Zulkarnaen: Kami Sudah Surati Menteri Amir Agar Bebas Bersyarat Koruptor Dievaluasi

”Kami kecewa atas pembe­bas­an bersyarat sejumlah tahanan ko­­ruptor yang sudah dilakukan Ke­­menkumham,’’ tegas Wakil Ke­­­tua KPK Zulkarnaen kepada Rak­yat Merdeka.

Seperti diketahui, dalam ca­tat­an Indonesia Corruption Watch (ICW) selama pemerintahan SBY ter­catat ada 38 koruptor yang di­berikan pembebasan bersyarat. Me­reka terdiri dari 31 koruptor yang ditangani KPK dan 7 korup­tor oleh Kejaksaan.

Terpidana kasus korupsi yang terbaru mendapatkan pem­be­bas­an bersyarat adalah Hartati Mur­da­ya dan Anggodo Widjojo.

Zulkarnaen selanjutnya me­nga­takan, keputusan Kemen­kum­ham memberikan pembebasan ber­syarat kepada terpidana ko­rupsi itu sepertinya kurang meng­hargai jerih payah aparat penegak hu­kum dalam menangkap ko­ruptor.

”KPK susah payah menangkap setiap koruptor. Rasa kecewa ten­tu ada. Kami sudah bekerja keras se­jak dari proses operasional, pe­nye­lidikan dan penyidikan,’’ papar­nya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Adakah unsur politis dalam pemberian remisi?
Perlu pendalaman untuk me­nyim­pulkan itu. Bisa dilihat dari profile orangnya. Adakah dis­kri­minasi di sana. Tidak bisa asal ngo­mong, harus ada pendalaman dan penelitian yang memadai.

Apa yang dilakukan KPK?
Kami sudah mengirimkan surat kepada Menkumham agar me­la­kukan evaluasi pemberian remisi dan pembebasan bersyarat ke­pa­da para setiap tahanan. Karena ke­­jahatan korupsi merupakan ke­jahatan yang luar biasa. Per­la­ku­kannya jangan disamaratakan. Apalagi ancaman pidana terha­dap koruptor sangat rendah.

Kami sudah bekerja keras sejak dari proses operasional, penye­li­dik­an dan penyidikan. Bahkan saksi yang terancam kese­la­mat­annya, kami lindungi. Semuanya di­la­kukan dengan biaya yang cu­kup besar yang bersumber dari ne­gara.

Banyak anggaran negara yang tersedot dalam mena­nga­ni kasus korupsi?
Ya. Setiap orang yang diproses secara hukum bukan tanpa biaya. Anggaran negara banyak tersedot untuk pengusutan kasus korupsi.

Kan jabatan Amir Syamsud­din selaku Menkumham sudah mau habis?
Tentu harus ada persiapannya dari sekarang. Apa yang bisa dila­kukan dalam waktu singkat, me­ne­ngah dan panjang. Ada peren­ca­naannya, sehingga ke­jadian pem­­berian remisi kepada para ko­rup­tor tidak akan mudah terjadi di masa depan.

Berarti revisi Undang-un­dang Tipikor sa­ngat mendesak?
Ya. Revivi Undang-Undang Ti­pikor men­de­sak dilakukan. Itu merupakan re­view dari konvensi PBB. De­ngan diprioritaskan re­visinya, maka ko­ruptor disesuai­kan dan diper­be­rat hukumannya. Jang­kauannya juga diperluas.

Selama ini, apa seimbang uang yang dikorup dengan hu­kum­an yang diterima koruptor?
Tidak. Kerugian negara tidak se­imbang dengan apa yang disita oleh negara. Begitu juga dengan hu­kuman yang diterima koruptor. Ber­dasarkan hasil survei se­pan­jang 2008 sampai 2011, tuntutan yang dikabulkan oleh pengadilan hanya 44 persen. Sedangkan yang in­ckrah hanya 4 persen.

Apakah persoalan ini akan disampaikan kepada Jokowi-JK?
Belum sampai ke sana. Karena persoalan itu sudah lebih detail. Ka­mi hanya akan menyampaikan hal-hal yang pokok dan teknis saja.

Kapan KPK akan bertemu dengan Jokowi-JK?
Saya belum tahu tanggal pasti­nya. Kemungkinan dalam waktu dekat.

Kalau dengan tim Jokowi-JK?
Itu juga mungkin dalam waktu dekat. Yang bertemu nanti hanya pe­jabat struktural di bidang pen­cegahan.

Kenapa?
Karena yang bekerja itu me­mang staf utama. Kalau pimpin­an kan urusan yang strategis. Nanti jika dari hasil pertemuan memang diperlukan kehadiran pimpinan, maka kami akan hadir.

Sudah ada komunikasi de­ngan tim transisi?
Komunikasi sudah jalan de­ngan baik. Per­kem­bangan ter­akhir, responsnya sepertinya disetujui.

Apa sih yang akan disam­paikan KPK?
Kami ingin mengetahui buku putih yang memuat 8 agenda. Se­jauh mana dikomunikasikan de­ngan tim transisi dengan pen­ca­pai­an ke depan. ***