Polisi Mau Periksa Tersangka Kasus Kondensat di Singapura

 
Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Direktorat II Ekonomi Khusus (Kasubdit TPPU-Dit II Eksus) Bareskrim Kombes Golkar Pangarso Rahardjo menerangkan, jajarannya kembali mengagendakan pemeriksaan tersangka Honggo di Singapura pada 7 Agustus mendatang.

Pemeriksaan kedua terhadap Honggo dilaksanakan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. "Sebelumnya diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan sebagai ter­sangka ini adalah pemeriksaan pertama," katanya.

Diketahui, pemeriksaan dalam kapasitas saksi dilakukan pada 8 Juli lalu. Menurut bekas Kapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur terse­but, pemeriksaan sebagai tersang­ka ditujukan guna melengkapi alat bukti perkara yang melilit dua tersangka lainnya, yakni be­kas Kepala BP Migas

Raden Priyono dan Deputi Finansial BP Migas, Djoko Harsono. "Kita ingin berkas perkara tersangka kasus ini segera leng­kap," jelasnya.

Upaya melengkapi berkas perkara, lanjutnya, berkaitan dengan rencana kepolisian melimpahkan berkas perkara tahap pertama ke Kejagung.

Bekas Wakapolres Bekasi itu menuturkan, pihaknya belum mengetahui, kapan tersangka Honggo dibawa ke Indonesia. Diinformasikan, sampai sejauh ini kepolisian tengah berupaya agar Honggo yang sakit dan dirawat di sebuah rumah sakit di Singapura dapat dibawa ke Indonesia.

Ia tak menyebutkan mekanisme yang tengah dilakukan kepoli­sian. Yang jelas, proses pemerik­saan Honggo di Singapura tempo hari berjalan lancar. "Kepolisian Singapura mendukung upaya Polri dalam menuntaskan kasus korupsi kondensat ini."

Direktur II Eksus (Dir II Eksus) Bareskrim Brigjen Victor Edy Simanjuntak menambah­kan, begitu berkas perkara tersangka dilimpahkan ke penuntut umum, kepolisian bakal menetapkan status tersangka baru pada pihak lainnya.

Dia belum bersedia mem­beberkan identitas tersangka lain yang sudah dikantonginya. Menurutnya, sedikitnya terdapat dua nama lain yang diduga terli­bat perkara ini. Satu orang berasal dari TPPI dan seorang lagi berasal dari BPMigas. "Nanti be­gitu berkas perkara tiga tersangka dilimpahkan akan kita sampaikan tersangka lainnya itu."

Jadi saat ini, bilang dia, pihaknya konsentrasi melengkapi berkas perkara tersangka yang sudah ada. "Kita fokus pada melengkapi berkas perkara. Supaya maju dulu berkasnya ke kejaksaan," ucapnya.

Dia optimis, jajarannya bisa menuntaskan perkara ini. Saat diminta membeberkan, analisa seputar transaksi keuangan men­curigakan dalam perkara ini, jenderal bintang satu tersebut mengaku tengah intensif men­gevaluasi data-data dan doku­men terkait hal itu.

Diutarakan, untuk memper­oleh data transaksi keuangan mencurigakan tersebut, kepoli­sian telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Indonesia (BI). Hasil koordinasi itulah yang sejauh ini tengah didalami.

"Dari situ bisa disimpulkan nantinya siapa saja yang mendapat dana hasil kejahatan. Selanjutnya, kita juga meminta BI untuk mem­blokir rekening tersangka dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat perkara ini."

Kilas Balik
Kata Polisi, Hasil  Penjualan Minyak Mentah Itu Tak Masuk ke Kas Negara

Kasus dugaan korupsi dan pen­cucian uang ini, terjadi saat SKK Migas (BP Migas) melakukan penunjukan langsung penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI pada 2009.

Kepolisian menduga, proses penunjukan langsung itu melang­gar keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.

Direktur II Eksus Bareskrim Brigjen Victor Edy Simanjuntak menyatakan, SKK seharusnya melakukan lelang terbatas ter­lebih dahulu sebelum melakukan penunjukan langsung. Dalam penunjukan langsung itu, idealnya, kontraktor menyertakan jaminan yang lebih besar dari nilai pekerjaan.

Yang justru terjadi di sini adalah, tanpa jaminan dan lelang, pekerjaan sudah diserahkan ke PT TPPI dengan metode penunjukan langsung. Atas hal tersebut, Kepolisian pun mempertanyakan, bagaimana terjadinya proses lifting sejak Mei 2009. Padahal, penunjukan langsung baru di­lakukan April 2010. "Sejak Mei itu sudah dilakukan lifting lebih dari 10 kali," katanya.

Victor menambahkan, dari koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (16/6), Kepolisian memperoleh sinyalemen bahwa hasil penjualan minyak mentah bagian negara ini, sama sekali tidak ada yang disetor ke negara atau bisa dikategorikan total loss.

Lebih jauh, dalam upaya menuntaskan perkara ini, polisi sempat menyatroni kilang milik PT TPPI di Tuban, Jawa Timur. Upaya itu dilakukan untuk menginvestigasi dugaan keboc­oran penerimaan negara di sektor migas tahun 2009-2010.

Kabareskrim Komjen Budi Waseso menambahkan, hasil investigasi di kilang Tuban di­lanjutkan dengan penggeledahan Kantor SKK Migas dan PT TPPI di Jakarta, Selasa (5/5). "Kita lebih dulu sudah investigasi ke kilang di Tuban."

Waseso membeberkan, dugaan terjadinya kasus korupsi dan pencucian uang ini terendus saat TPPI membeli minyak mentah dari SKK Migas, lalu menjualnya ke pihak ketiga. Hasil penjualan minyak mentah tersebut, bebernya, diduga tidak ada yang masuk kas negara. Padahal semestinya, negara mempunyai hak atas hasil penjualan minyak mentah tersebut.

Data yang dihimpun Bareskrim menyebutkan, penjualan minyak mentah terjadi pada rentang 2008 sampai 2011. Selain dugaan tak menyetor hasil penjualan ke kas negara, Kepolisian berusaha mencari tahu apa alasan SKK Migas mempertahankan kontrak kerjasamanya dengan TPPI.

Padahal track record TPPI yang didirikan pada 1995 mengalami berbagai krisis. TPPI pernah mengalami restrukturi­sasi. Pada restrukturisasi ini, kepemilikannya diubah menjadi kepunyaan keluarga Honggo, PT Perusahaan Pemulihan Aset (PPA), dan Pertamina.

Tiga tahun terakhir, perusa­haan itu kembali mengalami kesulitan keuangan. Krisis yang terjadi di internal perusahaan diduga akibat penyalahgunaan pengelolaan kilang TPPI dalam membeli bahan baku dan menjual produksi kilang ke luar negeri.

TPPI diduga memasok produk­si minyak ke perusahaan yang dikuasai Honggo Wendratmo, yaitu Java Energy. Honggo yang kini menjalani pengobatan jantung di Singapura, pernah di­periksa dalam kapasitas saksi.

Pemeriksaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Singapura memakan waktu tiga hari. Pada hari pertama, 8 Juli lalu, penyidik meminta Honggo men­jawab 50 pertanyaan. Lalu pada pemeriksaan hari kedua, Honggo terjatuh di kamar mandi.

Terpaksa pemeriksaan diu­rungkan lantaran bekas bos PT TPPI itu harus dilarikan ke rumah sakit. Pada pemerik­saan hari ketiga, kuasa hukum Honggo menolak pemeriksaan karena kliennya sakit.

Sejak awal 2012, TPPI dinyatakan telah gagal membayar utangnya terhadap Pertamina. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, 5 November 2012, TPPI dikuali­fikasi sebagai perusahaan yang masuk dalam daftar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU).

Dalam putusannya, PN Jakpus menyatakan, Pertamina sebagai kreditur sebesar Rp 4,13 triliun utang separatis dan Rp 2,44 triliun utang konkuren. Posisi itu terjadi lantaran Pertamina menjadi pelanggan TPPI dengan membeli produk bensin atau mo­tor gasoline, dan elpiji.

Masyarakat Akan Nilai Penanganan Kasus Korupsi Kondensat
Syarifuddin Suding, Anggota Komisi III DPR

Politisi Partai Hanura Syarifuddin Suding menilai, pengusutan skandal korupsi kon­densat jadi pertaruhan nama baik Kepolisian.

Jika gagal menuntaskan kasus ini, bukan tak mungkin Kepolisian bakal menuai keca­man dari publik. "Tekanan yang ada sekarang ini pada Kepolisian sangat besar," katanya.

Tekanan dan desakan masyarakat itu, hendaknya disikapi secara proporsional oleh Kepolisian. Sebab, biar bagaimanapun, kritikan yang bersifat konstruktif maupun destruktif menunjukkan bahwa masyarakat mengawasi Kepolisian.

Masyarakat akan menilai, apakah kasus ini akan bergulir ke tahap selanjutnya, penuntu­tan dan persidangan. Apakah sekadar ramai pada tahap pe­nyidikan di Kepolisian, lalu hilang ditelan waktu.

Jadi, ada semacam kepekaan dari masyarakat untuk mengawal kinerja Kepolisian. "Kasus dugaan korupsi kondensat yang begitu besar nilainya ini, mau tidak mau harus diselesaikan oleh Kepolisian," sarannya.

Pengawasan yang paling elegan ialah membuka ruang bagi masyarakat untuk meman­tau perkembangan yang ada. Dengan kata lain, transparansi penyidikan kasus ini sangat diperlukan.

Hal tersebut, terang dia, ber­tujuan meminimalisir asumsi atau penilaian negatif yang ditujukan kepada institusi mau­pun pejabat Kepolisian.

Dia mengharapkan, apapun bentuk kritik yang dialamat­kan kepada Kepolisian, ideal­nya disikapi secara obyektif. Obyektifitas dalam meman­dang suatu persoalan, diya­kininya mampu memberikan dampak signifikan dalam me­nanggulangi problema atau bahkan polemik yang ada.

"Yang paling penting, setiap penindakan suatu perkara tidak boleh luput dari azas hukum yang ada."

Banyak Pihak Yang Diduga Terlibat Kasus Ini
Anhar Nasution, Ketua Umum LBH Fakta

Ketua Umum LBH Fakta Anhar Nasution mendorong Kepolisian senantiasa bertin­dak sesuai konstitusi. Bukan menentukan langkah berdasar­kan tekanan atau intervensi pihak tertentu.

"Dengan prinsip penega­kan hukum yang profesional, Kepolisian khususnya penyidik tidak bisa diintervensi oleh siapapun," katanya.

Dengan dasar itu, otomatis langkah atau upaya hukum yang ditentukan penyidik, dilandasi konstitusi atau keten­tuan hukum yang berlaku.

Hanya saja, lanjut dia, penyidik tidak boleh kaku dalam menentukan proses hukum. Biar bagaimanapun, proses penegakan hukum senantiasa bersentuhan dengan faktor lain, seperti keamanan, sosial, ekono­mi, dan politik.

"Jadi, penyidik sepatutnya piawai memilah dan menentu­kan langkah hukum menuju ke arah yang ideal," ujarnya.

Dia menambahkan, pengusutan kasus dugaan korupsi kon­densat masih pada tahap awal. Dimungkinkan, pada tahapan lanjutan, baik di pertengahan maupun di akhirnya nanti, banyak pihak yang akan diduga terlibat.

Semuanya itu, sepatutnya, diperiksa secara obyektif. Jangan sampai memberikan pengecualian kepada pihak-pihak tertentu. "Di sinilah kapasitas atau kemampuan penyidik kasus ini, maupun pimpinan Kepolisian diukur."

Dengan kata lain, momentum penanganan kasus ini seyogyanya dioptimalkan Kepolisian. Dia mengingatkan, bila bukti-bukti untuk menetapkan status tersangka baru sudah lengkap, Kepolisian tidak perlu mengu­lur-ulur waktu. ***