Imam Nahrawi: Saya Pasti Akan Galau Kalau Rio Sampai Disponsori Malaysia...

Namun, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menolak sponsor dari negeri jiran itu. Dia meminta masyarakat bergotong royong membantu Rio. Berikut penjela­san Imam saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pemerintah Malaysia disebut berani mensponsori Rio Haryanto, tanggapan Anda?
Yang pasti kalau itu terjadi, maka tentu paling tidak sa­ya yang akan galau. Bersama BUMN dan swasta juga semes­tinya galau.

Lantas, langkah konkret pemerintah Indonesia?
Seperti yang sudah berulang-ulang saya sampaikan, bahwa ini kesempatan emas, BUMN, dunia usaha untuk bergotong royong, termasuk masyarakat bersatu padu membantu.

Selain itu, apa langkah Kemenpora?
Saya juga sudah minta izin Presiden, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beliau memberikan izin asalkan betul-betul sesuai dengan koridor hukum. Yang kedua, bagaimana ini akan menjadi gerakan massal.

Semuanya harus menyum­bang, entah itu koin untuk Rio, dan kami juga akan melakukan kampanye gerakan Pundi Untuk Rio. Tapi terlebih dulu kita meng­gerakkan swasta nasional untuk membantu.

Artinya Anda menolak Rio disponsori Visit Malaysia?
Kalau Visit Malaysia sebisa mungkin janganlah.

Sebelumnya apakah sudah perjanjian dengan Rio terkait mana saja yang bisa menjadi sponsornya?
Belum, belum ada.

Apakah sudah berkomunikasi dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya untuk ikut mensponsori Rio?
Rio pernah bertemu langsung dengan Pak Arief bersama ibu­nya. Pak Arief saat ini sedang mengkaji, semoga beliau bisa memutuskan dalam waktu dekat ini. Kalau muncul Wonderful Indonesia kan lebih ciamik, dan kita lebih bangga lagi.

Kemenpora ikut mem­bantu komunikasi Rio dan Kemenpar?
Iya, sudah.

O...ya, soal pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) bagaimana?
Akan kami putuskan. Kami diberi kesempatan mengkaji dari aspek hukum, dari aspek politik, termasuk kemarin kesepakatan-kesepakatan yang dulu pernah disampaikan Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) kepada presiden.

Kira-kira, apa yang akan dibahas?
Intinya, kami tidak ingin sank­si ini berlanjut. Yang kedua, kami ingin punya waktu yang panjang untuk berlaga di SEA Games 2017 di Malaysia, dan Asian Games 2018 di Indonesia.

Selain itu?
Yang ketiga, tentu ke depan reformasi harus tetap jalan. Akuntabilitas harus ditegakkan. Pemerintah, seperti Pak Agum (Gumelar) sudah sampaikan, harus menjadi bagian yang tak terpisahkan, baik struktural mau­pun koordinasi.

Nah aspek-aspek ini yang saya kira perlu kita lihat bersama. Yang paling penting, Presiden menegaskan bahwa harus ada akuntabilitias. Harus ada laporan yang riil kepada masyarakat. Jadi mereka tidak hanya disuguhi hiburan, mereka juga bisa belajar bahwa ini adalah misi besar yang juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Maksud akuntabilitas?
Akuntabilitas itu, sebelum kick off (memulai) liga, sudah harus jelas tentang kontrak pe­main, pelatih dan lain sebagain­ya, harus jelas. Tidak boleh ke depan ada lagi tunggakan gaji. Tidak boleh pemain disia-siakan lagi dengan alasan kebutuhan mereka.

Selanjutnya, setelah liga se­lesai, itu harus jelas laporan keuangannya. Kerugian berapa, untuk operator berapa, itu harus jelas semuanya.

Apakah PSSI juga harus menggelar kongres?
Ya, Kongres Luar Biasa (KLB) juga menjadi prasyarat. KLB juga menjadi solusi sebelum nanti ada liga.

Artinya PSSI pasti diaktif­kan?
Kami akan mengumumkan secara resmi. Presiden memberikan waktu satu dua hari. Paling lambat kami umumkan Jumat (hari ini). Karena kalau toh dicabut, harus ada prasyarat, dan itu harus ditegakkan. Beliau (Presiden) betul-betul menekankan soal ini. Dan kalau ada KLB nanti seperti apa, yang harus sama visi dan misinya dengan mereka. Yang kedua tentu, karena ini ada Kongres FIFA dan kita berharap nanti pemerintah harus ada dalam kongres ini.

Poin apa yang akan dibahas jika ikut Kongres FIFA?
Ya bagaimana FIFA kemudian mengamini setiap rencana refor­masi tata kelola sepakbola oleh pemerintah Indonesia.

Kenapa FIFA mesti mengamini?
Karena sebenarnya pemerin­tah tidak sekalipun menghindar dari aturan statuta FIFA. Seperti yang ditegakkan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) itu betul-betul bagaimana statuta FIFA dihormati dan dilaksana­kan dengan konsukuen oleh federasi maupun klub. Nanti kita bedah mengenai bank garansi, tentang pajak, gaji pemain, ke­mudian standar yang lain. Saya kira itu adalah keinginan FIFA yang harus diikuti setiap federasi maupun klub.

Untuk kepengurusan PSSI saat ini, apakah akan ada audit?
Ya harus. Harus ada audit.

Siapa yang mengaudit?
Ya independen dong.

Apakah pengurus PSSI saat ini akan diganti semua?
Kita belum tahu. Kita belum masuk ke sana.

Yang penting sekarang pe­merintah ingin mengajak se­mua semua pihak, termasuk stakeholder sepakbola untuk betul-betul melaksanakan re­formasi sepakbola. Ini harus ada kontrol dan prasyarat yang ketat. Sewaktu-waktu juga bisa terjadi, seandainya diputuskan untuk mencabut pembukuan, tapi be­lum ada reformasi, mungkin akan membekukan lagi.

Arahan dari presiden untuk mencabut pembekuan?
Belum belum. Presiden mem­berikan kita kesempatan untuk mengkaji. ***