Balai Pustaka Tetap Cetak Buku Pelajaran Semester II

Satu per satu truk kontainer ke­luar dari Unit Percetakan II Balai Pustaka di Kawasan Industri Pu­logadung, Jakarta Timur. Seorang kernet truk turun dari kabin truk menghampiri pos jaga di sebelah gerbang. Untung, satpam di pos itu sigap membuatkan surat ja­lan. Dengan surat berwarna biru yang telah ditandata­nganinya, truk bisa memulai perjalanan mengantar muatan.

"Truk bawa buku. Mau (diki­rim) ke Sumatera" Ungkap Un­tung. Masih menurut Untung, buku yang dikirim itu adalah bu­ku pelajaran semester dua untuk s­e­kolah dasar (SD).

PT Balai Pustaka adalah salah satu pencetak buku-buku pelaja­ran yang mengacu kepada Kuri­ku­lum 2013. Perusahaan yang berstatus BUMN itu meme­nang­kan tender pencetakan buku pe­lajaran SD semester dua di tiga re­gional. Yakni Regional 3 yang meliputi wilayah Sumatera Utara II (Labuhan Batu, Mandailing, Tapanuli, Nias, Sibolga dan Gu­nung Sitoli). Kemudian Regional 8 meliputi Provinsi Jambi dan Beng­kulu. Berikutnya Regional 15 yang meliputi wilayah Jawa Barat II (Sukabumi dan Cianjur).

Untuk pencetakan buku pela­ja­r­an SMP, Balai Pustaka hanya memenangkan tender di Regio­nal 4 yang meliputi Provinsi Bangka Belitung dan Sumatera Selatan. Jika digabungkan, Balai Pustaka bertanggung jawab un­tuk men­cetak buku pelajaran SD-SMP dan mendistribusi­kan­nya ke 53 kabupaten/kota.

Dalam kontrak senilai Rp 59 mi­liar yang diteken dengan Lem­baga Kebijakan Pengadaan Ba­rang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ba­lai Pustaka berkewajiban men­cetak 4,7 juta eksemplar buku pe­lajaran dan mendistribusikan pa­ling lambat Januari 2015, ber­te­pa­tan dengan dimulainya se­mes­ter genap tahun ajaran 2014-2015.

Setelah kontrak diteken Okto­ber lalu, BUMN ini hanya punya waktu sekitar dua bulan untuk mencetak dan mendistribusikan buku ke empat regional. Pen­ce­takan buku pun dikebut siang-malam.

Setiap hari, Untung membua­t­kan delapan surat jalan untuk truk yang akan mengirim buku ke se­jumlah daerah. "Pekerjaan tam­bah banyak. Sering keluar-ma­suk truk," kata Untung.

Bukan hanya truk yang keluar-masuk, ratusan tenaga harian le­pas menyemut memasuki pe­rc­e­ta­­kan menjelang pergantian jam kerja (shift). Untuk memenuhi ke­wajiban mencetakan 4,7 juta buku dalam tempo pendek, Balai Pus­taka merekrut 500 te­naga kerja tambahan. Mereka di­upah harian.  

Para tenaga harian lepas itu di­ba­gi ke dalam dua shift. Ada yang masuk kerja pada shift pertama yang berlangsung dari pagi hing­ga sore. Sebagian lagi masuk ker­ja pada shift kedua: dari sore hing­­ga pagi. "Sering keluar-ma­suk pekerja," kata Untung.

Direktur Utama PT Balai Pus­taka Saiful Bahri m­e­ngung­kap­kan, telah menyelesaikan pe­n­ce­ta­kan lebih dari 2 juta buku dari to­tal kewajiban 4,7 juta buku.

"Sisanya, masih proses penger­jaan," ujar Saiful saat melepas pe­ngiriman buku Kurikulum 2013 Semester II di kantornya, 4 De­sem­ber lalu.

Saiful menjelaskan, pola kerja yang dilakukan Balai Pustaka da­lam mencetak buku seperti ban berjalan, yakni semuanya dilaku­kan secara simultan. Sehingga ke­tika buku sudah siap dikirim un­tuk kabupaten/kota, petugas langsung menyiapkan surat jalan untuk pengiriman, baik melalui jalur darat maupun laut.

"Kami juga sudah melakukan ker­ja sama untuk pengiriman ja­lur laut dan darat dengan kontrak kepada pihak ekspedisi dari gu­dang penyimpanan ke gudang tujuan," ucap Siaful.

Balai Pustaka tetap melakukan pencetakan buku meski Menteri Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan Anies Baswedan telah menghentikan penerapan Kurikulum 2013 secara nasional.

Kurikulum 2013 tetap diprak­tek­kan di sekolah-sekolah yang tel­ah ditunjuk menjadi per­con­to­han. Kementerian akan menge­va­luasi penerapan kurikulum baru ini di sekolah-sekolah itu se­be­lum diberlakukan secara na­sio­nal.

"Evaluasi tidak akan me­m­pe­ngaruhi pengadaan buku, ka­rena kontrak cetak bukunya su­dah ada," anggap Saiful.

Keputusan penghentian pene­ra­pan Kurikulum 2013 secara na­sional dituangkan dalam Pera­tu­ran Menteri Pendidikan dan Ke­bu­dayaan (Permendikbud)­ No­mor 160 Tahun 2014 tentang Pem­berlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013.

Pasal 1 Permendikbud itu me­nyatakan, satuan pendidikan da­sar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama pa­da Tahun Pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurik­u­lum Tahun 2006 mulai semester ke­dua Tahun Pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk mel­ak­sa­na­kan Kurikulum 2013.

Pasal 2 menyebutkan, satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksa­na­­­kan Kurikulum 2013 selama 3 se­mester tetap menggunakan Ku­­ri­kulum 2013. Sekolah-seko­lah itu merupakan satuan pendi­dikan rintisan penerapan Ku­ri­ku­lum 2013.

Peraturan menteri tersebut di­tetapkan pada 11 Desember 2014 dan mulai berlaku efektif pada tanggal diundangkan oleh Men­teri Hukum dan Hak Asasi Ma­nusia, yaitu pada 12 Desember 2014.

Pemerintah Habiskan Rp 1,2 T Untuk Buku Kurikulum 2013

Pemerintah telah menge­luar­­kan dana Rp 1,2 triliun untuk men­­cetak mencetak buku pela­jaran Kurikulum 2013. Dana ce­tak buku itu dikucurkan lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khu­sus (DAK).

Proses pengadaan buku oleh penerbit maupun percetakan su­dah dilakukan melalui lelang. Pembayarannya tak lagi dilaku­kan pemerintah pusat.

"Dilelang itu, tidak ditunjuk," ujar Ibnu Hamad, Juru Bicara Ke­menterian Pen­di­di­kan Dasar, Menengah dan Kebudayaan.

Ibnu menjelaskan, proses pe­ngadaan buku tersebut dilakukan melalui dua tahap. Yaitu, semes­ter pertama, dan kedua. Dana pe­ngadaannya sudah didis­tri­bu­si­kan ke daerah-daerah.

"Berapapun besar dananya, itu tidak di Kementerian. Itu di se­ko­lah-sekolah. Jadi caranya dana untuk pengadaan buku itu di­dis­tribusikan melalui dana BOS, atau DAK. Jadi Dananya sudah di­transfer ke daerah," kata Ibnu, sembari menjelaskan bahwa se­kolah-se­kolah kemudian meme­san buku menggunakan dana BOS ke pe­ner­bit-penerbit yang sudah me­menangkan lelang. Itu untuk pengadaan buku se­mester I.

Direktur Utama PT Ba­lai Pu­staka Saiful Bahri me­ng­ung­kapkan, untuk buku pela­jaran se­mester I pihaknya m­e­la­ku­kan penagihan langsung ke se­kolah-sekolah yang menerima ki­riman buku dari BUMN ini.

"Memakai dana BOS ini men­jadi kendala karena perce­tak­an dengan penerbitan ber­beda. Ar­ti­nya, percetakan ja­rang punya (kantor) di kabu­paten. Tidak se­perti penerbit­an," ujar Saiful saat pelepasan pengiriman buku Ku­rikulum 2013 semester II di pe­r­cetakan Balai Pustaka, Kawasan Indus­tri Pulogadung, Jakarta Ti­mur pada 4 Desember lalu.

Untuk pengadaan buku se­mes­ter II menggunakan dana DAK yang sudah dikucurkan ke dae­rah. "Proses pena­gihan pem­­ba­yaran­nya di Disdik. Un­tuk distri­busi­nya, kami beker­ja sama de­ngan mitra lokal ka­re­na jang­kau­annya lebih efektif dan cepat. Pembayaran buku melalui DAK lebih kecil risik­o­nya di­ban­ding­kan dana BOS," paparnya.

Saiful bilang, distri­busi buku Kurikulum 2013 se­mester II te­rus berjalan, walau­pun pene­rap­an kurikulum ini sedang di­eva­luasi pemerintah. Distribusi buku tidak akan dihentikan ka­rena kontrak sudah ditanda­tangani pada Okto­ber 2014.

"Sebanyak 9.060 se­ko­lah di 53 kabupaten/kota telah menan­da­ta­ngani kontrak dengan per­cetakan Balai Pustaka," jelas Saiful.

Balai Pusat Rekrut Pekerja Tambahan, Diupah Harian
Waktu Cetak Buku Semester II Mepet

Mendapat order pencetakan jutaan buku pelajaran Kuriku­lum 2013 untuk SD dan SMP membuat Unit Percetakan II Balai Pustaka di Jalan Rawa Gatel Nomor 17, Kawasan In­dustri Pulogadung,  menggeliat lagi. Sudah sekian lama lem­ba­ga yang berdiri pada zaman Be­landa ini terpuruk.

Balai Pustaka yang berstatus BUMN ini mengalami masa ke­jayaan pada era Orde Baru. Saat itu, Balai Pustaka ditunjuk De­par­temen Pendidikan dan Ke­bu­­dayaan untuk mencetak buku pelajaran dari tingkat SD hing­ga SMA. Siswa SD dekade 1980-an tentu tak asing dengan buku pe­lajaran membaca yang di da­lam­­nya terdapat tokoh "Budi". Buku itu terbitan Balai Pustaka.

Seiring merebaknya perce­ta­kan swasta, Balai Pustaka pun kalah bersaing. Dampaknya BUMN ini kerap merugi. Ber­ba­gai aset pun dilego untuk me­nutupi keuangan yang defisit.

Untuk memperbaiki kinerja Balai Pustaka, Kementerian BUMN memasukkannya seba­gai "pasien" Perusahaan Pe­nge­lola Aset (PPA). Bertahun-ta­hun sejak itu, keuangan BUMN ini ma­sih berdarah-darah. Tetap ru­gi meski tak lagi meng­gunung.

Pegawai rendahan seperti Un­tung yang bertugas di pos di gerbang Unit Percetakan II pun mengetahui jatuh-bangun pe­ru­sa­haan tempatnya meng­gan­tung­kan nafkah.  

"Dulu kita punya dua per­ce­ta­kan. Sekarang tinggal ini (Unit Percetakan II), Unit I su­dah dijual," bisik Untung. Unit Percetakan I terletak di Kavling J Nomor 15 Jalan Pulo Kam­bang masih di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.

Sebelumnya, Balai Pustaka menjual kantor pusatnya di Ja­lan Gunung Sahari untuk mem­peroleh dana segar. "(Sekarang) selain untuk percetakan, peja­bat­nya kebanyakan ngantor di sini (Unit Percetakan II)," kata Untung yang sudah lima tahun bergabung di Balai Pustaka.

Akankah Balai Pustaka bisa kembali gemilang lantaran da­pat order mencetak buku pela­jaran sekolah? Balai Pustaka mendapat kontrak untuk men­cetak 4,7 juta buku pelajaran se­mester II Kurikulum 2013.

Semester II akan dimulai Ja­nuari 2015. Sementara kontrak mencetak buku baru ditan­da­ta­ngani pada Oktober 2014. Jum­lah karyawan percetakan yang hanya berjumlah 100 orang tak sanggup menyelesaikan penc­e­takan juta buku dalam tempo dua bulan. Balai Pustaka pun me­rekrut 500 tenaga harian le­pas. Mereka diupah harian.

Dari pagi hingga pagi lagi, Unit Percetakan II ini ramai de­ngan aktivitas pekerja. Mesin cetak berputar 24 jam non stop. "Sering keluar-masuk pekerja. Tapi senang karena di perceta­kan ramai lagi," ujar Untung.

Di gerbang yang dijaganya truk kontainer keluar-masuk. Sore hari saat Rakyat Merdeka berkunjung, truk-truk kembali ke percetakan untuk melapor te­lah mengirim buku ke tujuan.

Untung mengungkapkan, ra­tu­san pekerja tambahan dida­tang­kan tidak jauh dari perce­ta­kan ini. Menurutnya, Balai Pus­taka sudah biasa merekrut tenaga tambahan jika mendapat order mencetak buku dalam jum­lah besar. "Tidak sulit cari te­naga kerja," ujar Untung.

Belasan sepeda motor ter­li­hat parkir di sisi kanan satu-satunya percetakan milik Balai Pus­taka yang tersisa ini. Ken­da­raan roda itu milik warga se­kitar yang direkrut sebagai te­naga harian lepas.

Para tenaga harian lepas itu diupah Rp 100 ribu per hari. De­ngan merekrut 500 tenaga ha­rian lepas, Balai Pustaka per­lu merogoh kocek sedikitnya Rp 50 juta per hari. ***