Pratikno: Sebelum Anggota DPR Reses, Kita Akan Memiliki Kapolri Definitif

 
DPR yang dikomando Setya Novanto segera membahas pen­calonan itu. Dalam fit and proper test nanti diyakini Komisi III DPR akan menerimanya.

Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) Pratikno meng­klaim jika pengajuan Plt Kapolri Komjen Badrodrin Haiti sebagai calon Kapolri kepada DPR su­dah tidak ada masalah.

"Presiden cuma menjelaskan alasannya, ya fraksi-fraksi di DPR menyampaikan konsen­nya. Selanjutnya akan diproses sesuai peraturan perundangan," kata Pratikno.

Pratikno merasa yakin DPR tidak akan melakukan penolakan terhadap Komjen Badrodin Haiti menjadi Kapolri. Presiden su­dah menjelaskan alasan kenapa Komjen Budi Gunawan tidak dilantik menjadi Kapolri.

Berikut kutipan selengkap­nya:

Apakah ada protes dari DPR mengenai calon Kapolri Badrodin Haiti?
Tidak. Tidak ada protes dan penolakan dari para pimpi­nan DPR saat Presiden Jokowi menjelaskan maksud pengajuan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kapolri. Nggak ada protes, ada pertanyaan ke­mudian Presiden merespons.

Jadi tidak ada pertentangan antara Presiden dan DPR?
Ya. Tidak ada pertentangan dalam pertemuan itu. Hal terse­but terjadi, karena DPR dan pemerintah telah sepakat agar Kapolri yang baru segera ter­pilih. Semuanya damai-damai dengan suasana kekeluargaan saling menjelaskan. Ya kami kan concern-nya sepakat perlu Kapolri yang definitif.

Terkait dengan dengan fit and proper test terhadap Badrodin Haiti?
Ya saya berharap agar proses tersebut segera dijalankan oleh DPR RI. Namun demikian, kami tidak membahas mengenai fit and proper test dengan para anggota DPR RI. Tadi Komisi III DPR juga akan mempercepat prosesnya.

Saya kira sebelum masa reses anggota DPR, kita akan punya Kapolri yang definitif dari hasil keputusan DPR.

Sebab, semua pihak sepakat agar ada Kapolri yang definitif. Saya yakin semuanya berjalan lancar dan damai-damai saja.

Selain membahas masalah Kapolri, apa lagi dibicarakan dalam pertemuan itu?
Kami membahas menge­nai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Intinya DPR men­dorong presiden percepat imple­mentasi APBN. Daya serap anggaran dipercepat. ***