"Meskipun secara rasional sulit direalisasikan pada akhir kepemimpinan SBY ini, tetapi beliau bisa memulai prosesnya," ujar ekonom Dahnil Anzar Simanjuntak (Senin, 9/9).
Menurut Dahnil, SBY bisa menjadi perintis dimulainya proses pemindahan ibukota dari Jakarta ke daerah lain yang layak, seperti Palangkaraya (Kalimantan Tengah) atau daerah lain yang
proper atau layak dirancang sebagai ibukota negara.
"Karena proses pemindahan ibukota membutuhkan waktu yang cukup lama," ungkapnya.
Belajar dari Malaysia dan negara lain, yang memindahkan ibukota negaranya, sehingga proses yang sudah dimulai SBY bisa dilanjutkan Presiden berikutnya. Pemindahan ini menjadi rencana jangka panjang yang harus dimulai sejak sekarang.
"Pemindahan ibukota negara bisa menjadi langkah revolusioner untuk membangun struktur ekonomi baru dan sebaran pembangunan yang lebih merata di Indonesia," dalih pengajar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten ini.
Alasannya, struktur ekonomi Indonesia relatif masih sentralistik meskipun sistem pemerintahan telah berubah melalui desentralisasi. "Jadi, saya berharap Pak Presiden berani memulai langkah pemindahan ibukota Indonesia dan tidak berhenti menjadi wacana kosong," demikian Dahnil.
Wacana memindahkan Ibukota Negara ini disampaikan Presiden SBY dalam jumpa pers di Hotel Grand Emerald, St. Petersburg, Rusia, Sabtu (7/9) pagi pukul 10.00 waktu setempat.
Diberitakan situs resmi Presiden,
www.presidenri.go.id, SBY pada 4-5 tahun lalu diam-diam telah memikirkan kemungkinan membangunan pusat pemerintahan di luar Jakarta. Presiden SBY bahkan telah membentuk tim kecil untuk untuk memikirkan kemungkinan memindahkan ibu kota. “Pusat perekonomian tetap di Jakarta, tapi pusat pemerintahan di kota lain,†kata Presiden SBY.
[zul]
Wacana pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke daerah lain kembali menghangat setelah dilontarkan kembali oleh Presiden SBY. Wacana tersebut harus ada tindak lanjut secara konkret. 
BERITA TERKAIT: