Komisi III DPR Boleh Garap RUU Perampasan Aset di Masa Reses

Dasco mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap dinamika publik yang menilai DPR tidak serius membahas RUU Perampasan Aset.

“Asalkan meminta izin sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Dasco dalam rapat paripurna DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 21 Juli 2026.

Pasalnya ada anggapan dan narasi di ruang publik bahwa DPR enggan membahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Padahal, kata dia, DPR sedang membahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

“Padahal ini sudah dua bulan lebih berjalan, partisipasi publik di Komisi III terus berjalan,” pungkas Dasco.