Fahri Hamzah: Di Dewan, Orang Berkelahi Juga Bekerja Karena Bawa Kepentingan

Tapi bagi Wakil Ketua DPR Fah­ri Hamzah yang biasanya lan­tang mengkritisi, malah memuji cara Presiden Jokowi menarik investor tersebut.

”Saya kira itu bagus ya, itu kan cara seorang pebisnis. Be­­­liau itu mengambil alih pe­ran BKPM (Badan Koordinasi Pena­na­man Modal). Itu mena­rik,’’ ka­ta Fahri Hamzah kepa­da Rak­yat Merde­ka, Jumat (21/11).

Jokowi beberapa waktu lalu meng­hadiri sejumlah forum in­ternasional. Yakni KTT APEC, KTT ASEAN, dan G-20. Di situ, Presiden mempromosi­kan In­do­ne­sia dan mengundang pihak luar untuk menanamkan investasi.

Cara lugas seperti itu dikritik se­­bagian kalangan, Presiden Jo­­ko­­wi dianggap menjual” ne­ga­ra kepada pihak asing.

Fahri Hamzah justru mendu­kung. Kata dia, cara lugas Presi­den seperti itulah yang perlu diti­ru Kepala BKPM untuk menarik investor.

Kepala BKPM harus lebih agresif dari presiden. Sebab,  Pak Jokowi sudah menunjukkan cara ngomong ke luar untuk menarik investor,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Banyak yang menganggap Presiden menjual negara, ini bagaimana?
Menjual negara dalam penger­tian mengundang investasi, itu ya. Kenyataannya kita perlu investasi dan kita punya undang-undang investasi. Jadi tidak bisa dilarang cara Pak Jokowi itu cara bisnismen.

Tidak ada salahnya. Yang pen­ting, harus ada kebijakan tentang evaluasi terhadap investasi itu.

Yang kita perlukan pembangu­nan Indonesia, bukan pembangu­nan di Indonesia.

Bedanya apa?
Kalau pembangu­nan Indo­nesia itu, rakyatnya yang diba­ngun, In­donesia  yang diba­ngun. Kalau pembangunan di In­donesia artinya uang datang dari luar, atau kadang-kadang datang dari uang kita dibawa oleh orang luar, dia keruk sum­ber daya kita dan kita hanya jadi buruh doang, begitu ada un­tung dia ba­wa lagi keluar, itu saja yang perlu dievaluasi.

O ya, bagaimana kiner­ja DPR selama ini?
Pada dasarnya tugas dewan sebetulnya mengawasi pemerin­tah. Tahun ini anggaran sudah se­le­sai. Tidak ada lagi isu anggaran sampai APBN bulan Februari.

Dalam menjalankan tugas pengawasan itu, dewan meng­gunakan hak-haknya, baik ter­buka didalam ruang publik mau­pun didalam ruang rapat.

Hampir dua bulan ini, DPR ribut-ribut saja, ini bagai­mana?
Apapun yang dilakukan oleh de­wan itu, fungsi-fungsinya jalan se­betulnya. Misalnya, saya meng­­kritik kartu Indonesia sehat, be­rarti saya menjalankan fungsi saya.  Kerjaannya memang ngo­mong. Kekuatan dewan itu dari mulutnya. Dalam bahasa Peran­cis parle arti­nya bicara. Jadi mu­lut doang.

Di dewan itu, orang berke­la­hi juga bekerja, karena dia mem­bawa satu kepentingan dan kepen­tingan itu dianggap lebih baik buat rakyat. Dari awal saya katakan, kenapa tidak membiar­kan KMP saja yang memimpin legislatif. Tapi banyak kan yang tidak setuju, tidak bisa begitu. Padahal,  kalau KMP memimpin legislatif, bagus bagi rakyat.

Kenapa?
Karena KMP bisa mengontrol kinerja eksekutif. Semakin kuat kita mengontrol eksekutif pasti kerjanya lebih baik dan lebih transparan.

Sikap saya ini, artinya berteng­kar dengan teman-teman KIH da­lam rangka kita melakukan pe­nga­wasan yang ketat agar baik.

Anggota DPR semakin beran­tem akan semakin baik, jus­tru yang perlu dicurigai itu seperti za­man Orde Baru. Anggota DPR diam, tapi di belakang kong­kalikong.

Yang perlu dicurigai lagi adalah anggota dewan yang tidak bijak, tidak ada gerakan, tidak ada ilmu, tidak ada advokasi.

Rakyat kan ngomongnya begi­ni: saya colok (pilih) kamu. To­long awasi pemerintah itu, pakai mulutmu itu. Rakyat kasih uang ke Presiden Rp 2.039 tri­liun, awa­sin itu. Begitu kira-kira kata rakyat sewaktu milih kami.

Selama DPR ribut, anggota dewan dinilai makan gaji buta, ini bagaimana?
Kalau ada yang bilang dewan tidak bekerja, itu salah. Anggota DPR kerja kok. Ribut-ribut itu kerja. Sebab, kita berjuang untuk kebaikan yang kita yakini. Yang bilang makan gaji buta itu salah. Sebab,  tidak ada gaji buta, karena kami semuanya bekerja. Kalau kita lihat uang, ada gambar orang­nya dan tidak ada yang buta kan, he-he-he. ***