89 Konflik Sosial Didominasi Aksi Tawuran Antar Warga

Teranyar, konflik di Desa Ba­li­nuraga, Kecamatan Way Pan­ji, Ka­bupaten Lampung Selatan. 14 orang tewas, 166 rumah diba­kar massa dan 1.600 warga me­ngung­si.

Pemerintah mencatat, frekuen­si konflik sosial memang me­ning­kat satu tahun terakhir. Pada 2011, terjadi 77 kon­flik, lebih ren­­dah di­banding tahun 2010 yakni 93 kon­flik. Namun, sampai No­vem­ber ini sudah terjadi 89 konflik.

Menteri Dalam Negeri, Gama­wan Fauzi mengatakan, pemicu konflik seringkali sangat sepele, namun telanjur besar sebelum berhasil diredam.

“Banyak kon­flik besar yang di­sebabkan masa­lah sepele,” kata­nya kepada wartawan di Lam­pung, Senin lalu.

Bekas Gubernur Sumatera Ba­rat ini menjelaskan, dari peme­taan yang dilakukan lembaganya, pemicu konflik itu di antaranya aki­bat sengketa pilkada, sengketa kewenangan, sengketa lahan, konflik SARA, konflik ormas, konflik pada institusi pendidikan, dan kesenjangan sosial.

Dari seluruh konflik sosial yang terjadi, tawuran sangat men­do­mi­nasi, dengan intensitas men­capai 30 persen. Sedangkan kon­flik so­sial yang disebabkan pe­milihan ke­pala daerah menca­pai 10 per­sen, dan konflik akibat suku aga­ma dan ras hanya 1 persen.

Pemerintah mengingatkan, ke depan setiap wilayah membuat peta konflik per kecamatan dan ber­bagai ma­sa­lah yang belum terselesaikan.

Aparat di daerah mulai ting­kat kabupaten/kota sampai de­sa, se­harusnya mencegah kon­flik se­­­be­lum membesar. “Yang ter­ja­di se­­karang, setelah api kon­­flik  mem­­­besar baru semua ka­get,” ujarnya.

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) mem­beberkan, dari 183 daerah terting­gal, 143 daerah di antaranya ter­ma­suk rawan konflik sosial.

Demikian kata Men­teri PDT Helmi Faizal Zaini ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, dilihat dari akar per­masalahannya ada beberapa penyebab terjadinya konflik so­sial, mulai dari faktor ekonomi, so­­sial budaya, agama hingga po­litik.

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan, konflik membuat ekonomi di daerah ter­sebut terpuruk.

“Pe­re­konomian masyarakat di­mu­lai dari nol lagi,” katanya.

Buntutnya, daerah ter­sebut ter­ma­suk kategori daerah tertinggal.

“Mayoritas kabupaten yang termasuk daerah tertinggal ada di Indonesia bagian timur,  jumlah­nya hampir 68 per­sen,” ujarnya.

KPDT ber­upaya mengurangi re­­si­ko terjadinya  kon­flik de­ngan me­­nerapkan sis­tem pe­ringatan dini.

“Kami tidak fokus pada pena­nga­­­nannya lagi, namun orien­tasi­nya kepada pencegahant. Un­dang-Un­dang Pe­nanganan Kon­flik Sosial sangat membantu,” tegasnya.

Untuk meningkatkan pereko­no­mian masyarakat, selain me­la­ku­kan pemberdayaan terhadap ma­sya­rakatnya, KPDT tak segan-se­gan menggandeng Uni Eropa da­lam upaya pembangunan ber­ke­lan­­jutan di daerah konflik se­perti di Palu, Kupang dan Am­bon.

Siapkan Pasukan 10 Ribu Personel

Jenderal Timur Pradopo, Kapolri

Hasil pemetaan daerah di Indonesia yang dilakukan Polri, saat ini setidaknya ada 1.629 lo­kasi berpotensi konflik. In­ven­­tarisasi itu terus dilakukan se­cara intensif melalui Kepo­li­sian Daerah.

“Lokasi-lokasi itu tersebar pa­da beberapa latar belakang kon­disi masyarakat. Paling banyak lo­kasi potensi konflik ter­dapat pada sektor perke­bu­nan.”

Polri telah menempatkan pe­tugasnya di setiap desa guna mengantisipasi potensi konflik, mengetahui masalah, dan men­cari solusi bersama dengan ma­syarakat.

Selain itu, dilakukan koordi­na­si dengan tokoh masyarakat agar tidak mun­cul konflik.

Dalam hal ini, Polri me­main­kan peran sebagai me­diator yang membawa pesan per­da­maian bagi masyarakat.

Makanya, Polri juga berupaya membangun kerukunan antar warga dan mengikuti perkem­ba­ngannya secara terus menerus. “Kami juga menambah kekua­tan Pol­ri sebanyak 10.000 ang­gota pa­da tahun 2012, juga me­leng­kapi perlengkapan sen­jata dalam penanganan konflik.”

Rakyat Ogah Dengarkan Imbauan Pemerintah Lagi

Ahmad Muzani, Anggota Komisi I DPR

Imbauan pemerintah semes­tinya didengar rakyat. Tapi, karena pemerintah telah kehi­langan wibawanya, rakyat tidak lagi mau mendengarkannya. “Rak­yat jadi bertindak semau­nya, main hakim sendiri dan men­­cari penyelesaian sendiri.”

Aparat pemerintah tidak mak­simal meredam konflik. Se­mes­tinya perwakilan peme­rin­tah di daerah mulai lurah sampai gu­bernur harusnya men­jadi pa­nu­tan bagi rakyat.

Untuk menekan terulangnya kon­flik tentu pemerintah harus mem­ba­ngun kembali wibawa­nya.

“Ca­ra­nya, hukum harus di­te­gakkan, tanpa pandang bulu.”

Pemda, pemuka agama, pe­mu­ka adat dan pihak-pihak ter­kait seharusnya bisa mengambil langkah-langkah cepat, tegas dan tepat terhadap konflik yang akan terjadi, sedang terjadi, maupun se­sudahnya.

Yang tak kalah penting­nya, pemerintah juga harus bisa me­metakan po­tensi konflik agar ti­dak terulang. [Harian Rakyat Merdeka]