Breaking News:
Breaking News:
Presiden SBY memiliki banyak ‘mata’ dan ‘telinga’ mengenai sepak terjang para menteri. Tentu tahu secara persis apa saja yang dilakukan para pembantunya itu.
Termasuk menteri dari parpol leÂbih fokus mengurus parpol menghadapi Pemilu 2014 ketimÂbang mengurusi pemerintah. MaÂkanya Presiden SBY meminta agar mundur dari Kabinet IndoÂneÂsia Bersatu (KIB) Jilid II.
Juru Bicara Presiden Julian AlÂdrin Pasha mengungkapkan perÂnyataan Presiden itu bukan tanpa alasan. SBY memiliki informasi terÂÂpercaya adanya menteri yang leÂbih sibuk mengurus partai daÂriÂÂpada bekerja sebagai seorang menÂteri. Tapi SBY tidak bisa meÂnyebutkan menteri terkait.
“Bapak presiden kan punya banyak informasi. Beliau terima daÂÂri sumber-sumber yang dapat diÂpercaya, bukan tanpa alasan. SeÂmuaÂÂnya ada dasar dan alasanÂnya,†kata Julian Aldrin Pasha keÂpaÂda RakÂyat MerÂdeka, di Jakarta, kemarin.
Seperti diketahui saat memÂbuka rapat paripurna di Istana PreÂsiden, Kamis (19/7), SBY seÂcaÂra terbuka meÂminta menteri yang lebih berat ke partai untuk mengundurkan diÂri. Pernyataan tersebut disamÂpaiÂkan SBY di hadapan para menterinya.
Julian Aldrin Pasha selanjutnya mengatakan, SBY sangat memÂperÂhatikan aktivitas yang dilaÂkuÂkan para menterinya menÂjeÂlang Pemilu 2014.
“Menteri dari parpol itu ada yang mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2014,†katanya.
Berikut kutipan selengkapnya:
Tentu kepada menteri yang beÂraÂsal dari partai politik. Tidak meÂnunjuk kepada individu.
Mereka lebih memfokuskan pada partai ketimbang agenda pemerintah. Maka Bapak PresiÂden mempersilakan mereka munÂdur daripada tidak fokus. Sebab, adanya dualisme pandangan.
Pemerintahan sekarang ini kan dibentuk berdasarkan koalisi partai. Yang perlu dipastikan Pak SBY agar mereka tetap fokus paÂda proÂgram kerja pemerintah yang sudah menetapkan komitÂmen mereka.
Berapa menteri lebih mengÂuÂrus parpolnya ketimbang peÂmerintah ?
Pokoknya ada ya. Belakangan ini perhatian atau loyalitas dari seÂbagian anggota kabinet lebih ke parÂpol. Ini dalam pemahaman pengerÂtian persiapan Pemilu 2014.
Sebenarnya, Pak presiden meÂmahami itu, sejauh tidak meÂlamÂpaui tugas pokoknya sebagai menÂteri kabinet yang dari awal suÂdah setuju dalam kontrak kerja.
Apa SBY menilai kinerja menteri dari parpol ini menuÂrun karena lebih memenÂtingÂkan partainya?
Tentu. Presiden sebagai lembaÂga atau kepala negara memÂpuÂnyai instrumen mendapatkan inÂformasi untuk mengukur kinerja kementerian dari prestasi masing-masing pembantunya.
Siapa saja sumbernya itu?
Ya, banyak. Misalnya saja UKP4 (Unit Kerja Presiden BiÂdang Pengawasan dan PengenÂdaÂlian Pembangunan).
Semua pencapaian dan prestasi dari masing-masing menterinya pasti terdeteksi oleh Pak PresiÂden, termasuk menteri dari parpol.
Bukankah wajar bila menteÂri dari parpol mengurus parÂtainya?
Ketika mereka masuk kabinet, melalui proses dan ada penandaÂtanganan kontrak kinerja dan pakÂta integritas di awal dibentuk KaÂbinet Indonesia Bersatu jilid II. ArÂtinya, ketika bergabung mereÂka berÂsedia di dalam pemeÂrinÂtahan.
Memang, loyalitas mereka terÂhadap partai bukannya berhenÂti. Namun mereka seharusnya leÂbih mengedepankan apa yang teÂlah dicanangkan Pak Presiden. TujuanÂnya kan untuk mensukÂsesÂkan proÂgram pemerintah yang suÂdah diÂcanangkan sebagai tangÂgung jawab pemerintah kepada rakyat.
Dalam rapat paripurna terseÂbut, SBY juga menyebutÂkan adaÂnya kongkalikong anÂtara peÂjabat pemerintah deÂngan DPR?
Ya. Beliau menyinggung ada seÂÂmacam kongkalikong atau prakÂtek yang tidak patut dilakuÂkan oleh oknum DPR dan pejabat. SeÂkali lagi, itu hanya oknum saja. Kongkalikong ini kan merugikan rakyat. Kalau ada praktek seperti itu, tidak boleh dibiarkan.
Kongkalikong yang dimakÂsud SBY terkait anggaran?
Pak SBY tidak mengatakan langÂÂsung soal anggaran. BagaiÂmaÂna hasil pengungkapan dari laÂpoÂran lembaga penegak keadiÂlan seÂperti KPK atau yang lain. TeÂmuan-temuan itu bukti adanya prakÂtek seperti itu memang terÂjadi.
Presiden memberikan apresiasi ke penegak hukum yang berhasil membuktikan adanya praktek-praktek yang merugikan negara dan masyarakat.
Kenapa kongkalikong ini sering terjadi?
Konteknya menteri terkait tiÂdak serta merta untuk dibiarkan kongÂkalikong. Antara eksekutif dan legislatif itu hanya oknum saja. Pak SBY sebagai kepala neÂgaÂra meminta kepada para menÂteri untuk tidak memberikan atau tiÂdak menyetujui jajaran kemenÂteriannya melakukan kongkaÂliÂkong. Untuk alasan apa pun.
Jika ada yang terbukti sepatutÂnya ditindak, menteri sebagai peÂnanggung jawab utama bisa mengÂambil tindakan apakah diÂproÂses hukum atau juga pemeÂcaÂtan dan pemberhentian.
Ada yang menilai pernyaÂtaan SBY hanya basa-basi, apa beÂnar seperti itu?
Pernyataan Pak SBY itu baÂhaÂsaÂnya sudah jelas, tegas, dan keÂras. Itu sebagai bahasa seorang keÂÂpala negara. Kalau ada yang tiÂdak menangkap bahwa pernyaÂtaan Pak SBY tidak tegas, perlu diÂtaÂnya lagi kenapa sampai nggak bisa menangkap pernyataan itu.
Padahal, Pak SBY itu sudah jeÂlas dan tegas mengeluarkan perÂnyataan sekeras itu. Itu kan artiÂnya Presiden mempersilakan keÂpaÂÂda penegak hukum untuk memÂÂÂprosesnya.
Jika ada temuan pada kasus meÂreka atau ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan proÂsedur atau melanggar hukum, PreÂsiÂden telah memberi isyarat jeÂlas dan tegas silakan diproses seÂcara hukum.
Barangkali dinilai tidak teÂgas karena tidak menyebutÂkan siapa menterinya?
Itu bahasa paling tegas, jelas, dan keras yang pernah diungkÂapÂkan Pak SBY. Kalau peringaÂtan itu dicuekin, nanti hak prerogatif PreÂsiden yang berbicara.
Artinya ada pergantian kabinet?
Itu bisa saja. Sebab, Presiden yang mengangkat menteri, dan PreÂsiden juga bisa memberhenÂtiÂkannya. [Harian Rakyat Merdeka]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Copyright © 2025 Republik Merdeka Kantor Berita Politik & Ekonomi RMOLID All Right Reserved.
BERITA TERKAIT: