Zulkifli Hasan: Setelah Damai, KMP Dan KIH Tak Boleh Saling Curiga Lagi

Politisi Partai Amanat Nasio­nal (PAN) ini optimistis, tiga fraksi yang belum menyerahkan nama diantaranya Fraksi PDIP, Hanura dan PKB untuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan dituntaskan paling telat minggu depan.

Itu hanya tinggal persoalan tekn­is, butuh waktu. Saya yakin Minggu depan selesai. Nasdem kan sudah kirim nama-nama­nya,’’ cetus Zulkifli Hasan kepada Rak­yat Merdeka di rumah dinas, Jalan Wi­dya Chandra IV, Jakarta, kemarin.

Pimpinan partai, lanjut bekas Menteri Kehutanan itu, terus ber­upaya membantu  menyele­saikan persoalan ini. Tujuannya agar tidak ada lagi dualisme di  DPR.

Apa kata rakyat bila DPR te­rus berpolemik yang berpotensi ter­ciptanya DPR anarkis. Kita ha­rus segera kerja,” tandasnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Meski telah rujuk, KMP dan KIH disinyalir masih saling curiga, ini bagaimana?
Setelah damai KMP dengan KIH,  tidak boleh terjadi saling cu­­ri­­ga lagi. Sudah bukan lagi saat­nya kita kubu-kubuan. Pe­milihan legislatif sudah usai, presiden dan wakil presiden juga sudah dilantik. Tidak perlu ada dualisme di lembaga perwakilan. Yang perlu dikedepankan saat ini adalah politik kebangsaan, bukan lagi politik praktis.

Apa yang harus dilakukan agar gesekan ini tidak kembali terjadi?
Tidak perlu lagi ada dinamika yang berorientasi terjadinya ke­lom­pok-kelompok. Seharusnya ber­orientasi terhadap isu. Yakni mana isu-isu tentang kebijakan yang pro rakyat dan mana yang tidak pro-rakyat, national interest lah intinya.

Bagaimana kita bisa menyikapi ke­bijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat kalau hanya berkutat da­lam persoalan kelompok. Dulu, partai pendukung peme­rin­tah bisa saja beralih menjadi oposisi peme­rin­tah demi kepen­tingan rakyat. Kita harus fokus di isu kebijakan pro-rakyat dan kepen­tingan nasional.

Langkah apa yang Anda lakukan untuk memperkuat peran MPR?
Periode lalu ketika dijabat oleh Bapak Taufik Kiemas peran ke­lem­bagaan MPR cukup berhasil. Itu harus kita lanjutkan. Sosia­lisasi empat pilar misalnya, itu adalah janji kebangsaan yang di­wujudkan menjadi perilaku da­lam kehidupan sehari-hari. Kita harus membumikan itu.

Apa tanggapan Anda terkait permintaan KIH untuk meng­hapus hak interpelasi DPR dalam UU MD3?
Interpelasi itu adalah hak mele­kat anggota DPR. Tidak boleh diambil oleh komisi, karena komisi itu hanyalah alat. Jangan direduksi.

Harga BBM bersubsidi naik, apa tanggapan Anda?
Soal subsidi BBM agar tepat sasaran, saya setuju. Bagaimana agar mobil-mobil mewah itu tidak ikut menikmati subsidi. Hanya saja yang saya perta­nya­kan kenapa pemerintah menaik­kan harga BBM sekarang. Kena­pa kenaikannya terlalu tinggi. Ini harus dijelaskan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga harus meminta persetujuan DPR terkait postur anggaran pascake­naikan harga BBM.

O ya, oknum TNI-Polri ben­trok lagi di Kepulauan Riau, tanggapannya?
Itu yang harus segera diselesai­kan. Kapolri dan Panglima TNI kita minta untuk bertindak cepat. Ini preseden buruk dalam ke­hidupan kebangsaan kita. Pa­dahal, TNI-Polri paham betul akan semboyan Sapta Margais, sejatinya harus menjadi teladan bagi masyarakat. ***