Akbar Tandjung: Di Singapura atau Malaysia, Nazaruddin Wajib Ditangkap

Demikian diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, seusai seminar nasional politik dan eko­nomi Pancasila bertajuk “Re­vi­talisasi Pancasila di Era Glo­balisasi” di gedung DPR, Kamis (7/7).

Menurut bekas Ketua Umum Partai Golkar itu, kehadiran Nazaruddin di Indonesia menjadi poin penting agar beberapa kasus yang sedang dihadapi anggota Komisi VII DPR itu menjadi te­rang benderang.

“Kita semua berkepentingan bila Nazaruddin dapat diproses hukum. Walaupun dia ada di Singa­pura atau Malaysia atau negara mana pun, maka tugas pe­merintah untuk memulang­kannya ke Indonesia,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;
 
Masalahnya sekarang Naza­ruddin tidak diketahui lagi ke­beradaannya?
Kita serahkan saja semuanya kepada pihak Polri yang sudah melakukan kerja sama dengan Interpol. Pak Presiden sudah bi­lang kepada polisi agar Naza­ruddin ditangkap dan Polri sudah berkoordinasi dengan Interpol, kita tunggu saja.

Saya berharap semua pihak agar bisa mendorong proses pe­negakan hukum di Indonesia, ter­masuk dalam kasus Naza­ruddin. Makanya, wajib bagi apa­rat hu­kum untuk menang­kapnya.
 
Apakah Nazaruddin pergi ke luar negeri merupakan agenda setting?
Saya tidak berpikir sampai se­jauh itu. Mungkin Nazar merasa­kan apabila berada di Indonesia tidak tenang dan aman, se­hingga pindah ke negara lain.

Saya tidak melihat ada oknum-oknum tertentu yang mengingin­kan agar Nazar tidak datang ke Indonesia.

O ya, bagaimana dengan ke­luar­nya Sultan Hamengku Bu­wono X dari Nasdem?
Saya belum tahu alasan beliau. Karena itu lebih baik apabila kita mengecek ter­lebih dahulu alasan beliau mun­dur. Apabila alasan­nya karena Nasdem men­jadi par­tai politik, itu bisa di­pahami.

Ada tekanan dari Golkar agar Sultan keluar dari Nasdem?
Tentu saja tidak ada peneka­nan. Saya tegaskan, kita tidak ada usaha-usaha penekanan kepada mereka yang ada di Nasdem. Tetapi ketika Nasdem berubah menjadi partai politik, saya bilang kepada kader Golkar yang ada di Nasdem, saudara harus memilih apakah akan tetap berada di Golkar atau memilih Nasdem.

Apabila masuk Golkar, jangan masuk Nasdem sebagai kekuatan politik, itu saja yang kami kata­kan ke­pada kader Golkar yang ada di Nasdem.

Kenapa Anda setuju konsep penyederhanaan partai?
Tujuan penyederhanaan ada­lah mewujudkan sistem pe­me­rinta­han yang efek­tif. Sistem kita kan presidensil dan sistem itu diha­rap­kan akan lebih efektif bila partai-partai kita bisa disederha­na­kan. Penyeder­hanaan partai itu menjaga efekti­fitas fungsi peme­rintahan. Untuk menyeder­hana­kan partai bisa diatur dalam ke­tentuan threshold, ketentuan sistem pemilu dan ketentuan ber­kaitan dengan dapil. Apabila dilihat dari sistem pemilu, di da­lam sistem distrik, penyeder­ha­naan partai itu bisa dua sampai tiga partai saja. Tapi kita kan tidak mungkin hanya sampai dua partai.

Idealnya berapa jumlah partai politik?
 Lima atau enam parpol. Ini bisa menjamin adanya stabilitas politik yang mampu menciptakan efek­tifitas pemerintahan. Tapi kita tetap memberi ruang bagi tum­­buh dan berkem­bangnya demo­krasi di Indonesia. Masya­rakat kita me­mang maje­muk dan kemajemukan itu di­perbolehkan parpol dalam jumlah yang banyak.

Jumlah partai itu harus bisa menjamin ter­ciptanya satu sis­tem poli­tik yang stabil dan mampu menciptakan efektifitas peme­rin­­tahan.

Apakah  5 persen parliamen­tary threshold yang diajukan Partai Golkar sudah mutlak?
Angka lima persen itu kami anggap tepat dan cocok agar partai kita lebih sederhana. Apa­bila kita melihat sekarang ini, angka dua persen menghasilkan semb­ilan partai yang lulus thres­hold. Kalau  didorong menjadi lima persen, kemungkinan ada enam partai. Jumlah partai itu saya rasa sudah cukup sederhana untuk bisa jadi sistem politik yang mampu menciptakan ke­hidupan lebih adil dalam ber­politik.

Apa dengan enam partai bisa sebagai saluran aspirasi masya­rakat?
Enam partai dalam pandangan kami cukup untuk menjadi salu­ran aspirasi masyarakat. Yang penting aspirasi masyarakat ter­salurkan.   [rm]