Tujuh proyek itu adalah pemÂbangunan museum dan perpusÂtakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembanguÂnan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. Menanggapi hal itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, kondisi ekonomi harus turut dijadikan pertimbangan dalam melakukan kajian.
"Presiden beri arahan minta dikaji kembali karena dalam kondisi krisis ekonomi seperti ini," papar Pramono Anung.
Berikut kutipan selengkapÂnya:
Kenapa Presiden minta dikaji ulang?Rencana pembangunan tuÂjuh proyek itu tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun lalu. Makanya minta dikaji lagi.
Apa ini alasannya menoÂlak menandatangani prasasti pembangunan tujuh proyek itu?Ya. Hal tersebut yang menyebabkan Presiden menolak menanÂdatangani prasasti pembangunan tujuh proyek usai acara rangkaÂian sidang tahunan DPR pada 14 Agustus lalu. Saat itu, Ketua DPR Setya Novanto dalam piÂdatonya meminta Jokowi untuk menandatangani prasasti tujuh proyek itu.
Prasasti juga sudah disiapÂkan di Museum DPR, yang menjadi salah satu tempat yang akan dibangun ulang. Namun, Presiden hanya meninjau lokasi museum tanpa menandatangani prasasti yang telah disiapkan.
Kenapa?Tentunya tidak boleh Presiden sebagai kepala pemerintahan melakukan sesuatu yang suatu hari bisa timbulkan pertanyaan dari publik.
O ya, bagaimana soal Kantor Staf Kepresidenan?Presiden kemungkinan akan menggabung Kantor Staf Kepresiden (KSP) dengan Seskab pasca Kepala KSP, Luhut Binsar Panjaitan dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Namun, sampai saat ini keberadaan KSP masih berada di bawah koordiÂnasi Presiden langsung.
Belum ada perubahan?Belum ada perubahan. Toh, kalau ada perubahan Presiden sudah memikirkan hal itu (peleÂburan KSP dengan Seskab).
Artinya KSP akan tetap ada?Sampai saat ini Kepala KSP masih dijabat oleh Luhut Panjaitan. Padahal di pemerinÂtahan tidak boleh rangkap jabaÂtan. Makanya Presiden Jokowi memikirkan siapa yang layak sebagai pengganti Luhut terseÂbut. Sampai hari ini belum ada hal yang berkaitan dengan KSP. Untuk sementara masih seperti itu. Nanti saatnya Presiden akan ambil langkah-langkah hal terseÂbut. ***
Apa maksud Presiden Jokowi meminta rencana pembangunan tujuh proyek di kompleks DPRdikaji ulang? Apa ini strategi halus untuk menolak pembangunan yang akan menelan Rp 1,6 triliun itu? 
BERITA TERKAIT: