Sulistiyo: Masuk PTN Lewat Jalur Mandiri Ciptakan Kapitalisme Pendidikan

”Ada kecenderungan jalur Mandiri digunakan untuk meng­him­pun orang-orang yang me­mi­liki kemampuan ekonomi saja,” ujar Ketua Umum Persatuan Gu­ru Republik Indonesia, Sulistiyo, ke­pada Rakyat Merdeka, pekan lalu.

Seperti diketahui, seleksi jalur Mandiri PTN diatur dalam Per­aturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2011. Menurut PP ter­sebut, PTN harus melaksanakan seleksi jalur Mandiri setelah hasil Se­leksi Nasional Masuk Per­gu­ruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di­umumkan. Namun, pen­daf­tar­annya dapat dilakukan sebelum pe­ngumuman hasil SNMPTN.

Selain itu,  PP tersebut juga mem­­beri batasan penerimaan ma­ha­siwa dari jalur Mandiri.  PTN harus menerima siswa dari jalur SNMPTN minimal 60 persen. Sementara jalur Mandiri mak­simal 40 persen.

Sulistiyo selanjutnya menga­ta­kan, besarnya penerimaan maha­siswa melalui jalur Mandiri dapat mengurangi hak-hak masyarakat yang ekonominya terbatas, tapi punya kemampuan inte­lek­tuali­tas. “Menurut pengalaman, jalur Mandiri banyak digunakan untuk menjaring orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang relatif baik. Inilah celah men­ciptakan kapitalisme pen­di­dikan,” tegas Ketua Komite III De­wan Perwakilan Daerah (DPD) ini.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa perlu dikaji seleksi lewat Mandiri?
Kami sudah mengusulkan agar kapitalisasi dan world class uni­versity dikaji kembali. Soalnya, se­lain menjadi pelayanan publik, pendidikan juga harus meng­utamakan penyiapan sumber daya manusia.

Pemerintah berdalih ini untuk me­ningkatkan mutu dan pe­me­rataan hak setiap warga negara?
Kalau arahnya pada pe­ning­katan mutu tentu kami dukung. Tapi, kalau arahnya menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat, ya tidak.

 Kondisi seperti ini dibukanya ke­ran kapitalisme dan liberalisasi PTN membuat kami sangat kha­watir. Pendidikan menjadi sangat ma­hal dan tidak ada proteksi ter­ha­dap masyarakat. Jika terus di­biarkan, ini berdampak besar ter­ha­dap upaya pencerdasan bangsa.

Anda ingin jalur Mandiri diha­pus?
Tidak harus dihapus, tapi harus di­perbaiki. Sebab, undang-un­dang mengamanatkan, ada be­be­rapa pihak yang perlu mendapat perhatian, tapi harus wajar.

Contohnya, guru dan dosen berhak mendapat bantuan untuk pendidikan anak-anaknya. Saya kira, selama masih wajar dan ada poin-poin tertentu, itu (jalur Mandiri) masih dapat digunakan.

Bagaimana  batasannya?
Jangan sampai institusi pendi­dik­an dijadikan perusahaan atau lem­baga yang berorientasi pada keuntungan. Soalnya, kuliah di PTN saat ini terasa sangat mahal

Bagaimana mengenai teknis pe­laksanaan dan penga­was­an­nya?
Harus diakui jalur mandiri lebih lunak dibanding SNMPTN. Ber­bagai upaya dimungkinkan ‘me­nolong’ orang-orang yang me­miliki kemampuan finansial.

Makanya, sistem seleksi jalur Mandiri harus ditata ulang untuk me­nutup celah-celah tersebut. Pe­merintah harus memperbaiki pen­didikan dari hulu sampai hilir.

Apa persoalan besar yang ter­jadi dalam dunia pendidikan kita saat ini?
Kerusakan dunia pendidikan kita sudah sangat serius. Tidak ha­nya di perguruan tinggi, tapi juga di tingkat sekolah dasar dan menenengah juga sudah sangat mengkhawatirkan.

Sekarang ada kesan anak-anak tidak didik dengan baik, hanya disiapkan untuk menjawab soal. Kalau sistem seperti ini diperta­han­kan, nanti pendidikan kita ha­nya  menghasilkan profesor-pro­fe­sor plagiato.

Bagaimana mengenai teknis pe­­laksanaan dan pengawas­an­nya?
Harus diakui jalur mandiri le­bih lunak dibanding SNMPTN. Berbagai upaya dimungkinkan ‘me­nolong’ orang-orang yang me­miliki kemampuan finansial.

Makanya, sistem seleksi jalur Mandiri harus ditata ulang untuk menutup celah-celah tersebut. Pemerintah harus memperbaiki pendidikan dari hulu sampai hilir.

Apa persoalan besar yang ter­jadi dalam dunia pendidikan kita saat ini?
Kerusakan dunia pendidikan kita sudah sangat serius. Tidak ha­nya di perguruan tinggi, tapi juga di tingkat sekolah dasar dan me­nenengah juga sudah sangat meng­khawatirkan.

Sekarang ada kesan anak-anak tidak didik dengan baik, hanya disiapkan untuk menjawab soal. Ka­lau sistem seperti ini diper­ta­hankan, nanti pendidikan kita hanya  menghasilkan profesor-pro­fesor plagiator. Kalau menjadi pejabat, mereka akan jadi pejabat koruptor.

Bahkan, guru pun dihadapkan pada sejumlah persoalan. Mereka tidak dihadapkan pada pilihan, tapi keterpaksaan. Mereka dipak­sa tidak jujur, terpaksa tidak ter­tib, karena situasinya men­dorong ke arah sana.

Apa yang harus dilakukan?
Ya perbaikan dari hulu hingga hilir. Pemerintah harus serius membenahi masalah ini. Sebab, sistem yang mereka ciptakan telah membuat pendidikan nasional kian terpuruk.   [rm]