E-KTP Distop, Warga Pake KTP Kertas Lagi

Di meja pelayanan, warga dimin­ta menunjukkan surat pengantar dari kelurahan sebelum diminta an­tre untuk mendapatkan pela­yan­­an. Boy, warga Kelapa Dua, Ka­bupaten Tangerang, turut an­tre di tempat duduk yang dise­dia­kan. Ia hendak mengurus KTP baru setelah pindah domi­sili dari Ka­bupaten Tangerang ke Ko­ta Ta­nge­rang. Surat kete­rang­an pindah domisili dari RT, RW hingga ke­lurahan dibawa.

KTP lamanya yang sudah ber­model e-KTP ditarik ketika me­mu­­tuskan pindah dari Kabupa­ten Tangerang. Sebagai ganti­nya, dia diberi surat pengantar untuk me­ngurus KTP baru di wilayah tem­pat tinggal sekarang.

Menanti kurang 30 menit, nama Boy dipanggil petugas pria di meja pelayanan. Berbagai su­rat pengantar untuk membuat KTP diperiksa. Ia kemudian di­minta ma­suk ke ruang rekam data. Me­masuki pintu yang se­lalu terbuka, di dalamnya tam­pak seperti ruang studio foto.

Dua meja tersedia untuk pen­dataan permohonan KTP baru mau­pun perpanjangan. Tak lang­sung dilayani, pria berusia 27 ta­hun yang kini tinggal di rumah mertua itu kembali antre di bang­ku panjang. Antreannya tak ba­nyak. Hanya tiga orang.

Se­telah dua orang selesai re­kam da­ta, tiba gilirannya. Sidik jari, tan­da tangan hingga retina mata dipindai. Proses terakhir foto diri se­tengah badan dengan latar be­lakang warna yang sudah disiap­kan. Mulai dari antre hing­ga foto tak sampai 10 menit.

Usai rekam data, petugas di ruang itu memintanya kembali be­berapa hari lagi untuk meng­ambil KTP. Sebelum pergi, pe­tu­gas pe­rempuan yang merekam da­ta menjelaskan bahwa KTP-nya bu­kan berbentuk e-KTP. Tapi KTP biasa dengan bahan dari kertas.

Merasa heran, Boy bertanya, Terus tadi tangan sampai scan retina buat apa?” tanyanya.

Untuk pendataan saja. Atur­annya begitu sejak November,” ujar petugas berkerudung merah jambu itu.

Tidak ingin antrean perekam­an data macet, Boy meninggal­kan ruang­an itu. Ia tak memper­ma­sa­lahkan bakal diberi KTP kertas. Yang penting dia bisa pu­nya kartu identitas diri.

Pemantauan Rakyat Merdeka, pembuatan KTP baru di kantor yang beralamat di Jalan Pram­ban­an I, Kota Tangerang itu cukup ba­nyak. Jumlahnya hingga pu­luh­an permohonan untuk KTP baru. Asalkan pemohon mem­bawa pengantar dari kantor enam kelurahan yang berada di bawah Kecamatan Cibodas, KTP baru akan diterbitkan.

Benny, operator perekaman data KTP di Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, meng­atakan, sejak awal bulan pemohon KTP baru akan diberi KTP model ker­tas. Alasannya, pemerintah pu­sat menghentikan pencetakan e-KTP. Kita keluarin KTP re­gular sam­pai akhir tahun saja,” se­butnya.

Ia menandaskan, KTP kertas itu juga resmi. Jika nanti pe­me­rin­tah melanjutkan pencetakan e-KTP, KTP model akan ditarik. Ditukar dengan e-KTP. Untuk men­dapatkan e-KTP, warga tak perlu rekam data lagi. Sebab, da­tanya sudah diambil ketika me­ngurus di kantor kecamatan ini.

Datanya disimpan dan dikirim ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota,” ujar Benny.  

Untuk diketahui, Menteri Da­lam Negeri Tjahjo Kumolo me­mu­tuskan menghentikan semen­tara pembuatan e-KTP. Program itu tengah dievaluasi. Pemerin­tah daerah diminta untuk mener­bit­kan KTP kertas untuk warga yang membuat kartu identitas baru maupun perpanjangannya.

Menjalankan instruksi dari pusat, Pemerintah Kota Tange­rang pun kembali mem­per­la­ku­kan KTP kertas.

Jadi kita pakai KTP manual dulu untuk war­ga yang baru bikin KTP ataupun yang memperpan­jang KTP-nya. Ini sampai me­nunggu kepastian dari pemerin­tah pusat kapan sistemnya ber­jalan lagi,” ujar Kepala Dinas Ke­pendudukan dan Catatan Sispil Kota Tange­rang Erlan Sutarlan.

Pihaknya tetap melakukan pe­rekaman data pemohon KTP ka­rena pemerintah pusat hanya menghentikan pencetakan e-KTP. Perekaman tetap kita laya­ni. Cuma kalau sekarang sampai akhir Desember fisik e-KTP tidak akan dicetak. Kalau dulu kan se­telah perekaman, langsung dice­tak oleh pemerintah pusat meski me­nunggu agak lama,” jelas Erlan.

Erlan mengungkapkan, warga Kota Tangerang yang belum me­lakukan perekaman e-KTP se­banyak 273 ribu jiwa.  Sedangkan yang sudah melakukan pere­kam­an, namun belum mendapatakan e-KTP sebanyak 26 ribu orang.

Erlan berharap, ada kejelasan dari pemerintah pusat mengenai program e-KTP ini. Termasuk pe­nye­rahan kewenangan pence­tak­an e-KTP sepenuhnya ke peme­rin­tah daerah.

Rencananya kan akhir Okto­ber perekaman dan pen­cetakan e-KTP diserahkan ke dae­rah. Tapi sampai saat ini be­lum karena di­hentikan sementara oleh pusat. Harapan kami, kalau mau dise­rahkan sudah tiak ada per­masa­lahan lagi, karena ma­syarakat membutuhkan KTP un­tuk keper­luan administrasi,” ujarnya.

Mobil Rusak Perlu Turun Mesin Dan Ganti Oli Dulu...”
Ini Alasan Mendagri Stop E-KTP

Menteri Dalam Negeri (Men­­dagri) Tjahjo Kumolo me­ngatakan, program e-KTP di­hentikan sementara untuk di­evaluasi. Tujuannya agar pe­lak­sa­­naanya dapat lebih baik di ma­sa pemerintahan Jokowi-Ju­suf Kalla.

 E-KTP bukan distop. Tapi di­evaluasi. Ini kan ada masalah hu­kum sekarang. Ya sudah, ma­ri kita cek. Di mana perma­sa­la­h­annya,” kata Tjahjo di Ge­dung Kemendagri, Jakarta.

Tjahjo mengungkapkan, pan­dangan tersebut dengan meng­ibaratkan dengan kondisi se­bu­ah kendaraan. Apabila ken­da­raan dinyatakan tengah me­ng­alami kerusakan, maka perlu diperbaiki terlebih dahulu agar dapat melaju lagi.

Ibarat mobil rusak, itu kan ha­rus turun mesin dulu atau ganti oli misalnya. Nah kalau su­dah baik, maka dapat ber­jalan kem­bali. Jadi pasti itu akan kita te­ruskan, kan sudah banyak yang beredar, banyak yang be­lum. Akan kita tata lagi,” katanya.

Sebagaimana diketahui, e-KTP untuk pertama kalinya diterbitkan pada 1 Oktober 2011 de­ngan tujuan penertiban ad­mi­nistrasi kependudukan berbasis elektronik.

Namun dalam per­ja­lanannya, Komisi Pem­be­ran­tasan Korupsi (KPK) menilai ada masalah. Hingga kemudian menetapkan Direktur Penge­lola Informasi Administrasi Ke­pen­dudukan Direktorat Jenderal Kependu­dukan dan Catatan Si­pil, Ke­mendagri, Sugiharto se­bagai tersangka.

Dia diduga melakukan per­buat­an melawan hukum penya­lah­gunaan wewenangnya yang me­ngakibatkan kerugian negara di proyek yang menyedot ang­gar­an hingga Rp 5,8 triliun tersebut.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah berharap, peng­hentian program e-KTP ini tak terlalu lama. Sejauh ini, kata dia, pihaknya sudah semaksimal mungkin mengimbau warga un­tuk merekam data untuk pem­buatan kartu identitas elektronik itu.  Pemkot Tangerang ingin menuntaskan (perekaman data) secara cepat sebelum tahun depan,” ujar Arif.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ta­ngerang Erlan Rustarlan meng­ungkapkan, penghentian se­men­tara program e-KTP juga untuk mengkaji pelimpahan pencetakan ke daerah. Jika se­belumnya pemerintah daerah hanya melakukan perekaman, nantinya seluruh proses akan diberikan kepada daerah.

Menurut dia, jika pemerintah daerah diberi wewenang tam­bahan untuk mencetak e-KTP, butuh anggaran tambahan. Se­lama ini untuk anggaran untuk e-KTP berasal dari APBN. Anggaran itu dikucurkan ke daerah-daerah.

Dari pusat hanya 1,57 miliar. Di satu sisi kami diminta aktif menjemput bola, sementara di sisi lain kami tidak punya biaya operasional,” tuturnya.

Rekam Data Dua Tahun Lalu, Belum Dapat E-KTP

Perwakilan 13 kecamatan beberapa kali bertemu dengan jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukca­pil) Kota Tangerang. Pertemu­an itu membahas rencana pe­mindahan pencetakan e-KTP dari pusat ke daerah.

Benny, operator perekaman data di Kecamatan Cibodas, Ko­ta Tangerang meng­ung­kap­kan, perwakilan kecamatan siap jika pencetakan e-KTP dilim­pahkan ke daerah.

Ia mengungkapkan, banyak war­ga Kota Tangerang yang belum menerima e-KTP. Pa­da­hal, mereka sudah merekam da­ta di kantor kecamatan. Ada yang rekam data tahun 2011 be­lum dapat e-KTP,” sebut Benny.

Pihaknya pun kerap dikom­plain warga yang tak kunjung me­nerima e-KTP walaupun su­dah lama melakukan rekam data. Menurut dia, jika pen­ce­tak­an dilimpahkan ke daerah, pen­distribusian e-KTP yang su­dah jadi bisa lebih cepat.

Benny menilai, pelimpahan itu akan berlangsung mulus jika se­belumnya dilakukan pem­ber­sihan data penduduk. Ia meng­ung­kapkan, di Kota Tangerang banyak pemilik KTP ganda. Ini men­jadi salah satu penyebab ke­sem­rawutan pendataan e-KTP di tingkat nasional. Server di ting­kat pusat akan error jika no­mor induk kependudukan atau tang­gal lahir seseorang memi­liki ke­samaan. Sebelum cetak e-KTP dilempar ke daerah, be­resin dulu soal data ganda,” tegasnya.

Rina, warga Cibodas me­nga­ku hingga kini belum dapat e-KTP. Ia merekam data dirinya di kantor kecamatan pada 2012. Selama belum dapat e-KTP, dia tetap memegang KTP kertas. Masa berlaku kartu identitas itu masih dua tahun lagi.

Perempuan berkerudung itu meng­anggap, tidak ada per­be­daan e-KTP dan KTP kertas. Sa­ma saja. Nanti kalau habis (masa berlakunya) saja diper­panjang,” ujarnya enteng. ***