Komisi XI DPR RI telah menyetujui pagu indikatif Kemenkeu tahun anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurut Purbaya, besaran pagu yang diusulkan relatif sejalan dengan anggaran tahun 2026 setelah mempertimbangkan kebijakan efisiensi belanja pemerintah.
"Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja, di mana kementerian/lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya di tengah kebutuhan yang semakin meningkat," ujarnya di Jakarta, dikutip Kamis 18 Juni 2026
Dari total anggaran yang diusulkan, porsi terbesar dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum sebesar Rp45,519 triliun. Sementara itu, fungsi pendidikan memperoleh alokasi Rp3,996 triliun dan fungsi ekonomi sebesar Rp284,71 miliar.
Anggaran tersebut akan mendukung lima program utama Kemenkeu yang menjadi bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Selain membahas anggaran, Purbaya juga menyoroti upaya reformasi birokrasi yang sedang dijalankan Kemenkeu. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengurangi sekat atau silo antarsatuan kerja yang selama ini dinilai menghambat koordinasi.
Menurutnya, perbaikan koordinasi antarunit telah mempercepat kerja sama, termasuk antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sebelumnya kerap menghadapi kendala dalam sinkronisasi kerja.
"Jadi dulu banyak silo-silo, sekarang kita buka silo-silo itu agar direktorat bekerja lebih cepat. Misalnya dulu pajak dan bea cukai itu susah banget kerja samanya, sekarang sudah bisa dibereskan," kata Purbaya.
Di tengah ketidakpastian global, Purbaya menilai fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang kuat. Pada triwulan I 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali.
Hingga akhir Mei 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen secara tahunan. Sementara belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau meningkat 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi pembiayaan tercatat sebesar Rp379,4 triliun dengan defisit dan utang tetap dijaga dalam batas aman. Pemerintah juga terus mengoptimalkan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal.
Dari sisi tata kelola, Kemenkeu mencatat peningkatan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari 4,46 pada 2024 menjadi 4,7 pada 2025. Selain itu, Kemenkeu kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut.
"Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika pada tahun 2027," tutur Purbaya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperkuat transformasi kelembagaan dan tata kelola fiskal sebagai bagian dari persiapan menghadapi tantangan ekonomi tahun 2027. 
BERITA TERKAIT: