Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Wajib Senam Pagi, Absensi Pake Kartu Tanda Pengenal

Ngintip “Sekolah Legislatif” Partai Nasdem

Jumat, 22 Agustus 2014, 11:00 WIB
Wajib Senam Pagi, Absensi Pake Kartu Tanda Pengenal
Partai Nasdem
rmol news logo Masih mengantuk, Hasan Aminuddin bergegas mandi usai salat Subuh. Ia tak mau terlambat mengikuti senam. Olahraga pagi adalah salah satu agenda yang harus dilakoni bekas bupati Probolinggo, Jawa Timur itu sebagai “siswa.”  Terpilih menjadi anggota Dewan, Hasan diwajibkan mengikuti “Sekolah Legislatif” yang digelar partainya, Nasional Demokrat (Nasdem).

Bersama 34 anggota DPR terpilih lainnya, sejak Rabu lalu, Hasan mendapat pembekalan kemampuan sebelum menjalankan tugas di Senayan. Selama empat hari, Hasan dan kawan-kawan menginap dikarantina di hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.

Pukul tujuh pagi, usai senam. Hasan kembali ke kamar. Beristirahat sejenak dan ganti pakaian batik biru, pukul 8 lewat, ia turun ke “ruang belajar”. Tempatnya di aula Batavia di lantai dua.

 Sebuah meja registrasi di tempatnya di depan pintu aula yang berbentuk bundar ini. Beberapa legislator antre absensi. Semuanya memasang tanda pengenal “Peserta” di saku kemeja.

Tak seperti kebiasaan di parlemen. Para wakil rakyat yang tak hadir, tidak bisa titip absen. Sesuai tata tertib “sekolah”, setiap memulai sesi pembelajaran, peserta diwajibkan menandatangani daftar hadir dan memindai kartu pengenal.

Di meja registrasi, panitia dilengkapi alat scanner identitas.  Alat ini akan berbunyi ketika kartu pengenal terdeteksi.

Layaknya sekolah, jika peserta tidak bisa menghadiri sesi pembelajaran karena suatu hal, harus membuat surat izin tertulis. Tingkat kehadiran peserta mengikuti kegiatan ini akan dinilai DPP Partai Nasdem. 

Usai mengisi daftar hadir, Hasan masuk ke aula. Bapak enam anak itu menenteng agenda kegiatan hari kedua yang diberikan panitia di meja registrasi.

Di dalam aula berukuran 10x15 meter, 35 kursi ditata tiga baris. Jumlah kursi ini sesuai dengan jumlah caleg yang berhasil melenggang ke DPR. Kursi pesera menghadap podium tempat pembicara membetikan materi. Dua layar putih besar dipasang mengapit podium. Layar ini untuk menampilkan slide materi sesi itu.

Hasan menempati meja yang terdapat papan namanya. Meski materi dimulai pukul 8.30, sepuluh menit sebelumnya semua peserta sudah menempati mejanya masing-masing.

Agenda belajar pagi itu adalah “Sistim Parlemen Indonesia dan Tata Kelembagaan Negara menurut UUD 1945”. Pembicaranya pakar hukum tata negara Prof Saldi Isra.

Di hari kedua, peserta harus mengikuti tujuh sesi. Setiap sesi berlangsung 1,5 jam. Peserta diberi dua kali waktu istirahat. Pada hari pertama, peserta mengikuti pembekalan sampai pukul 11 malam. Waktu untuk tidur paling lama enam jam.

Azan Dzuhur berkumandang. Sesi kedua disudahi. Usai salat, Hasan bersantai di ruang tamu di sisi kiri aula Batavia. Masih ada waktu 15 menit sebelum sesi ketiga dimulai.

Dia bergabung di meja yang ditempati Wakil Ketua DPP Partai Nasdem Siti Nurbaya dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Ferry Mursidan Baldan. Secangkir kopi dan sepiring kecil makanan ringan menjadi teman ngobrol. 

Ferry akan menjadi pembicara sesi ketiga. Membahas soal Badan Legislatif (Baleg), Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dan mekanisme legislasi di DPR.

Hasan menyebutkan jadwal Sekolah Legislatif sangat padat. Meski menginap di Ancol, dia tak sempat menikmati kawasan wisata ini. Meski begitu itu merasa mendapat manfaat mengikuti kegiatan. Paling tidak, dia bisa bertemu dengan koleganya satu fraksi di DPR. 

“Semua (anggota DPR terpilih) wajib ikut. Sekjen saja ikut jadi peserta,” ujar Amin.

Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella terpilih jadi anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu. Ia pun harus mengikuti Sekolah Legislatif ini.

Siti Nurbaya yang ditunjuk menjadi “kepala sekolah” menjelaskan,  Sekolah Legislatif ini digelar untuk memberikan pembekalan—baik teori maupun praktik—kepada kader Nasdem yang terpilih jadi anggota DPR.

Peserta tak dipungut biaya. Semua biaya untuk sewa kamar, sewa aula hingga konsumsi ditanggung partai. Namun, partai tidak menyediakan biaya transport untuk berangkat ke Jakarta maupun kepulangan peserta ke daerah masing-masing.

Partai, lanjut Siti, juga tak menanggung biaya laundry, mini bar dan penggunaan telepon di kamar hotel. Lima menit menjelang jam satu siang, Hasan beranjak dari kursinya. Ia menuju meja registrasi untuk mengisi daftar hadir dan memindai kartu peserta.

Suasana pembekalan sesi ketiga berjalan interaktif. Peserta tampak antusias menyimak materi yang diberikan Ferry. Juga mengajukan mengajukan pertanyaan-perntanyaan kepada politisi kawakan itu.

Serius tapi santai. Para peserta yang berasal dari berbagai kalangan seperti bekas kepala daerah, anggota DPD, dosen, hingga pengamat politik membuat dinamika di ruang belajar ini tampak hidup. Saat memberikan materi, Ferry memberikan pemahaman tentang sistim, struktur, prosedur, dan kultur di DPR.

Kemudian, penegasan misi perjuangan Partai Nasdem sebagai pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang akan dibentuk, membangun kesatuan jiwa, semangat dan etos fraksi di DPR, serta meningkatkan kemampuan menjalankan tugas anggota Dewan.

Dikarantina, Legislator Dilarang Bawa Asisten

Selama empat hari, 20-23 Agustus 2014, sebanyak 35 anggota DPR terpilih Partai Nasional Demokrat (Nasdem) wajib mengikuti sekolah legislatif di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Bahkan, para wakil rakyat itu menjalani karantina selama proses pendidikan ini.

Kepala Sekolah Legislatif, sekaligus Wakil Ketua DPP Partai Nasdem, Siti Nurbaya menyatakan, setiap peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara.

Mulai dari senam pagi, hingga tujuh materi per-hari yang dimulai Pukul 09.30 WIB sampai 23.00 WIB.“Istilahnya kita karantina mereka sampai acara selesai,” ujar Siti Nurbaya.

Bekas Sekjen Dewan Perwakilan Daerah RI itu menjelaskan, proses pendidikan partai melalui sekolah legislatif merupakan agenda wajib dilalui kader terpilih Partai Nasdem. Bahkan, model pendidikan serupa sudah dilakoni sejak mereka masih menjadi calon legislatif (caleg).

Tujuannya, lanjut Siti, agar wakil rakyat terpilih dari Partai Nasdem tidak gagap saat melakoni tugasnya di Senayan. Berbagai materi pun diberikan, selain pembekalan tugas dan fungsi legislator, simulasi-simulasi dalam persidangan di parlemen pun dipraktekkan.

Pemateri yang didatangkan pun bukan orang sembarangan. Mulai dari Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla, pakar hukum tata negara Prof. Saldi Isra, politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung, hingga perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Biar tidak salah jalan,” bisiknya.

Siti menyatakan para legislator Partai Nasdem harus berkomitmen untuk selaras dalam program KPK untuk memberantas korupsi. Bahkan, setiap anggota DPR dari partai pimpinan Surya Paloh itu wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada KPK.

Agenda sekolah legislatif cukup padat. Secara maraton mereka dihadapkan materi soal tugas dan fungsi parlemen, termasuk bagaimana cara berbicara di depan media. Dalam satu hari, tujuh bab materi sudah diselesaikan.

Meski padat dan cukup berat melakoni setiap acara. Siti menegaskan selama proses karantina, setiap peserta dilarang membawa asisten maupun keluarga selama proses pendidikan. Tujuannya, agar peserta dapat fokus menjalani pendidikan tanpa dilayani.

Bahkan, setiap wakil rakyat, harus berbagi kamar dengan peserta lain. Tujuannya, agar tercipta kedekatan antar sesama anggota dewan begitu mengemban amanat menjadi legislator periode 2014-2019. “Satu kamar dua orang,” ujarnya.

DPP Partai Nasdem akan menilai peserta Sekolah Legislatif. Peserta akan mendapat skor mengenai kecakapannya dalam berbagai materi yang telah diberikan. Dari hasil ini, diharapkan peserta bisa menigkatkan kemampuannya.

“Evaluasi terus dilakukan. Kita mau terbaik di parlemen,” pungkasnya.

Duduk Di Komisi VIII, Usul Penjaga Masjid Diberi Gaji

Simulasi Rapat Di DPR

Sebagai pendatang baru di Pemilu 2014, prestasi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) cukup lumayan. Partai yang dipimpin Surya Paloh ini bisa menyabet 35 kursi dari 560 kursi DPR. Jumlahnya tak berbeda jauh dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sudah puluhan tahun berdiri.

Dengan jumlah anggota yang cukup signifikan, Nasdem ingin bisa mewarnai Senayan. Untuk itu, semua anggota DPR terpilih perlu mengikuti berbagai pelatihan. Salah satunya Sekolah Legislatif yang tengah digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.

Ketua Bappila Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan mengungkapkan, berdasarkan hasil pendidikan yang telah dilalui para anggota DPR terpilih, pihaknya sudah bisa membuat proyeksi penempatan di komisi.

“Sejak kemarin (Rabu), (peserta) sudah ditempatkan di komisi mana saja,” ujarnya.

Menurut Ferry, partai tidak sembarang menempatkan seseorang di komisi. Keahlian berpolitik, hingga latar belakang pendidikan, menjadi landasan utama menempatkan wakil di komisi. “Kita sebar kader sesuai kemampuan, agar lantang di parlemen,” tegasnya.

Hasan Aminuddin, anggota DPR terpilih dari dapil Jawa Timur II mengamini peserta Sekolah Legislatif sudah diberitahu komisi yang akan menjadi bidang tugasnya.

Hasan mengungkapkan, dirinya akan ditempatkan di Komisi VIII. Tanpa protes, dia menerima penugasan di komisi itu. Saat sesi belajar, dia sudah diminta untuk melakoni tugas sebagai anggota komisi yang membidangi keagamaan itu.

Misalnya, memperjuangkan regulasi agar para penjaga mushola atau masjid alias marbot mendapatkan gaji dari negara atas jasanya merawat tempat ibadah. “Yang azan-azan setiap hari itu akan kita beri gaji,” ungkapnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dalam sambutannya mengatakan, Sekolah Legislatif ini bertujuan agar anggota DPR dari partai ini cakap sebagai legislator.

“Betapa beratnya tugas anggota dewan terpilih. Saya katakan berat karena pada dasarnya misi dan visi anggota dewan bukan untuk berleha-leha,” ujar Surya Paloh.

Ditegaskan, sesuai fungsi dan tugasnya, anggota Dewan harus siap mengemban amanat rakyat. Jangan ada lagi memunculkan Undang-undang (UU) yang tumpang tindih.

Belum lagi, dikatakan Surya, postur APBN yang selalu meningkat dari waktu ke waktu. Selama ini postur anggaran Indonesia lebih banyak terserap ke anggaran rutin, dibandingkan dengan anggaran pembangunan.

“Kita harus mendorong, kedepan postur APBN bisa berubah. Harus seimbang antara anggaran rutin dengan non rutin, dalam hal ini anggaran pembangunan,” katanya. ***

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA