Salim Segaf Al Jufri: Soekarno Dan Hatta Sudah Jadi Pahlawan Nasional 26 Tahun Lalu

Begitu disampaikan Menteri So­­sial Salim Segaf Al Jufri ke­pada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

“Berdasarkan Keppres Nomor 81 tahun 1986, Bung Karno dan Bung Hatta sebagai tokoh pro­klamator sekaligus sebagai pah­lawan nasional. Sebenarnya su­dah sejak lama gelar itu diberi­kan,” kata Salim Segaf Al Jufri.

Seperti diketahui, Presiden SBY menganugerahkan gelar pa­h­­lawan nasional kepada Bung Kar­no dan Bung Hatta, di Istana Negara, Rabu (7/11).

Salim Segaf Al Jufri selanjut­nya mengatakan, usul membe­ri­kan gelar pahlawan nasional be­­rasal dari masyarakat dan se­jumlah tokoh. Presiden SBY mem­­berikan gelar pahlawan na­sional kepada kedua tokoh terse­but berkaitan dengan peringatan hari pahlawan.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kalau sudah mendapat gelar pah­lawan nasional, kenapa dia­nu­gerahkan lagi?

Ini keinginan beberapa pi­hak agar disebutkan secara de­fi­ni­tif. Padahal, sebenarnya Bung Kar­­no dan Bung Hatta sudah men­dapatkan gelar pahlawan na­sional sejak 26 tahun lalu. Kalau dari Ke­mensos, kedua­nya  sudah sebagai pahlawan na­sio­nal, karena hak-hak Bung Kar­no dan Bung Hatta se­bagai pah­lawan nasional sudah di­be­rikan sejak 25 tahun lalu.

Apa hak-hak itu?

Sejak tahun 1987 atau setelah Keppres Nomor 81 Tahun 1986 itu dikeluarkan, hak-hak dan tun­ja­ngan kepada keduanya selaku pahlawan nasional sudah diberi­kan pemerintah. Kami berikan tun­jangan dan ke­sehatan kepada keluarganya. Ada pula pemuga­ran dan pe­me­liharaan bangunan atau monumen terkait keduanya, kesehatan serta hak-hak lainnya.

Ada yang menilai gelar pah­la­­wan nasional kepada Bung Kar­­no dan Bung Hatta me­nu­­runkan derajat sebagai pro­kla­mator, komentar Anda?

Saya rasa, tidak ada istilah tu­run derajat bagi Soekarno-Hatta karena gelar pahlawan nasional justru paling tinggi derajatnya. Da­lam Keppres yang saya se­but­kan tadi itu, sesungguhnya telah menyebutkan Soekarno-Hatta sebagai pahlawan proklamator. Keppres itu pun sesungguhnya oto­matis menjadikan keduanya sebagai pahlawan nasional.

Bagaimana dengan perdeba­tan yang cukup alot untuk  pem­berian gelar pahlawan na­sio­nal itu?

Saat ini saya pikir tidak perlu lagi adanya perbedaan penda­pat. Keinginan masyarakat agar ke­dua tokoh tersebut menjadi pah­lawan nasional harus di­dengar.

Kenapa tahun ini hanya dua orang menjadi pahlawan nasional?

Sebelumnya tim pemberian ge­lar menerima 15 tokoh dari sejumlah daerah dan hanya 13 nama yang dibahas. Akhirnya tim mengusulkan sembilan nama mendapatkan gelar pahla­wan nasional.

Kami di Kementerian Sosial tidak masuk tim tersebut. Kami hanya mengusulkan nama-nama. Kemensos tidak ikut-ikutan memutuskan siapa yang berhak mendapatkan gelar tersebut.

Tim itu dari mana saja?

Tim terdiri dari 13 orang dan tidak ada satu pun dari Ke­men­sos. 13 orang tersebut dari ka­la­ngan negarawan, akademisi. Merekalah yang membahas, meng­kaji, berdialog, berdiskusi dan sepakat mengusulkan nama-nama tersebut.

Bagaimana dengan Gus Dur dan Soeharto?

Tahun ini, nggak ada usulan da­ri bawah terhadap kedua orang itu. Tahun ini tidak di­usul­kan kem­bali dari bawah. Kami tidak bisa mengusulkan lang­sung ka­lau ti­dak ada usulan dari bawah.

Mes­ki demikian, semua ma­sya­ra­kat mempunyai hak  meng­usulkan.

Kalau ada yang menginginkan bekas presiden lainnya diberi ge­lar pahlawan nasional, maka tetap harus mengusulkan dan me­me­nuhi persyaratan yang sudah di­ten­tukan.

Syaratnya apa saja?

Syarat utamanya harus sudah al­marhum dulu, dan perjua­ngan be­liau sepanjang hidup­nya me­mang untuk NKRI. Pah­la­wan kan tidak harus bawa sen­jata. [Harian Rakyat Merdeka]