"Apa yang dilakukan Amir Syamsuddin buruk, karena Amir terkait pemalsuan sertifikat dan lain sebagainya," kata Johnson dalam keterangan pers yang diterima
Rakyat Merdeka Online, Rabu (7/12).
Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat tanah seluas 20 hektar atas Proyek Depo BBM Pertamina di Balaraja, Tangerang, Banten. Sertifikat ini sebenarnya ada di tangan Edward Soeryadjaya dengan nomor 31, namun dilaporkan hilang oleh Sandiaga Uno. Sandi kemudian mendapat sertifikat pengganti dengan nomor 32 dan menggunakan sebagai prasyarat hak tagih kepada Pertamina.
Amir tercatat sudah menjadi kuasa hukum Pertamina pada tahun 2007 sewaktu menjalani proses arbitrase di Badan Arbitrase Negara Indonesia (BANI). Beberapa tahun kemudian, Amir ternyata mendampingi pemilik PT PWS, Sandiaga Uno, ketika dilaporkan dalam kasus pidana penipuan ke Polda Metro Jaya.
Kembali ke Johnson, dari segi etika pengacaraa, ini adalah kesalahan berat. Amir, imbuh Johnson bukan cuma jadi advokad kutu loncat. Dari sebelumnya pengacara Pertamina, kemudian pindah menjadi pengacara Sandi.
"Bukan cuma begitu (advokad kutu loncat). Ini ada pengaturan-pengaturan yang tadinya. Itu memperlihatkan bagaimana pola permainannya. Canggih ini permainannya, demikian penasehat Indonesia Police Watch.
Sebelumnya, saat berbicara dalam diskusi Kilas Balik Penegakkan Hukum Indonesia Tahun 2011 dan Proyeksi 2012, Studi Kasus Depo BBM Balaraja di Hotel Le Meridien, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (6/6), Johnson yang juga aktivis PBHI ini mengatakan Menteri Amir adalah makelar kasus (markus) dan makelar peti es kasus (matius).
"Seorang Amir Syamsuddin adalah salah satu aktornya (markus dan matius). Ia pernah jadi pengacara Pertamina dan Sandiaga Uno juga. Dia juga pernah menjadikan Tri Harwanto tersangka. Berarti ia jago betul. Ini bukan lagi markus tapi jadi matius. Ia mafia tingkat tinggi," imbuh Johnson.
Peran Amir, kata Johnson, dalam kasus itu diduga sangat besar. "Dia bermain di dua sisi. Memaksa pihak Pertamina untuk membayar kepada PT Pandan Wangi Sekartaji milik Sandi," kata Johnson.
Johnson pun yakin Amir Syamsuddin akan tambah rakus, apalagi sekarang sudah menduduki kursi Menteri Hukum dan HAM.
"Negara ini sudah sampai tahap seperti ini. Sudah saatnya rakyat didorong bergerak agar rakyat bersatu," demikian Johnson.
[arp]
BERITA TERKAIT: