Begitu kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam peringatan Hari Konstitusi dan grand final lomba cerdas cermat MPR RI 2015 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Selasa, 18/8).
"Dinamika bangsa terjadi. Reformasi membawa perubahan fundamental, ingin perubahan mendasar. Perubahan mendasar itu bukan otoriter, ingin demokrasi, ingin peranan daerah lebih banyak, ingin terbuka. Itulah Amandemen terakhir.
Itu kenapa lembaga kita tak ada lembaga tertinggi, agar ada check and balances. Kita tahu semua pada zaman orde baru, MPR dengan mayoritas partai saya bisa buat apa saja demi bangsa ini sehingga berubah. Semua berdasarkan dinamika sejarah bangsa," bebernya.
JK, begitu sapaannya, mengatakan bahwa UUD dalam sebuah negara bukan jimat yang bersifat tetap. Begitu juga Indonesia, bisa mengubah UUD sesuai kebutuhan. Namun begitu, JK mengingatkan bahwa falsafah bangsa tidak boleh digantikan dengan apapun.
"Di Thailand tiap pemerintahan berubah, UUD Thailand 300 pasal. Malaysia juga ubah UUD sesuai bagian. Suatu perubahan UUD adalah keniscayaan karena dinamika bangsa. Tapi yang tak berubah falsafah bangsa itu, tentang Pancasila, NKRI, dan sistem yang disusun bersama," tandasnya.
[ian]
UUD bersifat dinamis sesuai waktunya. Tidak ada yang tidak tergantikan, seperti UUD 1945 yang pada akhirnya diamandemen. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: