Demikian disampaikan anggota MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, saat mengisi Training for Trainers Sosialisasi Empat Pilar kepada 100 dosen Kopertais wilayah III, Yogyakarta, Jumat pagi (18/9).
"Apakah demokrasi kita sekarang sesuai sila ke-4? Kalau saya lihat sih menyimpang jauh," tegas Karding.
Sekjen DPP PKB ini mengatakan, saat ini musyawarah mufakat sudah berganti dengan adu kuat dalam voting. Inilah yang membuat banyak Pilkada ricuh dan sarat politik uang.
"Orang kuat-kuatan voting. adahal dalam musyawarah harus mengutamakan kepentingan bangsa. Kalau bisa kurangi pemilihan (voting), kedepankan musyawarah dan mufakat," ujar Karding.
Dia pun tegaskan bahwa sistem demokrasi bukan cuma berlaku di plitik, tapi juga di ekonomi. Sayangnya, demokrasi ekonomi Indonesia pun hanya menyejahterakan sekelompok kecil orang.
"Kita tidak kenal liberalisme tapi mempertimbangan kesejahteraan umum. Nyatanya, yang kuasai 80 persen sumber ekonomi kita tidak lebih dari 38 orang. Itu menurut informasi yang saya dapat," sesalnya
Padahal, menurutnya, demokrasi ekonomi berarti semua warga negara bisa berpartisipasi dalam perekonomian dan harus sejahtera karena partisipasi itu.
Walau prihatin, Karding mengaku tak berdaya melihat banyak penyimpangan demokrasi dari nilai dasar negara atau Pancasila.
"Saya mengajak semua komponen bangsa introspeksi dan ikut melakukan perbaikan agar nilai-nilai UUD 1945 dan Pancasila dipraktikkan dengan tepat," ucapnya.
[rus]
. Sistem demokrasi yang dijalankan pemerintah dan rakyat Indonesia saat ini, baik di bidang politik maupun ekonomi, tidak lagi menurut pada sila ke-4 Pancasila. 
BERITA TERKAIT: