MPR RI ikut berkomentar soal ramainya tarik-menarik jelang pembahasan RUU Pemilu tersebut. Wakil Ketua MPR, Mahyudin menyarankan sistem tertutup atau kombinasi terbuka-tertutup menjadi solusi yang paling ideal saat ini.
"Solusi yang paling ideal untuk saat ini adalah kombinasi antara sistem terbuka dan tertutup. Jadi ada sebagian kursi yang dipilih secara terbuka dan sebagian lain dipilih secara tertutup," ungkap politisi Partai Golkar itu usai membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/10).
Mahyudin juga membeberkan, sebenarnya pemilu yang ideal menurut dirinya pribadi adalah tertutup. Bila sistem terbuka, masyarakat di bawah benar-benar terjadi perang Bharathayuda, jadi serangan itu sudah luar biasa.
"Jadi kalau di kita ada istilah 'BerJuAng' (beras, baju dan uang), itu yang bermain dan tidak lagi memilih wakil rakyat yang
qualified (berkualitas). Ada yang bagi-bagi sembako bisa kalah yang pintar dan akibatnya politik berbiaya tinggi dan berimbas penurunan kualitas dari pada DPR," tutur Mahyudin.
Kecuali, sambung Mahyudin, masyarakat Indonesia sudah siap dari segi pendidikan dan politiknya baik serta bagus. Memilih orang berdasarkan kualitas dan latar belakang, itu sangat baik untuk memilih dengan sistem secara langsung atau terbuka.
"Bila saat ini memilih secara langsung itu terjadi bagi orang yang punya duit, ada nama, terkenal bila di Jabar itu istilahnya 'geulis dan kasep'. Apakah nanti dia bermutu di DPR tidak urusan," imbuhnya.
Bila ada kabar berita, lanjutnya, terkait proses sidang paripurna itu kosong, karena tidak banyak anggota DPR yang hadir, maka jangan disalahkan, karena itu masyarakat juga yang memilih.
Sekali lagi, sambung Mahyudin, saat ini idealnya kombinasi terbuka dan tertutup. Namun, bila masyarakat sudah objektif dan siap, maka yang paling lebih ideal adalah sistem terbuka.
"Bila masyarakat pemilih sudah bisa objektif dan siap, okelah sistem terbuka. Namun, sekarang menurut saya lebih baik tertutup, atau kombinasi terbuka-tertutup," tandasnya.
[rus]
. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sudah diserahkan Pemerintah kepada DPR. RUU tersebut adalah tiga gabungan UU. Yaitu UU Pemilihan Presiden, UU Pemilihan Legislatif dan UU Penyelenggara Pemilu. 
BERITA TERKAIT: