Demikian disampaikan Johnson Panjaitan, si pelontar pernyataan dalam seminar
'Kilas Balik Penegakkan Hukum Indonesia Tahun 2011 dan Proyeksi 2012, Studi Kasus Depo BBM Balaraja' di Hotel Le Meridien, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (6/6).
Johnson yang juga penasihat Indonesia Police Watch menegaskan dirinya tidak mencemarkan nama baik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusis (HAM) Amir Syamsuddin.
Pernyataannya bahwa Amir Syamsudin sebagai mafia kasus sudah berdasarkan fakta dan bukti yang dimilikinya. Hal tersebut dikatakan Jhonson.
"Kalau ditanya masalah pencemaran nama baik, saya tidak tahu. Saya berbicara berdasarkan fakta dan data yang saya miliki," kata Johnson, di Mabes Polri Kamis (8/12).
Tuduhan pencemaran nama baik menjadi konsekuensi dalam perjuangan misi memberantas praktik mafia hukum. Apalagi, imbuh Johnson yang aktivis Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) ini, dia punya bukti dalam kasus Depo Pertamina di Balaraja.
"Saya punya bukti, Amir (Syamsuddin) menjadi pengacara dua pihak yang berseteru, yaitu Pertamina dan pengusaha Sandiaga Uno. Dan itu bisa menjadi konflik kepentingan dalam kasus tersebut. Amir seharusnya memilih salah satu untuk menjadi kliennya," lanjutnya.
Ia juga siap dengan tantangan kubu Amir Syamsuddin jika ingin memperkarakan pernyataannya. Johnson juga mengaku siap menerima resiko yang lebih parah seperti dipenjara atau bahkan dibunuh sekalipun. "Bisa saja ditembak atau digranat, itu komitmen saya dengan segala resikonya," ujarnya.
[arp]
BERITA TERKAIT: