Dirut BJB Diperiksa Kejagung Gara-gara Kasus Kredit Bermasalah

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Keja­gung) Setia Untung Arimuladi menyatakan, penyidik berupaya maksimal me­lengkapi berkas per­kara lima ter­sangka kasus ini. Hal itu di­la­kukan agar per­kara ini se­gera masuk tahap pe­nun­tutan dan persidangan.

Menurutnya, pemeriksaan sak­si-saksi juga ditujukan agar mo­dus kejahatan serta dugaan ke­ter­libatan pihak lain diketahui. “Pe­jabat teras BJB sudah diperiksa pada awal pekan ini,” katanya.

Saksi-saksi dari internal BJB itu adalah Direktur Utama BJB Bien Subiantoro, Kepala Divisi Analis Kredit BJB Toto Susanto, Analis Kredit BJB Pusat Puspita Eka Putri, Analis KredIt BJB Ca­bang Surabaya Tito Syarif Santosa.

Kata dia, pokok pemeriksaan ter­kait pada mekanisme atau alur pencairan kredit. “Bagaimana me­kanisme permohonan sampai pro­ses pencairan kredit,” ucapnya.

Untung menduga, saksi-saksi ter­sebut merupakan orang-orang yang paling bertanggung jawab da­lam perkara kredit PT CIP. De­ngan kata lain, saksi-saksi me­­miliki kewenangan mengana­lisis permohonan fasilitas kredit yang diajukan PT CIP.
Jadi, menurut he­matnya, para saksi setidaknya me­ngetahui ser­ta terlibat pemba­hasan dan  pen­cairan kredit yang diajukan BJB cabang Surabaya ke BJB Pusat.

Selain itu, saksi juga diang­gap mengetahui pelaksanaan dan ha­sil audit internal BJB Pu­sat yang belakangan menemu­kan indikasi kredit macet PT CIP. Seperti saksi lainnya, saksi Dirut BJB, beber Untung, juga di­minta menjelas­kan tugas pokok­nya sebagai pim­pinan bank.

Dalam hal ini, penyidik me­min­ta keterangan terkait meka­nisme pemeriksaan hasil audit internal BJB yang dilaporkan Kepala Divisi Kredit BJB.  Na­mun, Untung belum bisa me­mas­tikan apakah pemberian fa­silitas kredit PT CIP yang ber­ak­hir ma­cet  ini dilatari campur-ta­ngan Bien. 

Dia me­ng­ga­ris­ba­wa­hi, hasil pe­meriksaan saksi-saksi ma­sih per­lu dikembangkan. “Ke­te­ra­ng­an saksi-saksi akan dilengkapi dengan keterangan saksi tam­bahan dan tersangka,” tuturnya.

Dijelaskan, untuk mendapat kepastian tentang keterlibatan pihak lain serta aliran dana kre­dit, penyidik tengah me­ngem­bang­kan fokus pemeriksaan ke pe­ru­sa­haan asuransi.

Untuk itu, pada pemeriksaan lanjutan, penyidik mengorek tiga saksi. Yakni, bekas Direktur Kon­sumen BJB, Tatang Sumar­na, Pimpinan Ca­bang PT Jasa Asu­ransi Indonesia (Jasindo) cabang Surabaya, Dar­mo Setya­wan, dan bekas kar­yawan PT CIP, Ikhsan Chandra Wijaya.

Ketiga saksi diperiksa terkait pencairan kredit, penjaminan kre­dit, dan dugaan adanya penga­li­han dana kredit ke asuransi Jasin­do dan beberapa nama lain seperti sak­si Ikhsan. Tapi, lagi-lagi Un­tung mengaku belum bisa men­jabarkan berapa nominal uang yang dialirkan tersangka ke Ja­sin­do maupun perorangan lainnya.

Menurut dia, hasil pemeriksaan masih perlu dikembangkan. Dia pun menduga,  saksi-saksi terse­but berkaitan satu dengan lain­nya. Karenanya, penyidik me­ngagendakan pemeriksaan saksi-saksi lain. “Apalagi, masih ada saksi-saksi yang mangkir dari panggilan penyidik,” ujarnya.

Saksi yang dmaksud adalah Di­dik Surahman, Eben Eser Gin­ting, dan Jaja Jarkasih selaku Ke­pala Divisi  Change Management Office BJB Pusat.

Menanggapi rangkaian pe­me­rik­saan tersebut, Kepala Biro Hu­­mas BJB Boy S Pandji me­ng­ap­resiasi positif langkah Ke­jagung. Dia berharap, kasus ini  ditangani secara profesional. Se­bab, lan­jut­nya, BJB justru ber­ada dalam po­sisi sebagai korban.

“Kami meng­hormati proses hukum dalam pe­ngusutan kasus ini,” ujar Boy.  
Boy menyatakan, keda­ta­ngan pra petinggi BJB menghadiri pe­meriksaan Kejagung, me­nun­jukkan bahwa BJB berko­mit­men dalam menyelesaikan per­kara.

Reka Ulang
Saksi Skandal Sapi Jadi Tersangka Kasus BJB

Kejaksaan Agung (Keja­gung) menetap­kan lima tersangka kasus kredit BJB. Yakni, Komi­saris PT Radina Niaga Mulia (RNM) Elda Devianne Adining­rat (EDA), Di­rektur Utama Cipta Inti Per­mindo PT CIP Yudi Se­tiawan (YS), be­kas Direktur Uta­ma PT E-Farm Bis­nis Indonesia (EFBI) Dedi Ya­min (DY), Di­rektur Komersil EFBI Deni Pasha Satari (DPS) dan Manajer Ko­mersil BJB ca­bang Surabaya Eri Sudewa Dullah (ESD).

Menurut Kepala Pusat Pene­ra­ngan Hukum Kejagung Setia Un­tung Arimuladi, Elda awalnya me­nerima kredit dari BJB. Na­mun, kata Untung, dana itu ma­lah disa­lurkan Elda untuk pe­nyertaan mo­dal kerja ke PT CIP.  Artinya, lan­jut Untung, PT RNM tidak me­lak­sanakan ke­giatan sesuai kredit yang di­ajukan ke­pada BJB.

PT RNM justru menyerahkan uang kredit itu kepada Yudi Se­tia­wan, Direktur Utama PT CIP un­tuk pengadaan bahan baku pakan ternak. Penyertaan modal kerja tersebut, dilatari dugaan bah­wa Elda mengenal Yudi.

“Bukti pengiriman dana sudah disita,” tandasnya.

Pada Rabu malam (10/4), pe­nyidik Kejagung memeriksa Elda selama sembilan jam. Tapi, seusai diperiksa, tersangka kasus duga­an korupsi pencairan modal kre­dit dari BJB Cabang Suraba­ya kepada PT CIP sebesar Rp 55 miliar ini, menolak mem­berikan keterangan.

Elda keluar dari ruangan pe­nyi­dik Gedung Bundar sekitar pukul 19.00 WIB. Dia tampak tergesa-gesa. Ketika ditanya soal dugaan keterlibatannya dalam kasus BJB, Elda yang juga saksi kasus suap kuota impor daging sapi ini, bungkam. Begitu pun ketika dita­nya apakah ada aliran dana BJB ke Ahmad Fathanah, dia tak mau menjawab.
Sekadar me­ngi­ngat­kan, Fatha­nah merupakan kolega bekas Pre­siden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Bersama Lutfhi, Fatha­nah dite­tap­kan KPK sebagai ter­sang­ka kasus impor sapi.

Direktur Penyidikan pada Jak­sa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman juga menolak membeberkan substansi peme­rik­­sa­an Elda. Dia tak mau me­­nye­butkan ke mana saja ku­cu­ran kredit dari BJB itu me­ngalir.

“Kami masih menyi­dik. Yang si­fatnya subtansi kami batasi in­for­masi untuk k­e­pen­ti­ngan ke­lan­caran penyidikan,” kata Adi.

Bekas Kapuspenkum Keja­gung ini menambahkan, pi­hak­nya juga masih mengembangkan dugaan pencucian uang dalam ka­sus ini. Terkait kemung­kinan ada­nya tersangka baru, Adi me­nga­takan sangat mungkin.

Kejagung juga mengorek du­ga­an keterlibatan Fathanah dalam kasus BJB. Menurut Setia Un­tung, ha­sil penyidikan sementara me­nun­juk­kan indikasi keterli­batan Fat­hanah. “Ada dugaan, AF men­da­patkan aliran dana dari kredit fik­tif yang diajukan ke BJB cabang Surabaya,” katanya.

Lantaran itu, penyidik Keja­gung datang ke Gedung KPK di Jalan Rasuna Said, Ku­ni­ngan, Jakarta Selatan, untuk mengorek keterangan AF pada 7 Maret lalu. Setelah mengantongi izin KPK, mereka menggali kete­rangan Fathanah sebagai saksi.

Menurut Untung, pemeriksaan Fathanah mengarah pada aliran dana dari PT RNM. Kendati begi­tu, Untung belum mau blak-bla­kan, berapa dana yang masuk ke kocek Fathanah. Begitu pula, apa peran Fathanah dalam kasus ini.

Dia hanya menginformasikan, penyidik menduga, Fathanah me­miliki kedekatan dengan Elda, bos PT RNM. Namun, aliran da­na yang masuk ke kantong Fat­hanah justru diduga terkait de­ngan tersangka Yudi Setiawan, bos PT CIP.

Ingatkan Kejagung Terus Koordinasi Dengan KPK
DesmonD J Mahesa, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR Desmond J Mahesa meminta Ke­jaksaan Agung (Kejagung) men­si­ner­gi­kan pengusutan  perkara ko­rupsi Bank Pemba­ngunan Dae­rah Jawa Barat dan Banten (BJB) dengan Komisi Pem­ber­antasan Korupsi.

Soalnya, kasus ini diduga me­­libatkan sejumlah nama, ter­masuk tersangka kasus suap kuota impor daging sapi.

“Su­dah ada petunjuk yang me­nga­rah pada dugaan keterli­batan tersangka di KPK. Kare­na itu, penanganannya mesti hati-hati. Jangan sampai ke­ter­li­batan para pihak lainnya justru mentah,” kata Desmond.

Dia sepakat dengan lang­kah Kejagung yang memeriksa tersangka kasus sapi sebagai saksi kasus BJB di Gedung KPK. Hal itu menunjukkan ko­or­dinasi antar dua lembaga itu berjalan cukup baik. Dika­ta­kan, ma­sya­rakat menunggu kelan­jutan dari proses tersebut.

Pemeriksaan saksi-saksi yang dilaksanakan Kejagung pun menunjukkan adanya ke­maj­uan signifikan dalam pe­ngu­­sutan perkara ini. Hanya saja, dia mengingatkan, jaksa ti­dak boleh cepat berpuas diri.

Mak­sudnya, penetapan ter­san­g­ka kasus ini merupakan langkah awal semata. Dia men­duga, ka­sus ini melibatkan ba­nyak pi­hak. “Jadi, kemung­kin­an masih ada pihak lain yang bakal jadi ter­sangka,” ucapnya.

Menurutnya, ran­g­kai­an pe­me­riksaan saksi-saksi yang di­lansir Kejagung sudah menun­jukkan keseriusan lem­ba­ga ter­se­but dalam menun­tas­kan per­kara. Apalagi, saksi-sak­si yang di­periksa itu, dinilai me­miliki ka­pasitas sebagai orang yang me­ngetahui. Atau paling tidak ter­libat dalam perkara ter­sebut.

“Kualitas saksi di sini saya rasa sudah cukup bagus. Me­re­ka memiliki keterlibatan da­lam perkara tersebut. Di­ha­rap­kan, ke­saksiannya membantu me­ngungkap perkara secara utuh,” kata Desmond.

Baru Berarti Bila Bergulir Ke Persidangan
Poltak Agustinus Sinaga, Ketua PBHI

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Poltak Agustinus Sina­ga mendesak Kejaksaan Agung segera menetapkan tersangka baru kasus ini. Se­bab, rang­kai­an pemeriksaan saksi yang pan­jang, baru berati bila ada ter­sangka baru.
“Tanpa ada ter­sangka baru, penyidikan tidak akan berarti apa-apa,” katanya.

Menurutnya, pemeriksaan saksi bisa ditujukan untuk me­lengkapi berkas perkara ter­sang­ka yang sudah ada. Ideal­nya, pemeriksaan saksi-saksi yang banyak dan panjang itu, meng­hasilkan hal yang signifi­kan.

“Pertama, kasus yang ada ma­suk tahap penuntutan dan per­si­dangan. Kedua, ada pe­ne­tapan tersangka baru,” tandasnya.

Dia menambahkan,  hasil pe­meriksaan saksi-saksi idealnya mampu menunjukkan dugaan keterlibatan pihak lainnya. De­ngan begitu, penyidik tidak per­lu berlama-lama dalam me­nen­tukan langkah hukum. Bila bukti-buktinya cukup, lanjut Pol­­tak, penyidik hendaknya se­gera meningkatkan status hu­kum seseorang. Dengan begitu, kepastian status hukum sese­orang menjadi jelas.

Selain itu, langkah hukum ini juga mampu memberikan gam­baran pada masyarakat bahwa kasus ini ditangani secara pro­porsional. “Bukan pesanan pi­hak tertentu, apalagi diman­faat­kan untuk mendapatkan ke­un­tu­ngan tertentu,” tandasnya.

Dia berharap, penyidikan op­timal dalam menangani per­kara ini menghasilkan hal sig­nifikan. Selain membangun ke­­pastian hukum yang jelas, juga diharapkan mampu men­cip­­takan efek jera bagi pelaku, khu­susnya mereka yang kerap ber­aksi melakukan pembob­o­lan bank. [Harian Rakyat Merdeka]