Mahfud MD: Interpelasi Remisi Koruptor Terlalu Mengada-ada­...

“Hal terpenting yang dihukum adalah benar-benar koruptor. Bukan koruptor kambing hitam atau koruptor korban politik,” ungkap Mahfud MD kepada Rakyat Merdeka, Jumat (9/12).

Seperti diketahui, Rabu (7/12), Komisi III DPR memanggil Menkumham Amir Syamsuddin untuk mempertanyakan kebija­kan kementerian tersebut me­nge­nai pengetatan pemberian remisi dan pembebasan ber­syarat bagi terpidana korupsi dan terorisme. Komisi III beralasan kebijakan ini menyalahi prose­dur hukum dan tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Bahkan dalam rapat tersebut, beberapa anggota Komisi III mengusulkan hak interpelasi ke­pada Presiden SBY. Sebab, pen­jelasan Amir Syamsuddin tidak bisa menjawab pertanyaan terkait masalah tersebut.

Mahfud selanjutnya mengata­kan, dari segi hukum substansial dan keadilan, pengetatan pem­berian remisi itu sudah benar dan didukung publik.

“Dilihat dari hukum formal pro­sedural, memang kebijakan ini diperdebatkan dengan alasan­nya masing-masing,” ungkap bekas Menteri Perta­hanan ini.

Berikut ku­tipan se­leng­­­kapnya:

DPR berniat me­ngusulkan hak interpelasi, tang­gapan Anda?

Dalam Un­dang-Un­dang Dasar kita me­nye­butkan secara eks­pli­sit dalam pa­sal 20A ayat 2, DPR mem­pu­nyai hak inter­pe­lasi, hak ang­ket, dan hak me­nyatakan pen­dapat. Hak in­ter­pe­lasi ada­lah hak ber­tanya ten­tang ke­bi­jakan pe­me­rin­tah yang di­anggap ber­ma­sa­lah. Ini ma­salah keta­ta­ne­ga­raan yang biasa saja. Ma­lah bagus jika DPR sesekali meng­gunakan hak in­terpelasi agar ada imple­men­tasi atas ins­tru­men penga­wasan yang di­se­diakan konsti­tusi. Asal saja materinya ber­bobot untuk diin­terpelasikan.

Apa masalah ini berbobot un­tuk interpelasi?

Menurut saya usulan DPR untuk mengajukan hak interpe­lasi mengenai pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat ko­ruptor mengandung aspek hu­kum dan aspek politik. Secara hukum, DPR memang bisa me­nga­jukan hak interpelasi sebab kebijakan tersebut agak berge­sekan dengan peraturan lain yang ada lebih dulu. Jadi kita lihat sajalah nanti bagai­mana ini bergulir.

Kalau dari aspek politik?

Secara politis meski isinya mung­kin diterima, tapi karena yang mengusulkannya adalah Amir Syamsuddin dan Denny Indrayana, yang dianggap me­ngun­tungkan opini bagi Partai Demokrat, ya diserang juga. Tapi tidak semuanya politis loh se­perti itu.

DPR beralasan ini demi HAM?

Di media massa DPR menga­takan bahwa ide interpelasi ini demi HAM dan kepastian hu­kum. Tapi ada yang meng­anggap itu sikap pro-koruptor. Saya kira ke­duanya punya ala­san. Ya, kita tonton saja se­bagai variasi dari pergulatan politik kita. Dilihat dari sudut hukum memang boleh saja di­ajukan karena itu hak DPR. Tapi secara politik bisa di­­per­de­batkan.

Apakah kondisinya sangat gen­ting, sehingga perlu hak in­terpelasi?

Tak ada hal genting yang ter­kait dengan itu. Secara umum rakyat mendukung kebijakan Men­­­kumham tersebut, kecuali yang punya kepentingan. Masa­lah­nya ini ada celah prosedural untuk dipersoalkan, bukan subs­tansial. Nah, biasalah celah itu dimasuki oleh peluru politik. Tapi paling-paling nanti berakhir be­gitu saja. Sebab, niat itu terlalu mengada-ada.

Apa yang dilakukan Presi­den terkait usulan itu?

Tidak perlu melakukan hal-hal secara khusus. Siapkan saja ja­wabannya. Kalau perlu se­kaligus dengan penyerahan usu­lan pe­rubahan materi Undang-Undang agar koruptor tidak diberi remisi atau keringanan.

Usulan hak interpelasi itu me­nunjukkan keberpihakan DPR kepada koruptor?

Tidak tahulah kalau itu. Sebab mungkin saja orang menyerang kebijakan pengetatan bukan tidak setuju pada substansinya tetapi hanya secara politik harus di­se­rang. Misalnya orang tidak se­nang dengan Amir Syam­suddin atau Denny Indrayana, bahkan tidak senang dengan Partai De­mo­krat. Tapi ada juga yang me­mang menggunakan ala­san ke­pastian hukum yang formal prosedural.

Tapi bagi saya kebijakan pe­nge­tatan remisi itu sudah betul. Koruptor itu penghianat bangsa dan penghianat kemanusiaan. Maka hukumannya harus berat. Tidak bisa disamakan dengan pidana biasa. Meminjam istilah Din Syamsuddin, koruptor itu ha­rus dimasukkan ke dalam neraka dunia. [Harian Rakyat Merdeka]