Ketua MPR Ajak ICMI Suarakan Permasalahan Bangsa

Acara yang turut dihadiri Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua Umum ICMI Priyo Budi Santoso, Sekjen ICMI Mohammad Jafar Hafsah itu mengambil tema 'Kepemimpinan dan Penguatan Kelembagaan ICMI Untuk Kesejahteraan Rakyat'.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifki Hasan didaulat membawakan materi soal Empat Pilar MPR kepada ratusan peserta Silaknas. Dalam paparannya, dia membedah satu persatu Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan bernegara.  

Diutarakan Zulkifli, Pancasila dan konstitusi atau UUD 1945 adalah komitmen bangsa. Dalam Pancasila ada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Seluruh rakyat berkomitmen ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu segala perbuatan dan perilaku anak bangsa harus sesuai dengan cahaya Illahi.

"Terutama pejabat publik dan kepala daerah, mereka perilakunya harus betul-betul sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan sebab sebelum menjabat, mereka sudah disumpah. Juga dalam sumpahnya mereka akan patuh pada konstitusi. Dalam norma agama dan konstitusi tidak boleh saling menistakan antar rakyat apalagi antar agama.  Jika ada pejabat kepala daerah yang menistakan agama maka dia melanggar konstitusi dan melanggar sumpahnya dihadapan rakyat," jelasnya.

Pada sila kedua yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, artinya bangsa ini terutama para pejabat dan kepala daerah harus memanusiakan manusia. Perlakuan terhadap rakyat tidak boleh berat sebelah semua harus adil dan memanusiakan.  

Jika ada pemimpin yang memperlakukan manusia secara tidak adil seperti melakukan pengusiran dan penggusuran secara semena-mena maka pemimpin itu tidak ber-Pancasila dan berkhianat kepada rakyatnya.

"Tidak bisa ditawar-tawar bahwa pemimpin harus adil dalam memanusiakan rakyat. Kesejahteraan harus dirasakan rakyat secara merata," bebernya.

Intinya, lanjut Zulkifli, dalam negara demokrasi Indonesia yang ber-Pancasila harus dipahami bahwa yang berkuasa sesungguhnya adalah rakyat Indonesia. Pejabat baik pusat dan daerah adalah wakil rakyat yang dipilih rakyat dan diberikan kewenangan sementara untuk memimpin dan menjalankan amanah rakyat yang tugasnya hanya melayani rakyat.

Untuk itu, Zulkifli berharap ICMI sebagai wadah cendikiawan muslim mampu menjadi pelopor yang berani menyuarakan permasalahan-permasalahan bangsa serta umat Islam di Indonesia. Contohnya, jika umat Islam gencar memperjuangkan Islam dibilang radikal, jika umat Islam membicarakan soal pemimpin muslim dibilang rasis.

"Padahal bukan rasis tapi hak sebagai warga negara. Jika umat Islam menginginkan pemimpin Islam itu bukan rasis tapi hak seseorang untuk memilih. Demikian juga umat Kristen ingin memilih pemimpin yang Kristen juga itu adalah hak sesuai konstitusi bukan rasis. Yang salah adalah melarang orang untuk maju menjadi pemimpin bangsa atau kepala daerah. Sebab di era kini siapa pun bisa menjadi apapun itu adalah hak. Saya berharap ICMI berani menyuarakan hal-hal seperti itu," pungkasnya. [wah]