Panitia Kebanjiran Telepon Pegawai Yang Gagal Daftar

“Tabulasi ini akan kita serah­kan ke tim seleksi,” kata Lia yang menjadi operator pendataan pen­daftar lelang jabatan.

Tabulasi itu tak menampilkan nama pendaftar. Identitas pen­daf­tar hanya ditunjukkan dengan urut­an angka Nomor Registrasi Kepegawaian (NRK) dan Nomor In­duk Pegawai (NIP). Setiap pe­gawai negeri sipil (PNS) di Pem­prov DKI memiliki kedua nomor identitas ini.

Kemarin, Pemprov DKI me­mu­lai proses lelang jabatan ca­mat dan lurah. Proses diawali dengan pen­daftaran. Pegawai yang ber­minat mengisi jabatan itu mela­ku­kan pendaftaran secara online di situs jakgov.jakarta.go.id.

Begitu situs dibuka, pendaftar diminta login dengan mema­suk­kan NRK dan NIP.
Setelah ha­lam­an terbuka, pendaftaran di­minta memasukkan biodata di ko­lom-kolom. Mulai dari nama, pendidikan terakhir, diklat yang pernah diikuti hingga jabatan yang diincar.

“Program langsung diproses secara otomatis, pendaftaran dite­rima atau gagal. Kalau gagal, pas­ti ada data yang belum di­masukkan oleh pendaftar,” jelas Eva, operator lainnya.

Para operator itu tak hanya bertugas melakukan pendataan, tapi juga membantu mereka yang gagal mendaftar. Lia menga­ta­kan, mereka yang gagal men­daf­tar ka­rena lupa mengisi data jen­jang pendidikan, dan program diklat. “Tapi langsung di-save,” ujarnya.

Akibatnya, data yang dimasuk­kan tak bisa diproses dan diang­gap gagal mendaftar. Mereka yang gagal mendaftar diberi ke­sem­patan 1x24 jam untuk mem­per­baiki data. Pendaftar bisa meng­hubungi nomor telepon atau me­ngirim pertanyaan kepada panitia lewat email.

“Yang nelepon banyak, ada sampai 20 orang yang telepon. Kalau e-mail, kita langsung balas juga. Tidak ada yang datang ke kantor,” ujarnya Lia.

Eva menambahkan, pegawai yang sudah berhasil mendaftar bisa mencetak bukti pendaftaran. Lembaran bukti pendaftaran itu akan untuk mengikuti tes.

Pegawai negeri di jajaran Pemprov DKI yang berminat jadi ca­mat dan lurah cukup banyak. Hing­ga pukul 15.36 WIB kema­rin, jumlah pendaftar mencapai 316 orang. Dengan rincian, 213 orang mendaftar untuk posisi lurah dan 103 orang posisi camat.

Lia dan kawan-kawan bekerja di Ruang Rapat 2 Badan Ke­pe­gawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. Badan itu berkantor di lantai 20 gedung Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan.

 Di pintu masuk ruangan dipa­sang tulisan “Sekretariat Seleksi Ter­buka”.  “Baru hari ini gunakan Ruang Rapat Dua. BKD kalau mau rapat, pakai ruangan lain,” kata Lia sambil menunjuk ruang­an yang berjarak 10 meter dari situ.

Walaupun dipakai untuk tem­pat kerja Sekretariat Seleksi, ruang­an itu tak diubah. Meja pan­jang berukuran 2x4 meter dengan di­balut taplak kain berwarna biru, tepat di tengah ruangan. Di balik meja, terdapat sekitar 10 kursi yang melingkar.

Para operator bekerja di meja ini. Mereka dilengkapi laptop un­tuk mendata pendaftar.  Proyek­tor dan layar yang ada di ruangan rapat dipakai untuk menampil­kan tabulasi pendaftar. Operator juga dilengkapi telepon untuk me­la­yani pegawai yang gagal men­daftar.

Slamet, Kepala Bidang Ke­pe­gawai BKD DKI terlihat me­man­tau para operator. Ia kerap berta­nya mengenai perkem­bangan jumlah pendaftar.

Menurut dia, sejak Gubernur Joko Widodo meluncurkan pro­gram lelang jabatan, pihaknya langsung menyiapkan operator untuk menangani pendaftaran secara online.

“Sebenarnya kita ada lima pe­gawai, yang dua tugasnya me­ngontrol secara garis besar pro­gram. Nah, Lia, Eva, dan Berli ini memantau secara teknis,” kata Slamet.

Proses pendaftaran tak akan menyulitkan pegawai yang berminat jadi camat dan lurah. Pasalnya, desain situs tempat pendaftaran dibuat sesederhana mungkin. “Kamis dan Jumat kemarin kita sosialisasi, yang diundang peja­bat atau pegawai yang berpotensi ikut seleksi. Kita jelaskan cara meng­gunakan sistem gambar sam­pai detail, dari masukin NIP sampai isi biodata dan di-print,” terang Slamet.

“Alhamdulillah keluhan pen­daftar minim. Khusus seleksi ad­ministrasi, kita bantu mereka me­masukkan data sampai berhasil. Ka­lau sudah tes kom­petensi, sila­kan berjuang masing-masing,” tambahnya.

Slamet menjelaskan, ada empat tahapan yang harus dilalui mere­ka yang berminat jadi lurah dan camat. Yaitu, pendaftaran admi­nis­trasi, kompetensi bidang, ma­najerial, dan kesehatan. Kesemua tahapan itu, dilakukan meng­gunakan sistim gugur.

“Kesempatan ini terbuka bagi PNS yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi nggak ada wakil camat pasti jadi camat, dan wakil lurah langsung naik jadi lurah. Semua harus melalui seleksi ter­buka,” katanya.

Adapun syarat untuk jadi lurah yakni usia paling tua 52 tahun, pangkat paling rendah IIIC dan paling tinggi IIID, pendidikan paling rendah S1. Semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam dua tahun terakhir, tidak sedang men­jalani hukuman disiplin, dan tidak berstatus sebagai tersangka.

Kemudian, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan su­rat keterangan sehat dan bebas nar­koba dari rumah sakit peme­rin­tah yang ditunjuk. Terakhir, bu­kan merupakan pejabat fung­sional yang berasal dari rumpun pendidikan dan kesehatan.

Syarat untuk jadi camat tak jauh berbeda. Yang membedakan ha­nya ke­pang­katannya saja. Pe­lamar berpangkat minimal IIID, telah me­ngikuti Pendidikan dan Pela­tihan Kepemimpinan Tingkat IV, kecuali yang menduduki ja­batan fung­sional. Kemudian, mendu­duki jabatan eselon IVA atau eselon IIIB, kecuali yang men­duduki jabatan fungsional .

“Jangan Malu Mendaftar, Kita Kompetisi Saja”

Wakil Camat Kebayoran La­ma, Jakarta Selatan Endang Effen­di mengaku telah men­daftar jadi peserta lelang ja­batan. Ia mengincar posisi camat.

“Barengan sama kepala Seksi Pembangunan. Ia ikut daftar karena sudah eselon IV. Saya bilang di sini jangan malu-ma­lu kalau mau daftar. Jangan ada rasa nggak enak, kita kom­petisi saja,” kata Effendi.

Ketika proses pendaftaran men­daftar, Effendi tidak mene­mui kesulitan dalam mema­suk­kan data. Situs tempat pen­daftaran bisa dibuka dengan mu­­dah. Ia lalu memasukkan No­mor Registrasi Kepega­waian (NRK) dan Nomor Induk Pe­gawai (NIP), nomor ijazah pendidikan terakhir, hingga pe­ngalaman mengikuti diklat.

Usai mengisi semua data yang diminta, Effendi men­da­pat nomor urut pendaftaran dan lokasi ujian tertulis. “Saya daf­tar jam empat. Dapat nomor 104 dan akan tes di Jakarta Pu­sat. Tapi tempat pasti dan tang­galnya belum dapat.  Pem­beri­ta­huannya nanti lewat email,” terang Effendi.

Secara hierarki jabatan, dia tinggal selangkah lagi menjadi camat. Sejak ada Gubernur DKI Jokowi melelang jabatan ca­mat dan lurah, Effendi tak bisa langsung menduduki po­sisi itu. Ia perlu mengikuti se­leksi lagi.

Proses pendaftaran online ini berlangsung hingga 22 April.  Selanjutnya pada 24-25 April dilakukan seleksi administrasi. Hasilnya diumumkan keesokan harinya.

Setelah proses seleksi admi­nis­trasi, memasuki tahap satu kom­petensi bidang, yaitu tes ter­tulis dengan metode kom­pu­terisasi tanggal 27-27 April.

Seusai tes tertulis, panitia se­leksi akan melakukan rapat pe­netuan tes kedua, tanggal 2 Mei. Dalam tes ini, diprediksi mendapatkan peserta mencapai 1.866 dengan 311 jabatan yang dilelang.

Tes kedua itu akan berlang­sung tanggal 6-11 Mei. Meski be­lum ditentukan lokasi tes, na­mun sudah dipastikan tes ter­sebut terkait uji kompetensi ma­najerial. Hasil tes kedua itu, akan diumumkan pada 16 Mei.

Dalam pengumuman itu, akan dilaporkan 1:3 kandidat dari setiap jabatan lurah dan ca­mat (3x311=933 peserta).

Pada 17-23 Mei merupakan tahap rekam jejak dari publik. Dari tahapan itu, akan di­umum­kan tiga kandidat dari masing-masing jabatan camat dan lurah me­lalui papan pengumuman atau website resmi Pemprov DKI.

Tiga kandidat lurah dan ca­mat itu akan disampaikan ke­pada tim Badan Pertimbangan Ja­batan (Baperjab). Ketiga kan­didat akan dirangking. Mereka yang memiliki skor tertinggi yang akan dipilih. Lurat dan ca­mat terpilih dilantik pada 21 Juni. [Harian Rakyat Merdeka]