Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan pembantaian umat muslim Rohingya, Myanmar, tidak terkait dengan persoalan agama.
â€Ini bukan persoalan agama, seÂhingga agama Budha di sini tetap aman, tidak bakal kena imÂbasÂÂnya,’’ kata Ketua MUI, Ma’ruf Amin, kepada Rakyat MerÂdeka, di Jakarta, kemarin.
Seperti diketahui, kaum muÂslim Rohingya di negara bagian Rakhine (Arakan), Myanmar dibantai kelompok yang diduga dilakukan oleh etnis yang diduÂkung oleh pasukan gabungan keamanan Rakhine.
Akibat pembantaian itu, jumÂlah kematian muslim di wilayah tersebut diperkirakan mencapai 6.000 jiwa. Selain dibunuh, juga terjadi pembakaran, penjarahan, pemerkosaan, serta penangkapan muslim Rohingya di Rakhine.
Menanggapi hal itu, pemuka agama Buddha, Bikkhu DhamÂmakaro Thera mengatakan, piÂhakÂnya meminta agar kasus terÂsebut dijauhkan dari unsur agama.
“Secara khusus kami mendeÂsak agar ketegangan yang terjadi segera dipulihkan dan dijauhkan dari unsur agama,†ujar Bikkhu DhamÂmakaro Thera kemarin.
Ma’ruf Amin selanjutnya meÂngaÂtakan, dirinya sangat meÂnyeÂsalkan kejadian yang terjadi di Myanmar. MUI meminta peÂmerintah Myanmar segera mengÂhentikan tindakan-tindakan yang mencederai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Itu etnis Rohingya yang keÂbetulan mereka umat Islam yang diperlakukan tidak adil dan diaÂniaya serta diperlakukan secara biaÂdab oleh militer Myanmar,†katanya.
Apa solusinya?
Kami meminta teman-teman dari Budha sebagai agama mayoÂritas di Myanmar untuk bisa menÂdamaikan masalah ini.
Upaya pemerintah Indonesia bagaimana?
Kami berharap pemerintah Indonesia jangan hanya diam saja atas adanya pembantaian umat muslim Rohingya, Myanmar. Seharusnya pemerintah IndoneÂsia berperan aktif untuk melinÂdungi umat muslim Rohingya.
Apa saja yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia?
Kami berpandangan, pemerinÂtah Indonesia dapat melakukan langkah-langkah kongkrit dalam melakukan diplomasi, baik di tingkat global maupun regional bagi penyelesaian krisi kemanuÂsiaan tersebut.
Sebagai negara yang berpenÂduduk mayoritas muslim, tentuÂnya bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada negara-negara lain.
Presiden Myanmar Thein Sein menganggap etnis RoÂhingya bukan orang asli MyanÂmar, tanggapan Anda?
Hal itu tentunya sangat bertenÂtangan dengan sejarah karena muslim Rohingya sudah tinggal di Arakan. Bahkan sebelum BurÂma yang sekarang menjadi MyanÂmar merdeka dari Inggris pada 1948.
Tindakan diskriminatif ini tidak bisa dibiarkan terus berÂlangsung. Penganiayaan yang dilaÂkukan dengan cara-cara miliÂter kepada warga sipil harus diÂhenÂtikan.
Apa yang dilakukan MUI?
MUI sudah bertemu langsung deÂngan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk menyaÂrankan agar pemerintah IndoÂneÂsia harus melakukan langkah-langkah kongkrit.
Dalam pertemuan itu kami meÂnyepakati bahwa MUI dan Menlu agar terus meningkatkan upaya-upaya diplomatik untuk meÂnyeÂlesaikan masalah-masalah yang diÂalami warga muslim di Rohingya.
Apa itu saja dilakukan MUI?
Kami meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa meÂnyelesaikan masalah ini. MUI juga meminta pemerintah MyanÂmar mengakui warga Rohingya seÂbagai warga negara yang sah.
Apakah MUI sudah bertemu langsung dengan pemerintah Myanmar dan PBB?
Yang sifatnya diplomatik atau bilateral akan dilakukan oleh peÂmerintah kita. Saya sudah meÂminta Menlu untuk segera bertinÂdak.
Kalau pun ada bantuan-banÂtuan yang akan diberikan ke RoÂhingÂya, akan dikoordinasikan. MUI sudah ada kesepakatan berÂsama dengan pemerintah untuk berÂÂsama-sama menyelesaikan kisruh di sana.
Apa Langkah konkretnya?
Kami meminta kepada pemeÂrintah kita utnuk mengambil langÂÂkah-langkah yang lebih konÂkret untuk menyelsaikan masalah di Rohingya. Kami juga meminta kepada PBB, OKI (Organisasi Kerja sama Islam), ASEAN unÂtuk lebih intensif mencari peÂnyeÂlesaiannya.
Anda menilai PBB terlihat diam saja?
Sikap PBB kurang responsif. Kurang apa sih PBB itu. MaÂkanya kami mendesak PBB untuk segera menyelesaikan masalah itu. Pemerintah Indonesia pun harus punya langkah kongkrit bersama-sama dengan negara-negara lain untuk lebih meÂningÂkatkan upaya penyelesaiannya.
Kami minta pemerintah InÂdoÂnesia sebagai negara senior di ASEAN patut turun tangan. KeÂbeÂtulan Myanmar sebagai negara ASEAN. Seharusnya mengakui warÂÂga negara Rohingya dengan baik.
Anda menyesalkan PBB?
MUI tentunya menyesalkan siÂkap PBB yang tidak proaktif daÂlam mengatasi masalah pemÂbanÂtaian etnis terhadap kaum muslim di Rohingya.
Tidak hanya PBB, kami juga mendesak lembaga-lembaga inÂterÂÂnasional lain segera meÂlaÂkuÂkan langkah kongkrit dalam menÂcegah berlanjutnya krisi keÂmaÂnusiaan di Myanmar. PBB jangan diam saja dong.
Kami juga mendesak untuk melaporkan pemerintah MyanÂmar ke Dewan Keamanan PBB dan meminta Dewan Keamanan PBB segera mengirimkan paÂsukÂan perdamaian dalam melinÂdungi umat muslim Rohingya yang tidak berdosa.
Kami tidak tahu betul. Tetapi kami menduga ini berkaitan deÂngan etnis dan agama. Kami saÂngat menyesalkan pemerintah MyanÂmar yang membiarkan terÂjaÂdinya pembantaian itu. [Harian Rakyat Merdeka]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: