun ke depan.
“Kita tidak bisa bertahan hidup dengan subsidi dalam jangka panjang,” pungkasnya.
BERITA TERKAIT: